Connect with us

Advertorial

Bupati Inginkan Informasi Semua Dinas di Genggaman

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tahun 2018 Smart City Diterapkan


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Bupati Banjar H Khalilurrahman saat mengunjungi Bandung Comand City (BBC) Informasi Smart City. Foto: Rudiyanto
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MARTAPURA, Di era kemajuan teknologi seperti sekarang ini, penerapan sistem aplikasi berbasis Information Technology (IT) tak dapat dielakkan. Tak terkecuali penerapan IT di birokrasi pemerintahan.

Mengingat peran penting IT, termasuk di bidang pemerintahan, Bupati Banjar H. Khalilurahman mengatakan, aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar harus melek teknologi. Ia juga menginginkan, penerapan sistem aplikasi terintegrasi semua Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

Karena itu, ujar H. Khalirurrahman, Kabupaten Banjar akan mengadopsi Smart City.

“Saya ingin semua informasi OPD di Kabupaten Banjar ada di genggaman melalui sebuah sistem aplikasi. Dengan begitu, saya dapat memantau semua informasi dinas setiap saat,” ujar H. Khalilurrahman saat menyampaikan sambutan pada acara rilis ‘Pelayanan Tanpa Persyaratan (Petasan)’ di Kantor Dinas Penanam Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kamis (19/10) lalu.



Tentang Smart City, Farid Soufian, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar mengatakan, Smart City’akan dimulai tahun 2018. Untuk mempelajari penerapan Smart City, pihaknya telah mengunjungi Makassar, Sulsel untuk belajar penerapan sistem Smart City. Kota Bandung juga salah satu yang dikunjungi untuk belajar banyak mengadopsi penerapan Smart City di Kabupaten Banjar.

Menurut Farid, Makassar salah satu kota yang telah menerapkan sistem Smart City. Hanya saja, untuk mengadopsi utuh sistem Smart City yang ada di Makassar akan cukup berat mengingat anggaran yang diperlukan cukup besar, mencapai Rp15-20 Miliar.

Namun begitu, menurut mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) ini, Pemkab Banjar bisa saja menerapkan Smart City bertahap dengan pola kerja sama pihak ketiga sebagai pengelola server menggunakan anggaran pada APBD.

“Dengan begitu, semua  data dan informasi yang terekam pada server dapat dilihat dan disampaikan kepada pihak-pihak yang memang memerlukan. Karena nantinya semua server pada tiap dinas akan dikoneksikan,” katanya.

Utamanya, ujar Farid, bagi instansi yang berkenaan langsung dengan pelayanan publik. Di rumah sakit misalnya, dengan penerapan Smart City akan lebih terkontrol.

“Berapa jumlah pasien yang dilayani dokter, termasuk dokter datang jam berapa akan terpantau,” katanya.

Dengan penerapan ‘Smart City’ yang juga menjadi media control pelayanan publik yang dapat diakses khalayak, indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan pemerintah darah diharapkan akan meningkat.

“Dengan kian optimalnya pelayanan maka akan menurunkan tingkat keluhan masyarakat. Dengan begitu tingkat kepuasan masyarakat tentu akan meningkat,” kata Farid Soufian. (rudiyanto/adv)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Advertorial

Walikota Banjarbaru Melantik 126 Pejabat, Kepala Diskominfo Masih Diisi PLT

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

: Walikota Nadjmi melantik ratusan pejabat Pemko Banjarbaru Foto: Rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Sebanyak 126 pejabat lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru dilantik dan diambil sumpah jabatannya, Selasa (31/12). Upacara ini sendiri dipimpin langsung oleh Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani didampingi Wakil Walikota Darmawan Jaya Setiawan.

Bertempat di Aula Gawi Seberataan, upacara ini turut dihadiri  Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru H Said Abdullah, seluruh FORKOPIMDA Kota Banjarbaru, dan pimpinan kepala SKPD se Kota Banjarbaru.

Adapun 126 pejabat yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya, terdiri dari 6 pejabat pimpinan tinggi pratama, 33 pejabat administrator,  92 pejabat pengawas dan 2 pejabat fungsional.

Tentunya, pejabat yang dilantik hari ini sudah melalui pertimbangan yang matang, khususnya bagi pejabat administrator yang promosi ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama. Seluruh dsri  mereka telah melewati tahapan seleksi terbuka yang cukup ketat mulai dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi bidang, seleksi kompetensi manajerial dan penelusuran rekam jejak, serta persetujuan/ rekomendasi dari komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).



