Connect with us

Hukum

Berkas Sudah P21, Kejari Banjarbaru Tunggu Penyerahan Mantan Ketua KPU Banjarmasin

Diterbitkan

pada

Berkas kasus GM dinyatakan sudah P21 Foto : dok kanal
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Berkas perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dengan tersangka GM -mantan Ketua KPU Banjarmasin, telah dinyatakan lengkap atau P21. Hal itu, dipastikan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru setelah menerima berkas perkara yang diserahkan tim penyidik Polres Banjarbaru.

Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejari Banjarbaru, Budi Muklish, menyatakan bahwa penyerahan berkas perkara GM dilakukan pada Senin (2/3/2020) kemarin. Ia menyatakan berkas tersebut telah diteliti, apakah telah dilengkapi atau tidak.

“Kita sudah melakukan gelar perkara, pada Rabu (5/3/2020) kemarin dan hasilnya kami nyatakan bahwa berkas yang diserahkan telah lengkap (P21) dan bisa dilanjutkan ke persidangan,” katanya.

Menurut Budi, tindakan asusila yang dilakukan oleh GM saat menjabat sebagai Ketua KPU Banjarmasin, sangatlah serius. Mengingat, aksi tersebut dilakukan kepada anak di bawah umur yang tentunya dikhawatirkan berdampak pada psikologis korban.



Saat ini pihak Kejaksaan tengah menunggu penyerahan GM berserta alat bukti. Bersamaan itu, Budi mengaku bahwa kasus yang menjadi sorotan masyarakat ini, penanganannya bisa dipercepat. Apalagi, dua alat bukti dan keterangan saksi sudah lebih dari cukup, untuk menyeret GM dalam dinginnya sel penjara.

“Ya, dengan berkas yang kita terima ini, cukup untuk membawa kasus ini keranah pengadilan. Kemungkinan tersangka akan diserahkan pekan depan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sudah kita pilih juga siap mengawal kasus ini,” pungkas Budi.

Sebelumnya, pada Rabu (4/3/2020) kemarin, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pembacaan putusan terhadap 10 perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta. Dari berbagai perkara yang dibacakan, DKPP juhga membacakan putusan terhadap Ketua KPU Kota Banjarmasin non aktif GM.

Dalam sidang yang disiarkan langsung di laman Facebook DKPP, putusan dengan nomor 11-PKE-DKPP/II/2020 ini, anggota majelis Dr Ida Budhiati membacakan uraian laporan terhadap GM ke Polres Banjarbaru pada 26 Desember 2019 lalu.

Ketua Majelis yang juga Plt Ketua DKPP Dr Muhammad pun membacakan putusan. Pertama, mengabulkan pengaduan yang diputus sebelumnya. “Kedua, mengajukan sanksi pemberhentian tetap terhadap GM selaku ketua merangkap anggota KPU Kota Banjarmasin. Ketiga, memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan putusan ini,” ucapnya.

Selain itu, DKPP RI juga memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk mengawasi putusan ini. Tak lama, Dr Muhammad mengetuk palu sebanyak tiga kali, yang berarti putusan ini telah ditetapkan.
Kembali menyegarkan ingatan, Polres Banjarbaru resmi menahan mantan Ketua KPU Banjarmasin GM atas tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, pada Januari lalu. Penahanan GM setelah pihak kepolisian memeriksa 7 orang saksi termasuk tersangka.

Kapolres menceritakan awal terjadinya aksi pencabulan yang dilakukan GM pada tanggal 25 Desember 2019, saat korban membersihan toilet. Korban merupakan anak magang di Grand Dafam Q Hotel, Banjarbaru.

“Korban dan GM bertemu di toilet dan terjadilah aksi pencabulan itu. Tersangka mengiming-imingi korban akan dibelikan pakaian sambil melakukan aksi pencabulan itu. Setelah aksi ini, kondisi korban trauma. Untuk itu, kita melakukan trauma healing kepada korban,” terang Kapolres.

Atas perbuatannya, GM disangkakan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : Rico
Editor : Chell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Hukum

Pinangki Beli BMW hingga Poles Wajah di AS dari Suap Dolar Djoko Tjandra

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Terdakwa kasus suap pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2020). [Suara.com/Angga Budhiyanto]
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Jaksa Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima uang senilai 500 ribu USD dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal itu dilakukan agar Djoko Tjandra –yang saat itu masih buron– tidak dieksekusi dalam kasus hak tagih atau cassie Bank Bali.

Selain itu, dia juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hal tersebut terkuak saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan surat dakwaan pada sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TPPU) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2020).

Jaksa membacakan gaji bulanan Pinangki selaku Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. Pinangki menerima bulanan sebesar Rp 9,4 juta, tunjangan kinerja Rp 8,7 juta, hingga uang makan Rp 731 ribu.



