Connect with us

HEADLINE

BREAKING NEWS. Duet Sahbirin-Muhidin Resmi Diusung Golkar di Pilgub Kalsel

Diterbitkan

pada

Duet Sahbirin-Muhidin diajukan Golkar Kalsel di DPP Golkar Foto: kanal
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Tarung Pilgub Kalsel memasuki babak baru. Partai Golkar akhirnya membuka kartu perihal terkait pasangan yang disandingkan dengan incumbent Sahbirin Noor yang juga merupakan Ketua DPD I Partai Golkar Kalsel. Sesuai perkiraan sebelumnya, beringin mengajukan nama H Muhidin, mantan rival Sahbirin di Pilgub 2015 sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur.

Informasi yang didapatkan Kanalkalimantan.com, duet Sahbirin- Muhidin di Pilgub Kalsel diajukan Partai Golkar Kalsel ke DPP Golkar melalui surat No A-054/GOLKAR-KS/V1/2020 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Tahapan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah Partai Golkar di Pilkada 2020.

Ditetapkan pasangan Sahbirin-Muhidin ini, merupakan hasil dari seleksi dan penjaringan bakal calon Pilkada 2020 yang sebelumnya dilakukan Partai Golkar.

Namun demikian Ketua Harian Golkar Supian HK belum berhasil dikonfirmasi terkait surat pengajuan rekomendasi yang dibuat per tanggal 26 Juni 2020.

Namun merujuk pada sejumlah fakta politik yang berkembang saat ini, PAN Kalsel yang memiliki 6 kursi di DPRD akan cukup sulit mengembangkan poros baru di Pilgub Kalsel. Mengingat sejumlah parpol, telah oleh dua pasangan yang saat ini muncul yakni Sahbirin dan Denny Indrayana.

Sebelumnya memang ada harapan koalisi PAN-Gerindra, tapi sebagaimana diketahui, Gerindra bersama Demokrat sudah menjatuhkan sinyal politik ke Denny Indrayana.

Walhasil, yang memungkinkan bagi PAN adalah duduk di DA 2 untuk mendampingi Sahbirin. Apalagi sebelumnya, Muhidin juga tertarik untuk menjadi duet incumbent. “Insyaallah jika memang ada umur panjang, saya siap menjadi bakal calon Wakil Gubernur Kalsel mendampingi Sahbirin Noor pada pilkada mendatang,” kata Muhidin beberapa waktu lalu.

Muhidin sudah kepincut disandingkan dengan Gubernur Sahbirin Noor. Meski di Pilgub Kalsel tahun 2015 sempat bertarung sengit melawan pasangan Sahbirin Noor-Rudy Resnawan, Muhidin menganggap dunia politik bersifat dinamis. “Memang kemarin saya menjadi rival, tapi siap juga bila memang dijadikan wakil,” ujarnya.

Jika melihat kilas balik tarung Sahbirin vs Muhidin pada Pilgub 2015 silam, keduanya memang memiliki kekuatan yang nyaris seimbang. Dari tiga pasangan yang berlaga ketika itu, Sahbirin yang berduet dengan Rudy Resnawan unggul sebanyak 731.643 (41,07%). Diikuti Muhidin yang berpasangan dengan Gusti Farid Hasan Aman yang meraup 719.938 suara (40,41%). Sementara Zairullah Azhar yang berpasangan dengan M Syafi’i meraih 330.070 (18,53%) suara.

Salah satu lumbung suara bagi Muhidin saat itu adalah kota Banjarmasin. Di kota berjuluk seribu sungai ini, Muhidin yang maju melalui kursi independen, unggul 77.820 suara dari Sahbirin. Ketika Sahbirin hanya mendapatkan 73.143 suara, sedangkan Muhidin meraih 150.963 suara.

Bisa dibayangkan ketika dua kekuatan ini bersatu pada Pilgub 2020 nanti.

Di sisi lain, jika mempertimbangkan hasil surevi Lembaga Saiful Murjani Researc and Consulting (SMRC) pada 9 – 19 Oktober lalu, nama Muhidin menempati posisi pertama dengan persentase 11,9 persen sebagai cawagub Kalsel yang berpasangan dengan Sahbirin.

