Connect with us

HEADLINE

Calon Pasangan Sahbirin ‘Dipasrahkan’ ke DPP Golkar, Muhidin Bisa Terpental?

Diterbitkan

pada

Duet Sahbirin-Muhidin yang selama ini beredar bisa mentah di tangan DPP Foto: dok Kanal
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN– Beredarnya nama-nama kandidat hasil penjaringan Partai Golkar Kalsel untuk dimintakan rekomendasi DPP Partai Golkar, menjadi isu baru di tengah pertarungan Pilkada 2020. Kabar jika nama incumbent Gubernur Kalsel Sahbirin Noor diserahkan ke DPP Golkar tanpa pasangan, bisa mengubah kecenderungan arah politik. Nama H Muhidin yang sebelumnya menguat, bisa terpental dalam pembahasan elite beringin di Jakarta?

Informasi yang sebelumnya beredar di kalangan kader partai di dewan Kalsel, hasil penjaringan Golkar Kalsel telah rampung dan disampaikan ke DPP Golkar pada Jumat (7/2/2020). Dari sejumlah nama yang disampaikan, ada yang sudah sepakat dengan pasangan tapi ada pula yang hanya calon kepala daerahnya saja. Begitupun, dari 7 kabupaten/kota plus Provinsi yang menggelar Pilkada, ada satu daerah yang masih kosong alias belum ditetapkan jago dari Partai Golkar.

Untuk Pilgub Kalsel, disodorkannya nama incumbent Sahbirin Noor tanpa calon pasangan ke DPP Golkar bisa menjadi wacana tersendiri. Meski sebelumnya disebutkan dalam laporan bahwa ada tujuh nama yang sebelumnya melamar, tapi nyatanya tak ada satu pun dari nama tersebut yang dicantumkan oleh DPD Golkar Kalsel.

(Baca: Setor Hasil Penjaringan Pilkada Kalsel ke DPP, Ini Nama-nama Kandidat yang Kabarnya Diusung Golkar!)



Padahal, untuk sejumlah pasangan di Pilkada Kabupaten/Kota, DPD Golkar menyebutkan paket pasangan yang dijagokan ke pusat. Kecuali untuk Pilkada di Kotabaru, dimana Golkar juga hanya menyodorkan calon Bupati yakni Sayed Jafar.

Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Golkar Kalsel masih gamang menentukan pasangan Sahbirin? Saat pendaftaran lalu, diektahui sejumlah nama mengajukan sebagai pasangan incumbent. Maulai dari Gusti Iskandar (Golkar), Abdul Wahid (Golkar), Rosehan NB (PDIP), Sofwat Hadi (Mantan DPD), dan Gusti Sahyar (tim ahli). Sedangkan nama H Muhidin (Ketua PAN Kalsel) masuk belakangan sebagai kandidat kuat yang akan digandeng Sahbirin.

Kabar incumbent Sahbirin Noor memilih Ketua DPW PAN Kalsel, Muhidin, sebagai pasangannya dalam Pilgub 2020, memang menuai pro-kontra. Terutama di kalangan partai koalisi incumbent, seperti PDIP Kalsel.

Parpol yang sejak kali pertama menyatakan dukungannya atas Sahbirin ini, merasa dilangkahi oleh manuver PAN, jika benar Muhidin yang dipilih Sahbirin. Terkait isu santer yang beredar tersebut, Sekretaris DPD PDIP Provinsi Kalsel M. Syaripuddin mengatakan, keputusan soal siapa yang akan dipilih menjadi bakal calon wakil gubernur tetap berada di tangan gubernur petahana. “Kita juga terus melakukan komunikasi politik bagaimana PDIP bersama Paman Birin bisa sama-sama membangun Kalsel,” katanya beberapa waktu lalu kepada Kanalkalimantan.com.

Pada Pilgub 2015 lalu, PDIP merupakan satu dari sekian partai politik yang tergabung dalam koalisi besar yang mengusung Paman Birin bersama wakilnya Rudy Resnawan saat itu. “(PDIP) sebagai partai yang terdepan dalam pencalonan Paman Birin, kita juga melihat ke depan bagaimana proses politik ini berjalan dan kita terus ikuti,” jelasnya.

Selain itu, ‘ancaman’ akan lahirnya poros ketika jika incumbent memaksakan Muhidin, bisa jadi cukup diperhatikan Golkar Kalsel. Rajutan koalisi antara Partai Golkar dan PDIP bisa lepas jika Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri ternyata tak berkenan dengan pilihan incumbent atas Ketua DPW PAN Kalsel H Muhidin sebagai pasangan cawagub.

Tak bisa dihindari, konstelasi politik dalam berebut kursi ‘Kalsel 1’ tak terlepas dari tangan petinggi parpol di pusat. Para ketua umum inilah, yang menjadi faktor penentu pertarungan di daerah melalui surat sakti bernama rekomendasi.

