Bupati Barsel Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2018

BUNTOK, Bupati Barito Selatan (Barsel) Eddy Raya Samsuri menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran APBD tahun anggaran 2018. Penyampaian nota pengantar Raperda pertanggungjawaban APBD 2018 tersebut, pada rapat paripurna di DPRD, Senin (8/7).

Ia mengatakan, laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 telah diperiksa BPK RI perwakilan Kalteng dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keterangan pertanggungjawaban,” kata Eddy Raya Samsuri.

Dijelaskannya, subtansi nota pengantar ini merupakan gambaran dari realisasi pelaksanaan APBD tahun 2018 yang telah diaudit BPK RI dan telah mendapatkan opini WTP.

Masih kata Eddy Raya, dirinci realisasi pendapatan daerah sebesar Rp993.055.937.843 atau 99,63 persen dari target sebesar Rp996.697.830.595.

Sementara untuk realisasi belanja daerah secara keseluruhan Rp855.364.153.167 dari anggaran sebesar Rp956.441.918.314 atau 89,34 persen.

“Untuk realisasi pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp97.910.522.207 dan penerimaan utang jangka pendek sebesar Rp 3 miliar,” ungkap Eddy Raya. Sedangkan pengeluaran daerah, terdiri dari penyertaan modal pada BPD Kalteng cabang Buntok sebesar Rp5,5 miliar, penyertaan modal pada PDAM Tirta Barito Buntok Rp1 miliar.

“Jadi realisasi atas pembiayaan netto sebesar Rp92,8 miliar,” tuturnya.

Masih kata orang nomor satu di Barsel, saldo akhir kas bendahara umum daerah dengan rincian saldo akhir kas daerah sebesar Rp88,2 miliar, kas di bendahara pengeluaran Rp5,9 juta dan kas bendahara JKN Rp6,6 miliar.

Lebih lanjut olehnya untuk kas di bendahara BLUD Rp270 juta, kas di bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp94,709 juta dan kas lainnya merupakan Dana Desa Desa Palurejo Rp326,189 juta.

“Sehingga Silpa tahun berjalan dan menjadi saldo awal tahun anggaran 2019 sebesar Rp59,597 miliar. Dana itu dipergunakan untuk menutupi defisit tahun 2019 dan pembiayaan netto sebesar Rp92,832 miliar,” ujarnya.

Ditambahkan olehnya sekaligus berharap, ini bisa mendapatkan persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif, sehingga bisa ditetapkan serta diundangkan menjadi pertauran daerah.

“Sehingga jika sudah ada ketetapan, tentunya akan cepat dibuatkan perdanya,” pungkas Eddy Raya. (digdo)