Connect with us

Kota Banjarmasin

BREAKING NEWS, Covid-19 di Kalsel Tembus 1.033 Kasus, Berikut Data Lengkapnya

Diterbitkan

pada

Tabel update Covid-19 di Kalsel
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Kabar mengejutkan datang dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (P2) Covid-19 Kalimantan Selatan.

Berdasar data terbaru yang dirilis pada Rabu (3/6/2020) sore menunjukkan, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di banua mencapai 1.033 kasus.

“Penambahan kasus positif Covid-19 hari ini sebanyak 64 kasus,” kata Juru Bicara Tim Gugus Tugas P2 Covid-19 Kalsel Muhamad Muslim, Rabu (3/6/2020) sore.

Dari 64 kasus baru positif Covid-19, didominasi dari Kota Banjarmasin sebanyak 33 kasus. Disusul dari Kabupaten Tanahlaut sebanyak 18 kasus, Kabupaten Baritokuala sebanyak delapan kasus, masing-masing dua kasus dari Kabupaten Tabalong dan Kota Banjarbaru, serta satu kasus dari Kabupaten Tapin.

Lebih lanjut dia mengatakan, kasus kematian akibat Covid-19 juga mengalami penambahan.

Penderita yang meninggal tercatat sudah ada 90 orang. Yaitu dua orang PDP (pasien dalam pengawasan) yang meninggal dunia masing-masing pada 30 Mei 2020 dan pada 2 Juni 2020, terkonfirmasi positif Covid-19 masing-masing pada Selasa (2/6/2020) dan Rabu (3/6/2020)

Meski demikian, jumlah kasus sembuh dari Covid-19 juga bertambah. Sehingga ada 101 kasus positif Covid-19 yang dilaporkan sembuh.

“Dua kasus positif Covid-19 yang sembuh berasal dari Kabupaten Tanahlaut dan Kota Banjarmasin,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel ini.

Sementara itu, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) tercatat sebanyak 777 orang. Sedangkan PDP tercatat sebanyak 207 pasien. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Chell

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Kota Banjarmasin

Tambah Rumah Karantina, Pemko Banjarmasin Incar Gedung BBPPKS Banjarmasin

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pemko Banjarmasin berencana menambah rumah karantina baru Foto: Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Hingga kini, Pemko Banjarmasin masih menggunakan satu gedung sebagai pusat karantina bagi pasien positif Covid-19 yang merupakan orang tanpa gejala (OTG). Yaitu Gedung Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Provinsi Kalimantan Selatan, di Jalan Perdagangan, Kelurahan Kuin Utara.

Namun, muncul rencana jika Pemko Banjarmasin melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Banjarmasin mengincar satu gedung lagi sebagai rumah karantina bagi pasien Covid-19 yang merupakan OTG. Yaitu Gedung Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, yang berlokasi di Kompleks Mulawarman, Jalan Batu Besar, Kelurahan Teluk Dalam.

Menurut Juru Bicara GTPP Covid-19 Kota Banjarmasin Dr. Machli Riyadi, jajarannya sudah menyambangi Gedung BBPPKS Banjarmasin kemarin, bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Setelah meninjau lokasi, Machli menyebutkan bahwa gedung ini layak dijadikan pusat karantina pasien Covid-19. Karena, gedung ini memiliki sanitasi yang layak dan tempat tidur yang nyaman dan bisa diisi oleh dua orang.

“Sangat representatif sekali. Jumlah tempat tidur yang bisa ditampung sebanyak 72 tempat tidur,” kata Machli saat ditemui di Kantor Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Jumat (3/7/2020) sore.

Guna memuluskan rencana ini, Machli yang juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin ini menyatakan, jajarannya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI. Karena, gedung ini berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial RI.

“Kita tinggal menunggu jawaban surat dari Kementerian Sosial. Apakah diperkenankan menggunakan tempat itu, (karena) sangat bagus sekali,” ucap mantan Wadir Administrasi dan Keuangan RSJ Sambang Lihum itu.