Walikota Banjarbaru H Nadjmi Adhani dalam mengatakan dari 126 pejabat yang dilantik, yang terdiri dari 6 pejabat pimpinan tinggi pratama, 33 pejabat administrator,  92 pejabat pengawas dan 2 pejabat fungsional.

“Kepada para pejabat fungsional yang dilantik, jabatan fungsional merupakan jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelayanan fungsional dan memiliki karateristik tertentu. ketika seorang ASN memantapkan diri untuk berkarier di jabatan fungsional, berarti telah siap untuk menjadi ASN yang profesional pada bidang masing-masing,” katanya.

Nadjmi menerangkan, dilakukannya upacara pelantikan pada hari ini lantaran adanya pejabat yang pensiun pada tahun 2020 dan saat ini lah waktu yang tepat untuk melaksanakan pelantikan. Pasalnya, bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada tahun 2020 diberikan batas waktu untuk melantik pejabatnya sebelum tanggal 7 Januari.

“Jadi, kita semua mengacu pada aturan karena kami diawasi oleh komisi ASN yang tidak ingin ada intervensi politik didalam ini hasil pelaksanaan ini dilaporkan kemudian dilakukan pelantikan mutasi ini mengisi semua posisi,” katanya.

Dia menerangkan, dalam proses pelantikan ini benar-benar untuk keperluan organisasi. Sampai kemudian setelah dilantik setelah pejabat Walikota definitif tahun depan. Baru boleh melantik pejabat lagi, usai 6 bulan menjabat.

Sampai saat ini, semua Dinas sudah dijabat oleh Kepala Dinas definitif, kecuali Diskominfo dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kadiskominfo. Alasannya, waktu yang mepet sehingga tidak sempat open biding. Alahasil, masih dijabat oleh Plt Kadiskominfo

H Nadjmi Adhani berharap, pelantikan hari ini tidak hanya bersifat seremonial dan hanya mengisi kekosongan jabatan belaka, namun lebih dari itu harus dimaknai sebagai momentum untuk memulai kinerja dan pengabdian yang lebih progresif, lebih profesional, dan lebih inovatif, kepada saudara-saudara yang telah dilantik dan telah mengucapkan sumpah dan janji, saya harapkan agar apa yang saudara ucapkan tadi dapat benar-benar dilaksanakan dan diimplementasikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

“Kepada saudara-saudara sekalian yang di mutasi ataupun promosi untuk segera menyesuaikan diri pada satuan kerja dan unit kerja masing-masing, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan, sasaran dan waktu yang telah ditentukan, sempurnakan apa yang sudah berjalan dengan baik,” harapnya. (Rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Advertorial

Karhutla Terus Meluas, DPRD Banjarbaru Prioritaskan Antisipasi

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Wakil ketua DPRD Banjarbaru Neni Hendriyawati Foto : rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Kebakaran hutan & lahan (Karhutla) di wilayah Banjarbaru terus meluas. Tercatat, dari bulan Januari hingga Agustus 2019 sudah 1.832 hektare lahan dan hutan yang terbakar dan masih terus meluas.

Sayangnya, selain karena faktor alam karena puncak musim kemarau. Beberapa faktor penyebab Karhutla juga turut terjadi lantaran ada ulah oknum pembakar lahan. Biasanya dalihnya untuk membuka lahan perkebunan ataupun perumahan.

Melihat polemik ini, wakil ketua DPRD Banjarbaru, Neni Hendriyawaty turut angkat suara. Menurut Neni, sudah seharusnya warga secara intens diberi penyuluhan soal bahaya Karhutla. “Karena saya melihat masih ada beberapa warga yang mindsetnya jika dengan membakar lahan dapat membuat tanahnya subur pasca dibakar. Nah ini yang harus diberi pandangan,” kata Neni.

Legislator Partai Gerindra Banjarbaru ini pun menyarankan agar SKPD terkait ataupun melalui tingkat RT RW bisa memberikan pemaparan secara berkala. Yakni soal merubah pandangan tersebut. “Ini bentuk pencegahan yang efektif di luar dari faktor alam. Karena informasinya ada beberapa oknum diduga pembakar lahan yang sudah diamankan,” ucapnya.



Ia pun berharap agar pemerintah langsung menindaklanjuti soal antisipasi Karhutla ketimbang penanganan ketika sudah kejadian Karhutla. “Intinya masyarakat ini harus diberi penyuluhan dahulu agar mengerti soal bahaya membakar lahan. Kalau memang sudah diberi pemahaman tapi masih melanggar, maka sudah sepatutnya ditindak,” pungkasnya. (Rico)

Reporter : Rico
Editor : Chell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->