Kemenangan kandidat dalam Pilgub maupun Pilkada Kabupaten/Kota, tidak sekadar menjadi adu gengsi partai, tapi juga terkait strategi pemenangan suara dalam Pemilu selanjutnya. Maka dalam menentukan sosok yang ditarungkan di Pilkada, para ketua umum parpol akan melihat sejauh mana kadernya bisa terlibat dan mendulang kemenangan.

Sebagaimana diketahui, PDIP Kalsel sebelumnya telah menyodorkan nama H Rosehan NB. Meski memiliki suara signifikan (PDIP Kalsel meraih 8 kursi di DPRD)— peringkat dua bersama Gerindra yang juga memperoleh kursi sama, mereka tidak serta merta mengusung calon sendiri. Tapi, PDIP memilih hanya menyodorkan wakil gubernur atas dasar komitmen menyokong pencalonan incumbent Sahbirin.

Tapi di tengah jalan–meski masih sebatas isu, munculnya duet Sahbirin-Muhidin memupus harapan partai berlambang banteng moncong putih ini. Rosehan sendiri, sebelumnya digadang berpasangan dengan Sahbirin. Itu jika koalisi besar di mana kader PDIP ditempatkan untuk mendampingi petahana benar-benar terjadi. “Kita serahkan ke (DPP) PDIP, saya berpasangan dengan Paman Birin atau saya dengan siapa. Itu urusan pengurus partai,” paparnya.

Rosehan pun menekankan, dalam dunia politik memang segala sesuatu mungkin terjadi. Ya, karena baginya politik itu dinamis dan tidak kaku. “Politik itu tidak terlalu harus kaku begitu lah. Santai saja,” bebernya.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Laman: 1 2

HEADLINE

Kampanye Paslon Gencar Via Medsos, Bawaslu Kalsel Belum Punya Rincian Aturan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Anggota Bawaslu Kalsel Nur Kholis Majid. Foto : Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Masa kampanye Pilkada di Kalsel sudah berjalan, selama 71 hari sejak Sabtu (26/9/2020) kemarin. Salah satu cara yang digunakan oleh pasangan calon (paslon) baik di Pilgub Kalsel maupun Pilbup dan Pilwali adalah kampanye melalui media sosial (medsos).

Lantas, bagaimana mekanisme pengawasan kampanye melalui medsos?

Ditemui pada Senin (28/9/2020) siang, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Kalsel Nur Kholis Majid mengatakan, jika ingin berkampanye di medsos, maka harus mendaftarkan akun dan jadwal kampanye kepada KPU Provinsi Kalsel. Sehingga, memudahkan Bawaslu Provinsi Kalsel melakukan pengawasan kampanye melalui media sosial.

“Kita akan lakukan kajian lebih mendalam bagaimana proses itu sendiri. Karena memang dari Peraturan Bawaslu sendiri terhadap kampanye di medsos belum dirincikan. Sehingga, langkah strategisnya yaitu melakukan pemetaan terlebih dahulu apabila ini terjadi (pelanggaran kampanye di medsos),” kata Majid, Senin (28/9/2020).



Jika akun yang digunakan untuk kampanye di medsos terdaftar dan bersifat publik (tidak dalam keadaan privat), maka Bawaslu akan mudah masuk untuk melakukan tracking. Ini berbeda jika akun yang digunakan adalah akun pribadi, maka Bawaslu akan mengkaji apakah termasuk unsur pelanggaran atau tidak. Jika memang didapati ada dugaan pelanggaran kampanye di medsos.

“Jika konten kampanye mengandung unsur yang melanggar seperti merendahkan calon (kepala daerah) yang lain, akan kita telaah,” imbuhnya.

Diakuinya, untuk menghimpun bukti dugaan pelanggaran kampanye di medsos, akan lebih mudah jika ada tangkapan layar (screenshot) namun berbentuk video dengan menggunakan screen recorder.

Namun, akan menjadi tantangan jika akun pribadi di media sosial merupakan akun yang dikelola pribadi, seperti aparatur sipil negara (ASN). “Harus ada proses screening,” singkatnya.