Setelah itu, ada sepuluh nama di bawah Muhidin, seperti Rudy Resnawan 7,5 persen, Rosehan Noor Bahri 7,3 persen, Mardani H Maming 6,2 persen, Aboe Bakar Alhabsy 4,7 persen, Zairullah Azhar 4,0 persen, Habib Abdurrahman Bahasyim 3,3 persen, Gusti Khairul Saleh 3,1 persen, Ibnu Sina 3,1 persen, Gusti Farid Hasan Aman 2,0 persen, dan Abdul Wahid 1,5 persen.

Mahar Banjarmasin

Langkah Ketua PAN Kalsel H Muhidin mendukung calon Partai Golkar di Pilkada Banjarmasin, menjadi kejutan politik di masa pandemi Covid-19. Betapa tidak, PAN yang sebelumnya santer disebut mengusung Hj Karmila—putri Muhidin, untuk calon Walikota Banjarmasin ternyata berbalik haluan mengusung Abdul Haris Makkie, kandidat yang saat ini dijagokan Golkar.

Pertanyaan tersebut mengemuka, karena angin yang tiba-tiba berubah! Dengan raihan 9 kursi di parlemen Banjarmasin, PAN menjadi satu-satunya partai yang bisa mengusung calon sendiri. Maka itu, partai berlambang matahari ini sebelumnya begitu percaya diri mengusung Hj Karmila sebagai calon walikota berdampingan dengan Nurul Fajar Desira.

Hal tersebut bahkan disampaikan sendiri oleh Muhidin ketika itu, dalam suata acara di Banjarmasin, pada Desember 2019. Ia mengatakan, PAN mengusung kadernya, Hj Karmila sebagai Bakal Calon Wali Kota Banjarmasin.

Tapi, baru-baru ini Muhidin malah berbalik arah mendukung Haris Makkie yang saat ini disokong Golkar untuk maju di Pilkada Banjarmasin. “Insyaallah kami juga ikut mendukung dan gabung kepada partai yang mengusungnya,” kata Muhidin, Jumat (19/6/2020) lalu.

Menurutnya, melihat peta politik saat ini memang ada potensi partai politik (parpol) untuk berkoalisi. Hal ini tentu menambah kekuatan tersendiri terhadap sosok Haris Makkie untuk maju di Pilwali Banjarmasin 9 Desember 2020 mendatang. “Kami gabung dengan pendukung parpol lain untuk memenangkan pasangan Haris Makkie,” tandas Muhidin.

Muhidin memang tidak menyampaikan kompensasi atas dukungan tersebut. Tapi tentunya ada alasan politis di balik itu. Selain memang melihat figur pengalaman Haris Makkie di birokrasi (saat ini masih menjabat sebagai Sekdaprov Kalsel), serta ketokohannya di Nahdlatul Ulama selaku ketua PWNU Kalsel.

Tujuh nama kandidat calon wakil Sahbirin tersebut disampaikan Ketua Harian DPD Golkar Kalsel Supian HK dan Ketua Tim Penjaringan DPD Golkar Kalsel Juar Junaidi, saat menggelar jumpa pers di ruang Ketua DPRD Kalsel, Senin (6/1/2020). Tujuh nama tersebut yakni Gusti Syahyar (tim ahli gubernur), Rosehan NB (Kader PDIP), Supian HK (Ketua Harian Golkar Kalsel), M. Sofwat Hadi (mantan DPD), Gusti Iskandar (Golkar Kalsel), Abdul Wahid (Bupati HSU) dan Muhidin (Ketua PAN Kalsel).

Sebelumnya, Rosehan pun menekankan, dalam dunia politik memang segala sesuatu mungkin terjadi. Ya, karena baginya politik itu dinamis dan tidak kaku. “Politik itu tidak terlalu harus kaku begitu lah. Apa saja bisa terjadi. Santai saja,” bebernya.(Kanalkalimantan.com/tim)

 

Reporter : Tim
Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

HEADLINE

Empat Wilayah Masuk ‘Zona Hitam’ Covid-19, Pemko Banjarmasin Belum Ambil Langkah Ekstra!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Empat kelurahan di Banjarmasin masuk level ‘zona hitam’ Covid-19 Foto: gugus tugas
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Sebanyak empat kelurahan di Banjarmasin ditetapkan masuk dalam ‘zona hitam’ karena penyebaran kasus Covid-19 yang cukup masif. Ironisnya, saat ini Pemko Banjarmasin belum melakukan langkah ekstra, meskipun jumlah kasus kematian di wilayah tersebut cukup tinggi. Di sisi lain, sejumlah warga pun cuek dengan penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat.

