Connect with us

Hukum

Buntut Postingan Perpesanan di WhatsApp, ASN Pemko Banjarbaru Ditetapkan Tersangka

Diterbitkan

pada

Postingan status perpesanan aplikasi WhatsApp yang menyeret FM berurusan dengan hukum. Foto : Polres Banjarbaru
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Polres Banjarbaru menetapkan seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru berinisial FM (46) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana penyebaran berita hoaks.

Kapolres Banjarbaru AKBP Doni Hadi Santoso, melalui Kassubag Humas Iptu Tajuddin Noor mengungkapkan penetapan status FM sebagai tersangka setelah pihaknya melakukan pemeriksaan sejak Kamis (15/10/2020) kemarin, termasuk pemanggilan sejumlah saksi.

“Terhadap saudara FM, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, baik anggota maupun orang umum yang mengetahui status atau postingan FM. Kita juga sudah melakukan gelar perkara untuk menetapkan dari lidik ke sidik,” katanya, Jumat (16/10/2020) siang.

Adapun dalam perkara ini, kata Iptu Tajuddin, tersangka terjerat dalam perkara dugaan tindak pidana penyebaran berita hoaks atau berita bohong sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.



“Ancamannya, lebih dari 3 tahun penjara,” tambahnya. Kabar bahwa FM yang saat ini tengah ditahan di Polres Banjarbaru, dibantah Iptu Tajuddin. Ditegaskannya, sampai saat ini FM tidak ada ditahan dan pihaknya tidak bisa melakukan penahanan.

“Mengingat ancaman hukuman 3 tahun, maka terhadap tersangka tidak bisa dilakukan penahanan. Namun proses hukum tetap berlanjut,” pungkas Kassubag Humas Polres Banjarbaru.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini menyeret kala FM mengunggah postingan melalui status perpesanan via WhatsApp pada Kamis (15/10/2020) pagi. Dalam komentarnya, ia menuliskan bahwa aksi demonstrasi yang berlangsung di Banjarmasin, akan rusuh jika dikawal oleh pihak kepolisian. Bahkan, ia juga menuliskan aksi demo akan disusupi petugas intel dari Polda Kalsel.

“Demo hari ini di Banjarmasin akan damai ketika dikawal TNI namun sebaliknya jika POLRI maka akan rusuh. Kepada adek-adekku dan kawan-kawan sekalian yang demo, hati-hati penyusup dari intel berpakaian almamater karena tidak tampak terlihat dari Polda ada beberapa intel yang membawa almamater patut di duga ini provokasi yang dilakukan oleh mereka untuk rusuh” begitu tulis FM.

Atas postingannya itu, Polres Banjarbaru melalui unit Resmob mengamankan FM di tempat kerjanya, yakni di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Banjarbaru, Kamis (15/10/2020) sekitar pukul 11.00 Wita.

Menurut hasil pemeriksaan di Mapolres Banjarbaru, FM berdalih bahwa postingan status perpesanan di aplikasi WhatsApp tersebut tidak bermaksud untuk menyingung salah satu instansi. FM juga mengaku bahwa postingannya itu hanya menyampaikan kegelisahannya terkait situasi politik yang berkembang sekarang ini. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter: Rico
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan
Komentar

Hukum

Direktur Binapi ke Lapas Karang Intan, Lihat Langsung Kegiatan Produktif Warga Binaan  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Direktur Binapi Hendra Eka Putra mengunjungi Lapas Karang Intan, Rabu (21/10/2020). Foto : putra
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKAIMANTAN.COM, MARTAPURA – Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi (Dir Binapi Lakerpro) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM, Hendra Eka Putra, Rabu (21/10/2020), mengunjungi Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan, Kabupaten Banjar.

Rombongan Dir Binapi Lakerpro didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalsel Abdul Karim, serta kepala satuan kerja Pemasyarakatan se-Banjar Raya, disambut langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas), Sugito beserta jajaran.

Direktur Binapi kemudian berkeliling melihat langsung kegiatan pembinaan yang sedang berlangsung di Lapas Karang Intan. Diantaranya perkebunan, perikanan, peternakan, pembuatan mebel dan sasirangan.

Pada tahun 2020, Lapas Karang Intan mendapat alokasi sebanyak 25 paket kegiatan pelatihan kemandirian. Hingga bulan Oktober 2020, 22 paket kegiatan telah terlaksana, dan 3 paket kegiatan sedang berlangsung.



