Connect with us

HEADLINE

BREAKING NEWS. Sahbirin-Muhidin dan Denny-Difri Lolos Pemeriksaan Kesehatan

Diterbitkan

pada

Penyampaian hasil laporan pemeriksaan kesehatan kandidat cagub Kalsel, Sahbirin Noor-Muhidin dan Denny-Difri oleh KPU Kalsel. Foto: Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Dua pasangan bakal calon di Pilgub Kalsel, Sahbirin Noor-Muhidin dan Denny Indrayana-Difriadi Darjat, dipastikan melanggeng pada Pilkada Kalsel 2020.

Ini setelah KPU Provinsi Kalsel mengumumkan hasil pemeriksaan kesehatan pada Penyampaian Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Penelitian Persyarat Calon kepada Bapaslon di Best Western Hotel Banjarmasin, Minggu (13/9/2020) siang.

Rapar pleno sendiri, telah digelar sejak Rabu (9/9/2020) dan berakhir pada Sabtu (12/9/2020). Hasilnya pemeriksaan kesehatan pun disampaikan Ketua KPU Provinsi Kalsel Sarmuji dihadapan bapaslon dan partai politik pengusung di Pilkada Kalsel.



“Sahbirin dan Muhidin kesehatan jasmani memenuhi syarat. Kesehatan rohani juga memenuhi syarat. Dan juga bebas narkoba. Kesimpulannya, memenuhi syarat,” kata Ketua KPU Provinsi Kalsel Sarmuji saat membacakan hasil pemeriksaan kesehatan.

Hal yang sama, juga berlaku untuk pasangan Denny-Difri yang juga dinyatakan memenuhi syarat kesehatan jasmani, rohani dan bebas narkoba. “Dengan ucapan Alhamdulillah, semuanya sehat walafiat,” pungkas Sarmuji. (Kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

BREAKING NEWS. Kembali Memanas, TIM H2D Kembali Laporkan Dugaan Pelanggaran Pilkada Paslon Birin-Mu.

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Bambang Widjojanto bersama Cagub Denny Ibdrayana saat datang di Bawaslu Kalsel Foto: putra
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Seperti bola panas kasus dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) yang dilakukan oleh pasangan calon Gubenur dan Wakil Gubernur Kalsel nomor urut 1, Sahbirin Noor – Muhidin ( Paman BirinMu) kembali begulir.

Calon Gubernur Kalsel nomor urut 2, Denny Indrayana kembali menyambangi Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Selatan, pada Rabu (28/10/2020).

Pantauan kanalkalimantan.com pada Pukul 11.44 Wita Kedatangan pasangan (H2D) tersebut bertujuan untuk Bawaslu Kalsel agar segera menindaklanjuti perkara dugaan pelanggaran dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pilkada 2020.



 

Dimana dalam ketentuan pasal 71 ayat 3 undang-undang 10 tahun 2016 yang melarang untuk menggunakan program pemerintah untuk kepentingan pencalonan dan artinya melarang menggunakan program pemerintah untuk kepentingan pencalonan yang sanksinya adalah diskualifikasi calon.

Kedatangan Haji Denny yang mengenakan baju putih ini turut di dampingi belasan kuasa hukum, salah satunya Dr. H. Bambang Widjojanto Wakil Ketua KPK tahun 2011-2015 juga turut mendampingi dalam pelaporan tersebut.

Bambang menyampaikan kedatangannya, dalam upaya menguatkan kembali laporan dugaan pelanggaran tersebut Divisi Hukum H2D juga mendatangkan saksi dan alat bukti dari pelanggaran tindak pidana dari pasangan Paman BirinMu.

Kedatangan Tim Divisi Hukum H2D diterima langsung Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah beserta jajaran. Pertemuan antara Tim Divisi Hukum H2D hanya berlangsung sebentar saja.