Diakui Machli, lokasi gedung BBPPKS Banjarmasin memang berlokasi dekat dengan kawasan permukiman. Namun demikian, ia berharap agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari, seperti penolakan dari warga sekitar yang terjadi beberapa waktu lalu di Kelurahan Pangeran dan Kelurahan Kuin Utara. Karena ia mengklaim, kepentingan masyarakat harus diutamakan.

Lalu, langkah apa yang ditempuh agar tidak terjadi penolakan seperti dua kejadian sebelumnya? “Kita sudah meminta pihak kecamatan dan lurah untuk mendisuksikan hal itu kepada ketua RT setempat dan mengedukasi atau mensosialisasikan kepada warga setempat, agar diinformasikan bahwa gedung BBPPKS kami gunakan untuk karantina bagi OTG,” tandas Machli. (Kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : fikri
Editor : cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Kota Banjarmasin

Silang Informasi Status Zona Hitam Covid-19 Dua Kelurahan di Banjarmasin

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

perkembangan kasus Covid-19 di Banjarmasin Foto: gugus tugas
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Tingginya angka kasus Covid-19 ternyata membuat dua kelurahan di Kota Banjarmasin resmi masuk dalam kategori zona hitam. Kedua wilayah tersebut merupakan Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur dan Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Namun, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin membantah dengan mengatakan statusnya zona merah tua!

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Banjarmasin, Dr. Machli Riyadi mengatakan, dari 52 kelurahan di Banjarmasin, kedua kelurahan tadi sudah masuk dalam zona hitam. Hal ini dikarenakan, Kelurahan Pekapuran Raya tercatat ada 76 kasus terkonfirmasi positif, 21 sembuh dan 7 meninggal dunia. Sedangkan untuk Kelurahan Pemurus Dalam tercatat ada 61 kasus terkonfirmasi positif, 8 sembuh dan 7 meninggal dunia.

“Ini sesuai dengan analisa dan pendapat ahli, jika jumlah warga yang positif Covid-19 di suatu kelurahan sudah di atas 50 kasus maka masuk zona hitam,” kata Machli, Kamis (2/7/2020) malam.

Menurutnya, kondisi tersebut mengharuskan kedua wilayah yang masuk dalam status zona hitam tersebut untuk mendapat perlakuan khusus. Yaitu dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

Ia menegaskan, bahwa disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan adalah kunci utama dalam mengatasi kondisi wabah Covid-19 di Kota Banjarmasin. Ditambah dengan edukasi yang dilakukan oleh jajarannya, dengan tujuan agar masyarakat mau mentaati dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

“Strategi yang kita lakukan ini sesuai dengan kebijakan menteri kesehatan. Pokoknya edukasi harga mati, edukasi tanpa henti pada setiap harinya,” beber Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin itu.

Dari data seluruh kota Banjarmasin dari lima kecamatan yang mendekati zona hitam diantaranya Kelurahan Teluk Dalam dan Pemurus Baru. “Saat ini kondisi dua kelurahan ini (Kelurahan Teluk Dalam dan Pemurus Baru) sudah masuk dalam zona merah tua. Yang sudah masuk zona hitam itu Pekapuran Raya dan Pemurus dalam,” kata Machli.

Di samping itu, ia membeberkan, saat ini terdapat sekitar 500 spesimen swab yang masih belum keluar hasilnya. Hal itu dikarenakan antrian yang begitu panjang. “Ada sekitar tiga ribu sample swab yang masih diperiksa,” jelasnya.

Dari 3 ribu sampel itu dibagi ke beberapa tempat untuk melakukan pemeriksaan hasil swab tersebut. “Salah satunya diperiksa di RSUD Ansari Saleh sekitar 3 ratus sampel dan sisanya dikirim ke Banjarbaru,” pungkas Machli.

Sayangnya, apa yang disampaikan oleh Jubir GTPP Covid-19 Kota Banjarmasin terkait status zona hitam tersebut, berbeda dengan data perkembangan kasus Covid-19 yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin pada Kamis (2/7/2020) petang.