“Dengan total keseluruhan sebesar Rp 18.921.750,” kata jaksa saat membacakan surat dakwaan.

Pinangki yang menerima uang dari Djoko Tjandra untuk kepengurusan fatwa Mahakamah Agung (MA).

Uang tersebut dia gunakan untuk membeli mobil BMW X5, sewa apartemen, hingga perawatan kecantikan di Amerika Serikat.

“Telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1,” lanjut Jaksa.

Pinangki menerima sebesar 500 ribu USD dari Djoko Tjandra melalui Andi Irfan Jaya. Uang itu kemudian diberikan ke Anita Kolopaking sebesar 50 ribu USD.

“Sehingga terdakwa menguasai USD 450 ribu atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu supaya mengurus fatwa MA melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku PNS atau penyelenggara negara yaitu sebagai jaksa,” tambah jaksa.

Jaksa juga menyebut jika Pinangki sempat akan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari Djoko Tjandra  pada periode tahun 2019. Caranya, dia menukar uang sebesar 337.600 USD money changer atau senilai Rp 4,7 miliar.

Tak hanya itu, Pinangki turut meminta agar sang suami, AKBP Napitupulu Yogi Yusuf juga menukarkan mata uang sebesar 10 ribu USD senilai Rp 147,1 juta melalui anak buahnya.

“Nilai total keseluruhan penukaran mata uang yang dilakukan terdakwa pada periode 27 November 2019 sampai dengan 7 Juli 2020 adalah sebesar USD 337.600 menjadi mata uang rupiah sebesar Rp 4.753.829.000 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut,” jelas jaksa.

Pada November 2019 hingga hingga Juli 2020, uang tersebut digunakan Pinangki untuk membelanjakan sejumlah barang.

  1. . Pembelian 1 unit mobil BMW X5 senilai Rp 1,7 miliar
  2. . Pembayaran sewa Apartemen Trump International di Amerika Serikat pada 3 Desember sebesar Rp 412,7 juta
  3. Pembayaran dokter kecantikan di Amerika Serikat yang bernama dokter Adam R Kohler sebesar Rp 419,4 juta
  4. Pembayaran dokter home care atas nama dr Olivia Santoso untuk perawatan kesehatan dan kecantikan serta rapid test sebesar Rp 176,8 juta.
  5. Pembayaran kartu kredit di berbagai bank, Rp 467 juta, Rp 185 juta, Rp 483,5 juta, Rp 950 juta.
  6. Pembayaran sewa apartemen The Pakubuwono Signature dari Februari 2020-Februari 2021 sebesar USD 68.900 atau setara Rp 940,2 juta.
  7. Pembayaran Sewa Apartemen Darmawangsa Essence senilai USD 38.400 atau setara Rp 525,2 juta.

Pertama, ucap Jaksa, Pinangki membelanjakan uang sejumlah Rp1.753.836.050 atau Rp1,7 miliar untuk 1 unit BMW X5 dengan plat nomor F 214. Pembayaran dilakukan dengan cara tunai dalam beberapa tahap.

Dalam sidang perdana ini, JPU pun mendakwa Pinangki melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) subsider Pasal 11 UU Tipikor.

Pinangki juga didakwa Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang serta didakwa terkait pemufakatan jahat pada Pasal 15 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor subsider Pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Menghilang 3 Tahun, Kejagung Tangkap Buronan Korupsi Lahan Bank Maluku

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono (tengah). foto: antara/reno esnir courtesy suara.com
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung RI meringkus terpidana kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Heintje Abraham Toisuta, Selasa (15/9/2020). Heintje merupakan terpidana terkait perkara pembelian lahan dan bangunan bagi pembukaan kantor cabang Bank Maluku dan Maluku Utara di Surabaya sehingga merugikan negara Rp 7,6 miliar.

Heintje telah buron selama kurang lebih tiga tahun setelah kasus yang menjerat dirinya terungkap.

Heintje dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 2282 K/Pid.Sus/2017 tertanggal 21 November 2017.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Hari Setiyono mengatakan, Heintje diringkus di kediamannya di kawasan Jakarta Pusat sekitar pukul 19.20 WIB.



Tak ada perlawanan dari Heintje saat penangkapan terjadi.

“Tanpa perlawanan dan rencananya akan segera diterbangkan ke Ambon untuk dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Ambon,” kata Hari dalam keterangannya, Rabu (16/9/2020).

Atas perbuatannya, Heintje dihukum penjara selama 12 tahun penjara dan membayar denda Rp 800 juta subsidair tujuh bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 7,2 miliar subsidair empat tahun penjara.

“Penangkapan buronan merupakan pelaku kejahatan yang ke-72 di tahun 2020 dari semua buronan yang berhasil diamankan,” imbuh Hari. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->