Berdasarkan pantauan kanalkalimantan.con hingga sampai diturunkan berita ini di Kantor Bawaslu, pada pukul 11.50 Wita, Denny Indrayana bersama Tim Divisi Hukumnya yang membawa sejumlah bukti sudah memasuki kantor Bawaslu Provinsi Kalsel untuk kembali melaporkan dugaan Tindak pidana .

Cukup diketahui laporan awal dugaan politik uang yang dilakukan paslon Paman BirinMudi berada di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan di laporkan oleh pasangan tim H2D ke Sentra Gakkumdu Provinsi Kalsel pada Kamis (1/10/2020) lalu.

Dalam hasil penyelidikan yang dilakukan Sentra Gakkumdu Provinsi Kalsel yang telah mendatangi lokasi diduga terjadinya politik uang di Amuntai pada Sabtu (3/10/2020) lalu, memutuskan untuk dihentikan dikarenakan tidak cukup bukti. (Kanalkaimantan.com/putra)

Reporter : Putra
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Kuasa Hukum Cagub No 2, Bambang Widjojanto Laporkan Dugaan Pelanggaran Pilkada ke Bawaslu Kalsel

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Bambang Widjojanto bersama Haji Denny, serta pelapor kasus dugaan pelanggaran Pilkada Jurkani Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN. COM, BANJARMASIN – Kasus dugaan pelanggaran di pemilihan gubernur (Pilgub) Kalsel kembali menggelinding. Kuasa hukum paslon nomor urut 2 Denny Indrayana-Difriadi yang diketuai pengacara kondang Bambang Widjojanto mendatangi kantor Bawaslu Kalsel di Jalan RE Martadinata No 3, Banjarmasin, pada Rabu (28/10/2020).

Kedatangan Bambang bersama Cagub Haji Denny dan tim pengacara membawa sejumlah bukti pelanggaran yang dilakukan pasangan Cagub No 1, Sahbirin Noor-Muhidin.

Dalam keterangannya, ada beberapa hal disampaikan Haji Denny panggilan Denny Indrayana terkait kedatangannya ke Bawaslu.

Pelaporan dilakukan atas dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada yang mengatur larangan Gubernur menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.



 

“Yang tidak kalah penting dari pelanggaran tersebut adalah sanksi diskualifikasi atau pembatalan petahana dalam kontestasi Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU a quo, ” tegasnya.

Menurut Haji Denny, laporan ini penting untuk menjaga prinsip-prinsip pemilihan kepala daerah, khususnya pilgub kalsel, yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh UUD. Sebab pemilihan yang terkontaminasi kecurangan menjadikan pilkada hanyalah pesta seremonial yang tidak punya makna.

“Pada intinya laporan pelanggaran dilakukan karena adanya tindakan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), penyalahgunaan anggaran (misuse of budget) dan kegiatan serta program yang menggunakan uang rakyat sehingga menyebabkan pilkada berjalan tidak adil bagi pasangan calon lain, ” terangnya.

Calon yang diusung Gerindra, Demokrat, PPP, dan sejumlah parpol non Parlemen ini mendorong agar seluruh stakeholder antara lain Bawaslu, KPU, dan seluruh elemen penyelenggara pilkada agar bersikap profesional menanggapi laporan ini. “Kita juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi jalannya laporan ini agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kami menegaskan jangan sampai ada penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan anggaran yang merusak nilai-nilai penyelenggaraan pilkada yang jujur dan adil, ” terangnya.

Terkait detail laporan dugaan pidana Pilkada yang dilaporkan, Haji Denny tidak bisa menyampaikan rincian dari laporan pengaduan atas dasar privasi dan keselamatan dari para saksi.

“Bercermin dari laporan pengaduan sebelumnya, seorang saksi yang hendak kami hadirkan menerima ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ” kata cagub kelahiran Kotabaru ini.

Laporan ini disampaikan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, sebagai perwujudan semangat untuk menciptakan Pilkada yang jujur, adil, dan transparan untuk kemajuan Banua. (Kanalkalimantan.com/ril)

Reporter : Ril
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->