Empat kelurahan yang ditetapkan sebagai ‘zona hitam’ tersebut yakni Kelurahan Pekapuran Raya di Kecamatan Banjarmasin Timur , Kelurahan Pemurus Dalam dan Pemurus Baru di Kecamatan Banjarmasin Selatan, serta Kelurahan Teluk Dalam di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Data yang dihimpun Kanalkalimantan.com, per Jumat (3/7/2020) sore, dari gugus tugas Covid-19 Banjarmasin, tercatat 7 warga Pemurus Dalam dan Pemurus Baru yang telah meninggal akibat Covid-19. Sedangkan terkonfirmasi positif di Pemurus Dalam sebanyak 61 orang, dan Pemurus Baru sebanyak 52 orang.

Sedangkan, di Pekapuran Raya ada 7 warganya yang meninggal karena Covid-19 dan 76 orang saat ini dinyatakan positif. Tak jauh beda, di Kelurahan Teluk Dalam, 10 orang meninggal dan sebanyak 54 warganya terpapar Covid-19.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Banjarmasin Dr. Machli Riyadi menyebutkan, penetapan ‘zona hitam’ di empat kelurahan itu karena jumlah positif Covid-19 sudah mencapai di atas 50 kasus.

“Pengistilahan zona hitam kita sampaikan kepada masyarakat, agar lebih berhati-hati. Sebenarnya itu memang merah tua. Karena sudah pada level berbahaya. Walaupun sistem dalam zonasi kita itu tidak mengenal adanya zona hitam itu,” kata Machli, Jumat (3/7/2020).

Tapi, dengan kondisi tersebut Pemko Banjarmasin belum melakukan kebijakan estra di empat keluarhan tersebut. Padahal, jika merujuk protokol terkait penetapan zona (hijau, kuning, oranye, merah), mestinya beberapa hal dilakukan secara ketat di empat kelurahan ini.

Data yang dihimpun Kanalkalimantan.com, di daerah yang masuk kategori zona merah perlu dilakukan langkah-langkah yang meliputi: pemberlakuan protokol kesehatan yang serius seperti menutup sekolah, tempat ibadah, dan bisnis. Termasuk juga membatasi perjalanan hanya untuk tujuan penting.

Selain itu, juga diberlakukan lockdown (karantina) bagi komunitas yang telah terinfeksi virus corona dan menjaga orang-orang tetap berada di rumah mereka serta mengirimkan kebutuhan mereka tanpa kontak fisik. Tak hanya itu, juga perlu perlu menyediakan fasilitas terpisah untuk kasus infeksi dari layanan kesehatan lainnya. (Lihat Grafis: Langkah-langah penangangan di Zona Covid-19, red).

Arti zona warna pada pandemi covid-19. Foto: grafis kanalkalimantan.com/yuda

Secara lebih rinci, Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, Dr dr Tri Yunis Miko Wahyono, MSc, dikutip dari detik.com menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk merubah ‘zona hitam’ agar bisa kembali ke zona hijau.

Menurut dr Tri, tahapan pertama yang dilakukan adalah:

1) Menutupnya pusat-pusat keramaian.

Pusat keramaian ini, meliputi sejumlah lokasi yang sering menjadi aktiftas warga di lokasi, baik pasar, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya.

2) Penerapan ‘PSBB’ secara ketat

Pemerintah mestinya menerapkan isolasi, tidak keluar rumah begitu, jadi pastikan kasus yang ada di kelurahan terisolasi. Pemerintah harus benar-benar membatasi aktivitas warga yang keluar jika tidak dalam keadaan mendesak atau apapun.

