Connect with us

HEADLINE

BREAKING NEWS: Usai Santap Makanan, 45 Warga Desa Terapu Aluh-aluh Keracunan Massal

Diterbitkan

pada

Korban keracunan yang sudah dievakuasi ke Puskesmas Aluh-aluh. foto: relawan emergency
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Sedikitnya 45 orang warga di Desa Terapu, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar keracunan, setelah menyantap sajian makanan masak habang, di sebuah acara keagamaan yang digelar seorang warga, Kamis (13/2/2020).

“Iya memang benar hingga sekarang sudah kita data sebanyak 45 orang yang mengalami gejala keracunan ini, mereka mulai pusing dan mual ketika menyantap sajian di acara haul di rumah Alimansyah warga Desa Terapu,” ujar Camat Aluh-aluh Syaifullah Effendy kepada Kanalkalimantan.com, dihubungi sekitar pukul 20.00 Wita, Kamis (13/2/2020) malam.

Kepada Kanalkalimantan.com, Syaifullah menyebutkan, semua warga yang keracunan makanan itu berasal dari RT 03 Desa Terapu. Pihaknya akan terus mendata kalau ada kemungkinan korban yang akan terus bertambah. Para korban saat ini sudah dilarikan ke Puskesmas terdekat dengan menggunakan unit bantuan dari tim rescue gabungan dan Pemerintah Kabupaten Banjar dibantu Polsek Aluh-aluh.

Korban keracunan dirawat di Puskesmas Aluh-aluh. foto: relawan emergency

“Kita sudah berkordinasi dengan pihak Polres dan Dandim untuk mengirimkan mobil untuk membawa korban keracunan ini ke Puskesmas di Aluh-aluh, kita doakan saja tidak ada korban jiwa dalam musibah keracunan massal ini,” tandasnya.



Sementara itu, anggota BPK Landu Rescue Zai yang mendapati informasi keracunan masal ini menyebutkan, hingga sekarang armada dari petugas gabungan terus berdatangan untuk membantu mengevakuasi korban ke Puskesmas.

“Kita sedang membantu mengevakuasi para korban gejala keracunan, namun kita juga kesulitan untuk mencari armada ambulance yang terbatas, jadi kita masih memerlukan unit ambulance baik itu dari luar,” katanya. (kanalkalimantan.com/rdy)

Reporter : Rdy
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Ada Paslon ‘Nyuri’ Sosialisasi di Spanduk dan Baliho, Bawaslu Minta Segera Dilepas

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Dua pasangan calon kepala daerah yang berlaga di Pilkada Kalsel. foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Temuan spanduk maupun baliho pasangan calon (paslon) kontestan Pilkada Kalsel menjadi sorotan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel.

Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Kalsel, Nur Kholis Majid mengatakan, spanduk maupun baliho hal tersebut bukan termasuk dalam kategori alat peraga kampanye (APK) yang dimaksud dalam Peraturan KPU.

Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan tindakan konkrit bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel menginventarisir alat sosialisasi paslon tersebut.

“Nanti kita koordinasikan dengan KPU untuk menghitung seluruh alat sosialisasi paslon itu,” kata Majid, Senin (28/9/2020) siang.



Ia menegaskan bahwa keberadaan alat sosialisasi paslon itu seharusnya sudah tidak boleh ada lagi. Hal ini dikarenakan, saat ini sudah memasuki tahapan kampanye.

“Ini sudah masuk rezim kampanye, jadi alat sosialisasi paslon harus dibersihkan,” tambah Majid.

Salah satu spanduk calon kepala daerah yang disebut Bawaslu Kalsel bukan alat peraga kampanye (APK) yang harus diturunkan segera. foto: fikri

Mantan Komisioner KPU Provinsi Kalsel ini menjelaskan, pihaknya akan merekomendasikan KPU Provinsi yang akan ditindaklanjuti dengan mengintruksikan hal tersebut kepada masing-masing tim pemenangan paslon.

Selain itu, Bawaslu juga sudah membuat surat himbauan kepada masing-masing pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota terkait keberadaan alat sosialisasi paslon maupun spanduk atau atau baliho yang masih menampilkan calon petahana.

“Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menurunkan atau membersihkan atribut tersebut. Seharusnya tim maupun pemerintah daerah bisa memperhatikan tahapan Pilkada yang sudah ditetapkan oleh KPU,” jelasnya.

Ia menekankan, atribut yang boleh beredar adalah APK yang dikeluarkan resmi oleh KPU dan APK milik paslon sebanyak 200% dari jumlah yang sudah ditentukan KPU Provinsi Kalsel.

“Jika masih melanggar maka terpaksa akan dikenakan sanksi administratif tentang mekanisme pemasangan alat peraga kampanye,” tandasnya. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : fikri
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Kampanye Paslon Gencar Via Medsos, Bawaslu Kalsel Belum Punya Rincian Aturan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Anggota Bawaslu Kalsel Nur Kholis Majid. Foto : Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Masa kampanye Pilkada di Kalsel sudah berjalan, selama 71 hari sejak Sabtu (26/9/2020) kemarin. Salah satu cara yang digunakan oleh pasangan calon (paslon) baik di Pilgub Kalsel maupun Pilbup dan Pilwali adalah kampanye melalui media sosial (medsos).

Lantas, bagaimana mekanisme pengawasan kampanye melalui medsos?

Ditemui pada Senin (28/9/2020) siang, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Kalsel Nur Kholis Majid mengatakan, jika ingin berkampanye di medsos, maka harus mendaftarkan akun dan jadwal kampanye kepada KPU Provinsi Kalsel. Sehingga, memudahkan Bawaslu Provinsi Kalsel melakukan pengawasan kampanye melalui media sosial.

“Kita akan lakukan kajian lebih mendalam bagaimana proses itu sendiri. Karena memang dari Peraturan Bawaslu sendiri terhadap kampanye di medsos belum dirincikan. Sehingga, langkah strategisnya yaitu melakukan pemetaan terlebih dahulu apabila ini terjadi (pelanggaran kampanye di medsos),” kata Majid, Senin (28/9/2020).



Jika akun yang digunakan untuk kampanye di medsos terdaftar dan bersifat publik (tidak dalam keadaan privat), maka Bawaslu akan mudah masuk untuk melakukan tracking. Ini berbeda jika akun yang digunakan adalah akun pribadi, maka Bawaslu akan mengkaji apakah termasuk unsur pelanggaran atau tidak. Jika memang didapati ada dugaan pelanggaran kampanye di medsos.

“Jika konten kampanye mengandung unsur yang melanggar seperti merendahkan calon (kepala daerah) yang lain, akan kita telaah,” imbuhnya.

Diakuinya, untuk menghimpun bukti dugaan pelanggaran kampanye di medsos, akan lebih mudah jika ada tangkapan layar (screenshot) namun berbentuk video dengan menggunakan screen recorder.

Namun, akan menjadi tantangan jika akun pribadi di media sosial merupakan akun yang dikelola pribadi, seperti aparatur sipil negara (ASN). “Harus ada proses screening,” singkatnya.

Medsos sendiri, secara praktis akan digunakan oleh paslon sebagai sarana untuk berkampanye dengan efektif. “Kalau medsos Instagram lebih mudah, karena kita bisa lakukan tracking. Jika terbuka untuk umum,” tandas Majid. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter: Fikri
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->