Connect with us

HEADLINE

Besok, Giliran Buruh se Kalsel Gelar Demo Penolakan UU Omnibus Law

Diterbitkan

pada

Demonstrasi para buruh di luar gedung DPR RI untuk menolak Omnibus Law di Jakarta (20/1/2020). Foto: Reuters
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Gelombang penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja terus terjadi. Sebelumnya, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam BEM se Kalimantan Selatan turun ke jalan menuntut pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja pada 8, 15 dan 20 Oktober lalu.

Kini, pada Kamis (22/10/2020) esok giliran ribuan buruh yang tergabung dalam berbagai serikat buruh se Kalimantan Selatan yang akan turun ke jalan menuntut pencabutan UU kontroversial ini. Hal tersebut dibenarkan oleh Biro Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalimantan Selatan, Sumarlan saat dihubungi via sambungan telepon, Rabu (21/10/2020) sore.

“Iya betul, besok kami akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel. Rencananya jam 09.00 Wita kami akan start dari perusahaan masing-masing dan menuju titik kumpul di Kamboja,” kata Sumarlan.

Adapun perkiraan jumlah massa yang akan turun pada aksi besok, Sumarlan mengatakan bahwa ada sekitar 3.000-4.000 buruh yang akan bergabung dalam aksi. Semua buruh yang turun ke jalan, berasal dari perusahaan dan pabrik yang ada di Kota Banjarmasin.



“Yang tergabung dalam SPSI, instruksinya besok turun semua,” imbuh Sumarlan.

Untuk menghindari adanya penyusup yang akan menunggangi aksi besok, Sumarlan mengatakan bahwa pihaknya sudah memiliki strategi untuk menghindari hal tersebut. Misalnya, memberikan instruksikan kepada para peserta aksi untuk memakai seragam kerja dari perusahaan masing-masing.

“Juga tidak kami perkenankan untuk memakai jaket atau sweeter, jadi harus memperlihatkan seragam kerja masing-masing,” tambahnya.

Sumarlan juga menegaskan, apabila ada oknum penyusup yang tidak bisa menunjukkan identitas, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk menangani hal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Terpisah, Kapolda Kalsel Irjen Pol Nico Afinta membenarkan akan ada aksi demonstrasi dari kalangan buruh di Gedung DPRD Provinsi Kalsel. “Kami mendapatkan pemberitahuan bahwa di hari Kamis (besok), serikat buruh di Kalsel juga menggelar penyampaian pendapat di muka umum,” kata Nico, kemarin.

Jenderal bintang dua ini menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan serikat buruh yang akan berdemonstrasi. Nico pun berharap, buruh dapat menyampaikan aspirasinya sesuai aturan yang ada.

“Mudah-mudahan tidak ada yang menyusupi, sehingga betul-betul kepentingan buruh bisa terakomodir,” pungkas Nico. (Kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Penanganan Covid-19 Jadi Debat ‘Panas’ Tiga Paslon Pilkada Banjarbaru!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Debat pamungkas Pilkada yang digelar KPU Banjarbaru foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Ketiga pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru saling berhadapan di atas podium debat terakhir yang diselenggarakan KPU, Jumat (4/12/2020) malam.

Salah satu tema debat pada malam ini mengangkat tentang pandemi Covid-19. Ketiga paslon dihadapkan pada langkah inovasi dan strategi dalam pemulihan ekonomi masyarakat pasca dihantam gelombang penyebaran virus corona.

Disaksikan publik Banjarbaru, ketiga calon pemimpin itu saling beradu strategi. Bahkan dalam gelaran debat, terjadi saling klaim kesuksesan maupun kritik pada penanganan yangkurang maksimal.

Berawal dari tanggapan paslon nomor urut 3, Haji Martinus – Darmawan Jaya Setiawan, yang mengatakan upaya Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 dinyatakan berhasil.



