Birokrasi Hambat Penyaluran Bantuan untuk Korban Bencana

Kadang, urusan birokrasi bisa menjadi ‘bencana’ kecil susulan bagi warga di lokasi pengungsian. Banyaknya prosedur yang harus diurus sekadar untuk mendapatkan bahan pokok dari pemerintah, membuat pengungsi terkadang patah hati.

Kondisi ini banyak dialami para pengungsi yang mengisahkan pengalamannya kepada saya pada sebuah obrolan santai dengan mereka. Bayangkan saja, jika lantas urusan untuk mendapatkan beras atau gula kemudian harus mengumpulkan KTP dan KK. Padahal dalam kondisi seperti itu, mungkin tak banyak warga yang memiliki surat kelengkapan seperti itu setelah rumah dan benda-benda berharga miliknya ikut tertimbun reruntuhan.

“Saat surat kelengkapan sudah kami kumpulkan, lalu tiba peraturan daerah lain lagi harus lewat Polmas. Apa sebenarnya mau pemerintah ini, berniat kasih bantuan atau tidak? Sebelumnya juga hanya untuk 2 kg beras, 1 kg gula, 1 liter minyak kami harus kumpulkan KTP dan KK. Setelah itu, tingga minggu baru bantuan diterima,” tutur Irhami, warga di Kecamatan Tanjung Lombok Utara.

Pertanyaannya, tiga minggu baru mendapatkan bantuan yang berisikan beras 2 kg. Lalu, selama menunggu bantuan warga harus mengisi perut dengan apa? Bagaimana pula dengan anak-anak bisakah mereka menanggung lapar?

Pada kenyataanya, terbit aturan yang membatasi hingga pembatasan ruang gerak NGO, pemerintah provinsi dan pemerintah Lombok sudah sangat kesusahan untuk membangun kembali pasca gempa. Bahkan untuk merelokasi warga dari tenda pemerintah tidak memiliki dana.

“Hanya untuk membuat tempat sementara dari terpal dan kayu Bupati angkat tangan, dana APBD tidak ada,” ungkap Sutaryo, Komandan Posko ACT.

Karena itu, akhirnya pemerintah memberikan MOU untuk NGO yang bisa membantu merelokasi warga. Dan komitmen ACT akan memberikan 10 ribu shelter bagi warga Lombok, menjadi berkah bagi warga yang menantikan langkah cepat untuk penanganan bencana.

Meskipun demikian, seperti edisi yang saya tulis sebelumnya, masyarakat Lombok tetap tegar dalam dukanya. Tidak ada kotak amal di sepanjang jalan menuju Lombok. Padahal rumah, bangunan gedung, perkantoran, sekolah, rata dengan tanah. Budaya malu mereka jika dibantu begitu besar. Tidak ingin bergantung meski dalam duka mereka masih saling bantu mengumpulkan uang, bahkan mereka bersama-sama mengolah makanan untuk dikirim ke korban terdampak gempa dan tsunami di Palu.

Sepanjang jalan protokol di Ibu kota Nusa Tenggara Barat (NTB) Mataram jika malam telah tiba banyak komunitas anak muda mengedarkan kotak sumbangan bertuliskan “Donasi untuk korban gempa dan tsunami Palu dan Donggala”. Bukan hanya mengedarkan kotak sumbangan mereka juga bernyanyi di jalur lampu merah, tertib dan menghibur.

“Memberikan bantuan bagi warga Lombok itu menyenangkan. Tidak ada mental peminta-minta dari mereka, ini tidak pernah saya temui didaerah terdampak bencana didaerah lain. Lombok luarbiasa, mereka tertib juga tidak ada yang nge-crek (minta sumbangan dijalan),” cerita Ading yang memiliki nama lengkap Didin Fahrudin relawan ACT dari Jakarta yang sudah 2 bulan di Lombok.

Nah, kita semua bisa membantu mewujudkan mimpi warga Lombok untuk bisa menikmati tempat tinggal sementara yang layak huni, pemenuhan 9 bahan pokok bagi keseharian mereka dengan menyalurkan bantuan melalui rekening kemanusian kanalkalimantan bersama ACT BNI Syariah 8660 2910 1806 0001. (Desy)