Dari kegiatan pembinaan kemandirian yang dilakukan, Lapas Karang Intan telah menyetorkan dana kepada kas negara sebanyak Rp 26.314.500 sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2020.

Kalapas Sugito mengatakan, Lapas Karang Intan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan semua paket kegiatan pelatihan kemandirian, baik instansi pemerintah maupun perorangan yang membidangi.

“Kita bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya Balai Latihan Kerja Kalsel, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar, pengrajin sasirangan dan lain-lain, sejauh ini instruktur merasa nyaman memberikan pelatihan bagi warga binaan, karena warga binaan memiliki antusias yang tinggi dengan pelatihan yang mereka jalani, sebagai bekal kehidupan di luar Lapas nanti,” tutur Sugito.

Lebih lanjut orang nomor satu di Lapas Karang Intan ini menambahkan, pada tahun 2021 nanti, Lapas Karang Intan mendapatkan 10 paket kegiatan, dan akan lebih memanfaatkan lahan di dalam Lapas yang saat ini masih belum maksimal pemanfaatannya, agar lebih produktif dan bermanfaat bagi semua.

“Tahun depan (2021) Kita mendapatkan 10 paket kegiatan pelatihan, dan Kita akan memanfaatkan lahan yang ada di dalam Lapas, untuk dikelola agar menjadi lahan produktif, kita maksimalkan kegiatan warga binaan di dalam Lapas,” ujar Sugito.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Binapi Hendra Eka Putra berharap agar kedepannya Lapas Karang Intan dapat menjadi Lapas produktif, sesuai dengan program revitalisasi pemasyarakatan yang aktif menjalankan program pembinaan produksi.

Direktur Binapi berpesan agar Lapas Narkotika Karang Intan dapat menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan dengan baik, sesuai dengan yang telah menjadi ketetapan, jangan melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
(kanalkalimantan.com/putra)

Reporter : Putra
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Kasus Suap Proyek Infrastruktur, KPK Panggil Kadisdik Kutai Timur

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi KPK. Foto: kpk.goi.d
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Kepala Dinas Pendidikan atau Kadisdik Kabupaten Kutai Timur, Roma Malau dalam penyidikan kasus dugaan suap pekerjaan infrastruktur di Pemkab Kutai Timur, Kalimantan Timur, Tahun anggaran 2019-2020.

“Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka M (Musyaffa/Kepala Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Selain Musyaffa, KPK juga telah menetapkan enam tersangka lainnya, yaitu Bupati Kutai Timur nonaktif Ismunandar (ISM), Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria (EU) yang juga istri Ismunandar, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Timur Suriansyah (SUR), dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur Aswandini (ASW).

Keempatnya merupakan pihak penerima dalam kasus tersebut. Sementara dua tersangka selaku pemberi suap saat ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Samarinda, yakni Aditya Maharani (AM) selaku kontraktor dan Deky Aryanto (DA) selaku rekanan.



Dalam tangkap tangan kasus tersebut, ditemukan uang tunai sebesar Rp170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito sebesar Rp1,2 miliar.

Penerimaan sejumlah uang tersebut diduga karena Ismunandar selaku bupati menjamin anggaran dari rekanan yang ditunjuk agar tidak mengalami pemotongan anggaran dan Encek selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur melakukan intervensi dalam penunjukan pemenang terkait dengan pekerjaan di pemkab setempat.

Musyaffa selaku kepercayaan Bupati juga melakukan intervensi dalam menentukan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Pekerjaan Umum di Kutai Timur.

Sementara itu, Suriansyah selaku Kepala BPKAD mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan termin sebesar 10 persen dari jumlah pencairan. Selanjutnya, Aswandini selaku Kepala Dinas PU mengatur pembagian jatah proyek bagi rekanan yang akan menjadi pemenang.

Dalam konstruksi perkara juga disebutkan terdapat penerimaan uang Tunjangan Hari Raya (THR) dari Aditya masing-masing Rp100 juta untuk Ismunandar, Musyaffa, Suriansyah, dan Aswandini pada 19 Mei 2020 serta transfer ke rekening bank atas nama Aini senilai Rp125 juta untuk kepentingan kampanye Ismunandar pada Pilkada 2020. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : KK


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->