“Penanganan pandemi telah berhasil. Wakil saya (Darmawan Jaya Setiawan, -red) berpengalaman menangani masalah ini,” kata Calon Wali Kota Banjarbaru, Haji Martinus.

Memang saat awal merebaknya pandemi, Jaya sendiri masih aktif sebagai Wakil Wali Kota Banjarbaru periode 2016-2020. Klaim atas kesuksesan Pemko Banjarbaru dalam menangani pandemi itu di bawah kepemimpinan Jaya, juga ditunjukan melalui pemaparan data dan prestasi yang dicapai.

Jaya melaporkan bahwa selama kepemimpinanya, Pemko Banjarbaru telah merealisasikan 3 langkah untuk menghadapi Covid-19 yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan ketahanan ekonomi. Bahkan, ditegaskannya pada pekan ini pemko Banjarbaru sukses meraih penghargaan optini WTP yang ke 5 kalinya dari Kementerian Keuangan.

“Artinya serapan aggaran kita dalam upaya penangan pandemi, anggaran bagus. Selanjutnya, jaring pengaman sosial telah berhasil mengcover 38 persen dari 71 ribu rumah tangga di Banjarbaru. Dengan tingkat penyerapan sebesar 99,1 persen,” tegasnya.

Tak sampai disitu, Jaya juga mempetegaskan bahwa upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pihaknya, telah dirasakan oleh ribuan pelaku usaha di kota Idmaan.

“Pemulihan ekonomi kita memberikan 1.500 UMKM dengan dana Rp 3,5 miliar. Kita mengajak ibu-ibu, PKK, Dasawisma dengan gerakan 3M, memanfaatkan lahan pekarangan dan mengajak menjadi pelaku ekonomi kreatif,” tegasnya.

Kendati demikian, paslon nomor urut 2, Aditya Mufti Ariffin- Wartono menyatakan tak sependapat dengan klaim kesuksesan yang disampaikan rivalnya tersebut.

Menurut Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono, klaim kesuksesan itu justru menghantarkan Banjarbaru kembali masuk dalam zona merah peta kerawanan Covid-19. Mengingat dalam beberapa pekan terakhir, terjadi tren kenaikan angka kasus Covid-19 di Banjarbaru dengan jumlah belasan hingga puluhan kasus.

“Kami apresiasi upaya Pemko Banjarbaru. Tapi saat ini kita kembali masuk dalam zona merah. Dalam hal ini, perlu adanya leadership yang kuat dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Kita melihat saat ini ada kelonggaran yang menyebabkan terjadinya kerumunan dan untuk itu perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat,” terangnya.

Senada dengan jawaban pasangannya itu, calon Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin menerangkan program yang telah disiapkannya guna memulihkan ekonomi masyarakat Banjarbaru. Melalui program RT mandiri yang dicanangkan, Aditya memastikan roda ekomoni masyarakat akan kembali berjalan.

“Kami sudah menyiapkan RT mandiri. Poin dari program ini adalah mengalokasi dana untuk meningkatkan dan membangun UMKM di setiap RT yang ada di Banjarbaru. Bayangkan jika 1 UMKM bisa merekut 10 tenaga kerja dan jika dikomparasikan dengan 700 RT yang ada saat ini, maka akan terciptanya 7.000 lowong perkerjaan melalui program ini,” lugas Aditya.

Tak berbeda, paslon nomor urut 1, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah – AR Iwansyah juga menyatakan tidak setuju atas klaim kesuksesan yang disampaikan oleh paslon nomor urut 3.

“Penangan covid-19 tidak lain adalah bertahan atau ekspansif. Melihat kondisi sekarang, kita kembali masuk dalam zona merah. Jadi kalau keberhasilan yang disampaikan tadi, menurut saya itu No (tidak),” bantah Calon Wali Kota Banjarbaru, Gusti Iskandar.

Bagi Iskandar, penangan pandemi harus mengedepankan protokol kesehatan Covid-19 yang sangat ketat dan berkelanjutan. Ia juga mendorong pemulihan ekonomi di sektor yang tergolong cepat, yakni sektor pariwisata.