3) 80 persen atau 70 persen orang kerja di rumah

Penerapan PSBB yang ketat bisa dikatakan efektif jika jalanan sudah terlihat sepi dan sebagian besar warga bekerja dari rumah. Kalau 80 persen atau 70 persen orang kerja dari rumah dan jalanan sepi. Itu (kasus Corona) nggak akan berkurang dari hitam akan turun ke level yang lebih rendah.

Namun ironisnya, menurut Machli, aktivitas warga di empat kelurahan masih tidak menunjukkan perhatian tinggiatas protokol kesehatan. “Tampak biasa-biasa saja, tak menyadari sudah zona berbahaya,” ungkap mantan Wakil Direktur RSUD Ulin Banjarmasin.

Ia berharap, masyarakat yang menetap dan berada di empat kelurahan itu harus peduli dengan kondisi wilayahnya. “Karena ini sudah dalam konteks awas, dalam istilah kesehatan. Sangat berbahaya, maksudnya agar masyarakat itu care terhadap hal ini,” lugasnya.

Hingga Jumat (3/7/2020) sore, jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 di Kota Banjarmasin tercatat sebanyak 1.441 kasus. Dimana, dari jumlah tersebut sebanyak 1.065 kasus tengah menjalani perawatan. (Kanalkalimantan.com/fikri)

 

Reporter : Fikri
Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Kabar Kadishut Kalsel Terpapar Covid-19, Sekda: Belum dapat Konfirmasi

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kadishut Kalsel Hanif Faisol Nurrofiq Foto: Dishut Kalsel
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Penyebaran wabah virus corona atau Covid-19 di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) semakin bertambah, bahkan berhembus kabar bahwa salah satu pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) juga ikut terpapar.

Informasi yang diterima Kanalkalimantan.com, pejabat tersebut ialah Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq. Kabarnya, Hanif -sapaan akrabnya- sempat jatuh sakit hingga akhirnya dibawa menggunakan ambulance untuk menjalani isolasi.

Terkait hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Haris Makkie, mengaku belum mengetahui kondisi Hanif saat ini. Namun begitu, ia menyatakan bahwa sampai pada tadi malam, dirinya masih berkomunikasi dengan yang bersangkutan. “Sampai tadi malam kami masih komunikasi via WhatsApp,” katanya, Jumat (3/7/2020) sore.

Terkait informasi apakah benar Hanif terpapar Covid-19, Sekda Prov Kalsel belum bisa membenarkan kabar ini. Sebab, sampat saat ini dirinya juga belum menerima konfirmasi secara langsung. “Belum dapat konfirmasi. Kita juga tidak tahu apakah saat ini sedang menjalani isolasi, karena kami belum ketemu secara langsung dengan pak Hanif,” tandasnya.

Perlu diketahui, Hanif merupakan salah satu pejabat pemerintah yang masuk dalam struktur organisasi tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Kalsel. Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Harian Gugus Tugas.

Kabar Hanif terpapar Covid-19 ini dipicu atas pergantian jabatan Pelaksana Tugas (plt) Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Prov Kalsel. Hanif awalnya ditunjuk untuk mengisi kursi kosong jabatan tersebut pasca Kalak BPBD sebelumnya Wahyuddin memutuskan untuk pensiun.

Namun, hanya beberapa pekan pasca penunjukan Hanif, jabatan tersebut kembali dirombak. Kini, Plt Kalak BPBD Prov Kalsel telah diserahkan kepada Roy Rizali Anwar, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Prov Kalsel.
Sementara itu, tren kasus positif Covid-19 di Kalimantan Selatan terus bertambah.

Data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kalsel pada Jumat (3/7/2020) sore mencatat, total kasus positif Covid-19 mencapai 3.447 kasus, atau ada 110 kasus baru.

Juru Bicara GTPP Covid-19 Kalsel Muhamad Muslim membeberkan, dari 110 kasus baru ini, dua diantaranya merupakan pasien dalam pengawasan (PDP) yang kini terkonfirmasi positif Covid-19. Yaitu masing-masing satu kasus dari RSUD H. Boejasin Pelaihari asal Kabupaten Tanah Laut dan RSUD Ratu Zalecha Martapura asal Kabupaten Banjar.

