Bupati Banjar-Kementerian PAN RB Tandatangani Komitmen Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Bupati Banjar KH Khalilurrahman dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo menandatangani komitmen bersama penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) tahun 2020, di kantor Kementerian PAN RB, Selasa (10/3/2020).

Bupati Banjar hadir bersama 48 bupati/walikota dalam penandatangan tersebut. Turut mendampingi Sekda Banjar HM Hilman, Kepala Bappedalitbang Banjar Galuh Tantri Narindra, Kepala Diskominfo SP Banjar HM Aidil Basith beserta kepala SKPD lainnya lingkup Pemkab Banjar.

Bupati Khalilurrahman mengatakan, penandatanganan tersebut merupakan simbolisasi komitmen yang lebih menguatkan bahwa Pemkab Banjar sangat serius berkaitan dengan penerapan Mal Pelayanan Publik.

Melalui penandatanganan dan rakor ini diharapkan mampu memberikan motivasi dan dukungan dalam menjalankan MPP, menambah wawasan kepada semua pihak tentang kebijakan MPP, mempelajari dan menghadapi tantangan yang ada serta sharing pengalaman One Single Submission (OSS).

Sementara itu, Sekda Banjar HM Hilman menekankan, hal yang utama dari MPP adalah kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan nada optimis ia menyatakan dari MPP di Kabupaten Banjar lebih nyaman dan terpadu yang terdiri dari 22 instansi dan lembaga dengan 210 layanan.

Dilain pihak, Galuh Tantri Narindra menambahkan, dengan hadirnya MPP maka dapat mengefisiensi waktu dan biaya bagi masyarakat, karena jarak dan efiensi waktu untuk masyarakat bisa dipersingkat. MPP memberikan kemudahan tempat pelayanan dan kenyamanan bagi setiap pengunjung yang memerlukan pelayanan.

Sementara itu, Menteri PAN RB Tjahjo mengatakan antusiasme yang tinggi dalam membangun MPP menunjukan niat serta usaha yang baik dari pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hadirnya MPP diharapkan mampu membentuk ASN modern dan memiliki pola pikir untuk bekerja profesional.

“MPP menghadirkan ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga berdampak pada tumbuhnya industri mikro dan kecil,” ujarnya.

Perlu diketahui, sejak 2017 hingga saat ini,  telah dibangun sebanyak 24 MPP di berbagai kabupaten/kota di Indonesia. MPP merupakan pembaharuan sekaligus suatu langkah strategis dalam perbaikan pelayanan publik yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi.

Inovasi pemerintah ini hadir untuk mendobrak rutinitas dan menjadi solusi terhadap anggapan bahwa pelayanan pemerintah memakan banyak waktu, berbelit-belit, dan tidak transparan. Digitalisasi pelayanan memungkinkan pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau.

MPP juga diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan. Sebab kunci dari efektifitas kehadiran MPP adalah integrasi sistem pelayanan yang memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi informasi.

Efektivitas ini juga dirasakan masyarakat karena cukup hadir pada satu tempat, mereka mendapatkan berbagai layanan. Di MPP ini, layanan terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah bahkan swasta. Hal ini tentunya mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan juga menghemat waktu. “MPP mengintegrasikan pelayanan pusat dan daerah, serta pelayanan bisnis dalam satu tempat,” jelas Menteri Tjahjo.

Melalui MPP juga diharapkan mendorong kemudahan berusaha, yang menjadi salah satu tujuan dari reformasi pelayanan perizinan. Kehadiran MPP diharapkan mampu menjawab tantangan ini, karena bergabungnya berbagai unit pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan diharapkan proses penerbitan izin usaha akan semakin mudah.

Selain penandatanganan, juga diadakan knowledge sharing dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB Diah Natalisa mengatakan dengan adanya acara ini memfasilitasi terjalinnya komunikasi, penyampaian informasi, dan knowledge sharing diantara kabupaten/kota dalam pembangunan MPP. Kementerian PAN RB juga perlu mengetahui sejauh mana progress/kemajuan proses pembangunan MPP di berbagai daerah. (mckominfobanjar/adv)