Sementara itu, calon Wakil Wali Kota Banjarbaru AR Iwansyah juga menilai bahwa proyek infrastruktur berbasis padat karya menjadi salah kunci utama dalam menggerakan roda ekomomi masyarakat.

“Melalui pembangunan infrastruktur berbasis padat karya, banyak tenaga kerja lokal kita yang dipekerjakan. Dengan begitu pula rosa ekonomi masyarakat akan kembali berjalan,” tegasnya. (Kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Bawaslu Banjarbaru Kirim Surat ke KPU, 1.554 APK Harus Ditertibkan Sebelum Masa Tenang

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Bawaslu Banjarbaru mengatakan ada 1.554 APK harus ditertibkan sebelum masa tenang. foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Sabtu (5/12/2020) besok menjadi hari terakhir berlangsungnya masa kampanye Pilkada 2020 di Kota Banjarbaru. Seusai itu, maka tahapan pesta demokrasi resmi memasuki masa tenang yang berlangsung selama 3 hari lamanya, dari tanggal 6 – 8 Desember.

Selama masa tenang, maka tak ada lagi aktivitas kampanye para paslon maupun partai politik. Termasuk pula tak adanya lagi alat peraga kampanye (APK) berupa spanduk dan baleho paslon yang terpampang di wajah kota Idaman.

Artinya, seluruh APK tersebut harus segera dicopot dan ditertibkan. Dalam hal penertiban APK pada ajang Pilkada, menjadi ranah dan wewenang KPU Kota Banjarbaru.

Pada Jumat (4/12/2020) siang, Bawaslu Kota Banjarbaru melayangkan surat rekomendasi ke KPU Banjarbaru tentang APK tersebut. Laporan yang disampaikan meliputi titik-titik lokasi APK yang saat ini terpasang di 5 Kecamatan dan 20 Kelurahan di wilayah Banjarbaru.



“Hasil identifikasi kami, saat ini ada sebanyak 1.554 APK yang terpasang. Titik-titik ini sudah kami inventarisir, sehingga nanti KPU berkoordinasi dengan Pemko Banjarbaru bisa melakukan penertiban menuju ke sasaran,” kata Ketua Bawaslu Banjarbaru, Dahtiar.

Sebagaimana dengan Pasal 31 PKPU No 11 Tahun 2020, disebutkan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bawaslu untuk menertibkan APK paling lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Adapun 3 hari dimaksud itu ialah berlangsungnya masa tenang.

Dahtiar menjelaskan bahwa banyak pandangan yang menyimpulkan bahwa penertiban APK menjadi ranah pihak Bawaslu. Padahal dalam aturan, khusus untuk penertiban APK di kontestasi Pilkada sebenarnya menjadi ranah pihak KPU.

“Rezim pilkada dan pemilu itu berbeda. Saat pemilu 2019 kemarin, memang Bawaslu yang bertanggung jawab untuk menurunkan APK. Namun, untuk di Pilkada tahun ini, koordinasi untuk menurunkan APK merupakan tanggung jawab KPU,” jelasnya.

Kendati masih adanya waktu sebelum memasuki masa tenang, Dahtiar juga meminta kepada para paslon secara inisatif sendiri untuk menurunkan media promosinya masing-masing.

Sebab sesuai dengan pasal 178 ayat 1, APK yang masih terpasang saat berlangsungnya masa tenang, disebut sebagai kampanye di luar jadwal. Hal itu dampaknya berujung pada lelanggaran pidana pemilihan.

“Kalau tidak diturunkan, maka paslon juga yang akan kena nantinya. Meskipun tidak sampai menggugurkan pencalonan, tapi ada sanksi yang dikenakan kepada paslon,” tegasnya.

Sesuai jadwal, setelah berakhirnya masa tenang 3 hari lamanya itu, maka pilkada telah memasuki momentum puncaknya. Yakni hari pencoblosan pada 9 Desember mendatang. (Kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->