Karena, jumlah kasus yang terjadi di kedua kelurahan yang disebutkan masuk dalam zona hitam itu masih menunjukkan zona merah tua. Atau dengan kata lain, belum termasuk zona hitam.

Berdasarkan data yang diterima, suatu kelurahan bisa dikatakan masuk dalam zona hitam apabila terdapat sedikitnya 81 hingga 100 kasus terkonfirmasi positif. Sedangkan Kelurahan Pekapuran Raya hanya terdapat 76 kasus dan Kelurahan Pemurus Dalam ada 61 kasus terkonfirmasi positif.

Sehingga dapat disimpulkan, kedua kelurahan tersebut belum termasuk zona hitam. Melainkan, masih pada zona merah tua. (Kanalkalimantan.com/fikri)

 

Reporter : Fikri
Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Kota Banjarmasin

Tanggapi Perbedaan Perda-Perwali Reklame Bando, Wali Kota Ibnu: Tak Ada yang Beda!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Wali Kota Banjarmasin H. Ibnu Sina menyatakan tak ada pertentangan antara Perda dan Perwali soal reklame. Foto : Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Komisi III DPRD Kota Banjarmasin menyoroti adanya perbedaan antara Perda Nomor 16 Tahun 2014 dengan Perwali Nomor 23 Tahun 2016 yang mengatur soal reklame bando. Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin M. Isnaini pun mempertanyakan isi Perwali yang masih memperbolehkan reklame bando.

Namun, saat dikonfirmasi usai rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin pada Rabu (1/7/2020) sore, Wali Kota Banjarmasin H. Ibnu Sina pun angkat bicara. Ia mengklaim, sudah mempertanyakan dengan Bagian Hukum Setdako Banjarmasin beberapa waktu lalu.

“Terkait dengan (isi) Perda itu, tidak ada yang bertentangan. Kalau dengan Permen PU Nomor 20 Tahun 2010 tidak ada pertentangan,” kata Ibnu.

Ibnu menggarisbawahi, reklame bando yang diperbolehkan sesuai dengan isi Perda hanyalah yang berada di lapangan terbuka. Sementara, jika melintang di atas jalan raya sudah tidak diperbolehkan.

Ia menegaskan, antara Perwali dengan Perda memang tidak diperbolehkan ada perbedaan, apalagi pertentangan. Kecuali, di dalam Perwali itu mencoba menjelaskan hal-hal teknis yang tidak tercantum di Perda.

“Silakan di-cross check lagi dengan Bagian Hukum kita, karena legal drafting-nya kan di sana, yang bisa menafsirkan dan menjelaskan terkait dengan pasal-pasal. Karena yang membuat Perwali juga Bagian Hukum,” lugas Ibnu.

Jika memang antara Perda dan Perwali terdapat pertentangan, Ibnu berkata bisa saja Perwali yang dimaksud dicabut. “Kalau Perda, harus dengan Dewan,” singkat Ibnu.

Seperti diketahui, Ketua Komisi III M. Isnaini mengatakan, berdasarkan Permen PU Nomor 20 Tahun 2010 memang melarang keberadaan reklame bando. Begitu pula di Perda Nomor 16 Tahun 2014 yang juga melarang adanya reklame bando. “Cuma yang menjadi heran, bahwa di Perwali Nomor 23 Tahun 2016 pasal 7 huruf c justru memperbolehkan tentang keberadaan bando yang berada di jalan,” kata Isnaini.

Sehingga, kata politisi dari Fraksi Gerindra ini, harus ada duduk bersama terkait keberadaan reklame bando itu. Karena di Perwali yang seharusnya menjelaskan secara rinci isi Perda, justru memperbolehkan adanya bando reklame, atau adanya pertentangan.

“Sifat dari dua (payung hukum) ini saya kira harus diselesaikan,” tegas Isnaini. (Kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Chell

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->