“Selebihnya, sebanya 108 kasus merupakan hasil tracing kontak oleh tim Surveilans di lapangan,” kata Muslim di Banjarbaru, Jumat (3/7/2020) petang.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel ini, hasil tracing kontak terbanyak tercatat berasal dari Kabupaten Banjar, yaitu sebanyak 26 kasus. Disusul dari Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 24 kasus, Kabupaten Barito Kuala sebanyak 21 kasus. Serta masing-masing 9 kasus dari Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut.

Kemudian, 8 kasus tercatat dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Terakhir, masing-masing satu kasus dari Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tapin. “Saat ini, jumlah kasus keseluruhan sebanyak 3.447 kasus, dan 2.361 kasus menjalani perawatan baik di rumah sakit maupun dalam karantina khusus,” beber Muslim. (Kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Dampak Krisis, Bawaslu Prediksi Politik Uang Meningkat saat Pilkada 2020

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Politik uang diprediksi meningkat saat Pilkada 2020 nanti/ilustrasi Foto: ineteconomics.org
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pandemi Covid-19 yang berdampak pada melemahnya ekonomi masyarakat dipercaya juga dapat berpengaruh kepada dinamika Pilkada 2020. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperkirakan potensi politik uang di pesta demokrasi tahun ini diperkirakan bakal lebih tinggi dibandingkan pada beberapa pemilihan sebelumnya.

Termasuk di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Hal ini mengingat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia memburuk akibat pandemi virus corona Covid-19. “Karena kondisi pandemi ini ekonomi kurang baik, maka money politic juga bisa tinggi,” kata Ketua Bawaslu Abhan dalam diskusi virtual, Kamis (2/7).

Ia memperkirakan modus politik uang berupa bantuan sosial diperkirakan marak terjadi dalam Pilkada 2020. Ada pula yang berbentuk pemberian bantuan alat kesehatan dan alat pelindung diri (APD).

Abhan, sebagaimana dilansir katadata.co.id menilai pemberian bansos, alat kesehatan, maupun APD ini sah-sah saja dalam kondisi normal. Hanya saja, bagi-bagi uang jelang Pilkada 2020 akan disertai unsur politis.

“Nantinya dia diminta untuk memilih. Jadi unsurnya (politik uang) terpenuhi karena ada unsur untuk mengajak memilih,” kata Abhan.

Dia menjelaskan politik uang tersebut dapat menyebabkan timbulnya potensi korupsi dan merusak tatanan demokrasi yang ada saat ini. Selain itu, Abhan menilai pelaksanaan Pilkada nantinya tidak lagi berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Kemudian semakin tingginya biaya politik,” kata dia. Untuk mengantisipasi politik uang terjadi di Pilkada 2020, Abhan menilai sudah ada aturan yang melarang hal tersebut. Hal tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sanksi politik uang dalam UU tersebut bisa berupa pidana maupun administrasi. “Bawaslu punya kewenangan untuk memproses secara ajudikasi dan sanksi yang paling berat adalah memberikan putusan diskualifikasi,” katanya.

Potensi politik uang juga disampaikan Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kapiah saat menerima kunjungan Kapolda Kalsel Irjen Nico Afinta di Banjarmasin, beberapa waktu lalu. Erna meminta dukungan Polda Kalsel dalam penindakan terhadap kubu pasangan calon yang melakukan politik uang atau pelanggaran pemilu lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Irjen Nico mengatakan siap mendampingi penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu di wilayah hukum Polda Kalsel. “Polda Kalsel siap menjaga situasi kamtibmas yang kondusif dalam pelaksanaan pilkada dan senantiasa mendukung kerja Bawaslu dan KPU,” katanya.

Sementara itu selain politik uang, minimnya partisipasi publik juga menjadi ancaman di Pilkada serantak saat Covid-19. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Kalsel Brigjen Winarto sebelumnya mengatakanperlunya mengambil langkah agar partisipasi pemilih jangan sampai menurun.

“Mungkin bisa dengan cara peningkatan disiplin semua lapisan masyarakat terhadap protokoler kesehatan Covid-19, seperti penggunaan masker,” katanya saat pertemuann dengan DPRD Kalsel.(Kanalkalimantan.com/katadata)

 

Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->