Bola Panas Penyertaan Modal Rp 5 Miliar PT BIM Terus Menggelinding

Kontribusi BIM Disoal

BIM menjadi sorotan karena sejak didirikan pada 2008 hingga sekarang tidak memberikan kontribusi bagi keuangan daerah. BIM dibentuk dengan status holding company membawahi PD Baramarta dan PD Pasar. Sampai sekarang status masih holding company artinya masih membawahi Baramarta dan PD Pasar.

Lalu pada 2013 PT BIM melakukan pendekatan ke kementerian ESDM untuk mendapatkan PKP2B eks PT Baramulti seluas enam ribu hektar. Sekarang tahap investasi penambangan bersama tiga kontraktor yakni BPP, PSDI dan PT Alif Jaya.

“Namanya investasi tambang, tentu memerlukan waktu dan kajian-kajian dari ESDM. Pada 2017 menyetorkan dana landgreen kepada kementerian ESDM sebesar Rp 2,3 miliar sebagai syarat batian untuk melakukan pertambangan,” terang Komisaris PT BIM I Nyoman Yudiana beberapa waktu lalu.

Pihaknya sudah menyetorkannya menggunakan dana operasional. Tahun ini sudah meminta kontraktor melakukan pembebasan lahan masyarakat dan menjadi harapannya akhir tahun sudah berjalan aktifitas pertambangan PT BIM.

“Kami mohon maaf kepada masyarakat, saat ini memang belum bisa memberikan deviden bagi keuangan daerah,” ucap Pria yang juga menjabat Asisten Pembangunan dan Ekonomi Pemkab Banjar.

Areal kerja PT BIM ada di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Banjar, Banjarbaru dan Tanah Laut. Luasan areal di Kabupaten Banjar seluas 2.600 hektare mulai Gunung Ulin, sampai Desa Biih Karang Intan, Kiram dan masuk ke daerah Bajuin. “Seluas 2.500 hektare di Banjarbaru dan 800 hektare di Tanah Laut. Tapi kami fokus di Kabupaten Banjar terlebih dulu, potensinya diperkirakan dua juta ton,” ujarnya.

Dana APBD yang masuk ke PT BIM untuk penyertaan modal sebesar Rp 5 miliar, sudah pernah memberikan deviden sebesar Rp 25 juta. Dirinya optimistis bisa mengembalikan dana APBD tersebut jika PT BIM sudah beroperasional secara penuh.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Banjar, H Rusli mengatakan, untuk PT BIM diserahkannya kepada Badan Legislagi. Menurutnya, kalau memang tidak layak maka sebaiknya bubarkan saja. “Meski demikian tahun depan masih diberi kesempatan,” katanya.

Dijelaskannya, secara asumsi dengan mengantongi PKP2B maka ada namanya rancangan tambang bisa menggunakan konsultan. Sebelum menambang, sudah bisa mengetahui berapa nilai depositnya, berapa membuat jalan untuk angkutan tambang, termasuk ganti rugi dengan masyarakat.

“Kan bisa dihitung, kemudian harga jualnya, sudah bisa diketahui apakah untung atau tidak. Tetapi PT BIM ini hanya beberapa titik saja yang ada depositnya,” bebernya.(rendy/berbagai sumber)

Laman: 1 2