Medsos sendiri, secara praktis akan digunakan oleh paslon sebagai sarana untuk berkampanye dengan efektif. “Kalau medsos Instagram lebih mudah, karena kita bisa lakukan tracking. Jika terbuka untuk umum,” tandas Majid. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter: Fikri
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

242 Jurnalis dan Pekerja Media Positif Virus Corona

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Sejumlah jurnalis terlihat mengabaikan protokol Covid-19 di tengah merebaknya virus corona saat mewawancarai tokoh buruh di Gedung DPR, Jakarta, 16 Juli 2020. (Foto: VOA/Sasmito Madrim)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Jurnalis Radio Suara Surabaya, Abdi (bukan nama sebenarnya), tidak menyangka bisa terjangkit virus corona. Ia mengetahui informasi ini setelah melakukan pemeriksaan cepat (rapid test) dan tes usap pada awal September. Tes ini dilakukan lantaran terdapat belasan orang di kantor yang memiliki gejala yang sama, yakni demam dan batuk selama enam hari. Hasilnya menunjukkan 18 orang media Suara Surabaya dinyatakan positif terjangkit virus corona, 12 di antaranya berasal dari divisi yang sama dengan Abdi bekerja.

“Tes swab pada waktu itu, akhirnya tanggal 2 September keluar hasilnya dan ternyata yang positif ada 12 orang di divisi saya,” jelas Abdi saat dihubungi VOA, Sabtu (26/9).

Abdi menjelaskan perusahaan media Suara Surabaya telah memiliki dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat untuk mencegah penularan virus corona. Protokol tersebut di antaranya menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan dan bekerja dari rumah bagi sebagian pekerja.

Kantor Radio Suara Surabaya. (Foto: Courtesy)

Abdi menegaskan memang sebagian besar pekerja bekerja dari kantor selama pandemi virus corona. Namun, menurutnya ia hanya turun ke lapangan jika ada liputan yang penting atau tidak bisa dilakukan dengan daring.



“Kita sudah buat protokolnya sedemikian rupa, wajib pakai hand sanitizer, masker, jaga jarak sudah ada, tapi tetap saja kebobolan,” tambah Abdi.

Redaksi Radio Suara Surabaya merupakan satu di antara perusahaan media yang terbuka pada publik terkait status pekerjanya yang positif Covid-19. Melalui berita di suarasurabaya.net berjudul “Akhirnya Benteng Pertahanan Kami Jebol Juga…” pada 7 September 2020, tim redaksi menyampaikan 18 pekerja mereka positif Covid-19.

Sejumlah jurnalis mengenakan masker di lingkungan RSUP Dr Sardjito Yogyakarta, meski dipastikan tidak ada kasus virus corona. (Foto:VOA/ Nurhadi)

Pekerja yang terpapar sebagian besar berasal dari Divisi New Media, yang menangani www.suarasurabaya.net dan sosial media. Sedangkan divisi on airnewsroom, reporter, dan departemen non-produksi, dinyatakan negatif dari uji usap gelombang dua, tiga, dan empat. Redaksi kemudian berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya dan memindahkan 18 pekerja mereka ke Hotel Asrama Haji Surabaya untuk mendapatkan perawatan.

“SDM adalah aset perusahaan yang tidak bisa dinilai atau digantikan dengan apapun. Mereka mendapatkan pelayanan yang terbaik, bahkan sampai ke keluarganya kami data,” jelas CEO Suara Surabaya Media Errol Jonathans melalui keterangan tertulis (7/9/2020).

Pemerintah Abai Terhadap Keselamatan Jurnalis dari Covid-19

Pengurus Bidang Advokasi AJI, Musdalifah Fachri, menyoroti sikap abai pemerintah terhadap protokol kesehatan dalam sejumlah kegiatan yang melibatkan jurnalis. AJI mencatat setidaknya ada tujuh kegiatan konferensi pers secara langsung, yang tidak menaati protokol kesehatan pada Juli-Agustus 2020.

Beberapa kegiatan tersebut antara lain konferensi pers Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Gorontalo pada Juli 2020 dan Bupati Ogan Ilir Sumatera Selatan yang mengundang wartawan untuk mengumumkan dirinya positif virus corona. Di samping itu, sejumlah kementerian dan lembaga juga menggelar konferensi pers tatap muka yang mengabaikan protokol kesehatan.

“Kami merekomendasikan pejabat pemerintah dan lembaga negara harus menggelar konferensi pers secara online dan mengirimkan data atau informasi melalui email atau aplikasi online,” jelas Musdalifah Fachri kepada VOA, Kamis (24/9).

Para wartawan mengenakan baju pelindung saat kunjungan media ke Laboratorium Penelitian Penyakit Infeksi, Kementerian Kesehatan, setelah merebaknya wabah virus corona, Jakarta, 11 Februari 2020. (Foto: Reuters)

Musdalifah juga mendorong perusahaan media untuk memperhatikan keselamatan jurnalis dan pekerja media mereka. Salah satunya dengan tidak mengirim jurnalis ke konferensi pers tatap muka dan memberikan alat pelindung diri bagi jurnalis yang meliput ke wilayah yang berpotensi tertular virus corona.

AJI mencatat setidaknya ada 242 jurnalis dan pekerja media yang dinyatakan positif virus corona sejak 30 Maret hingga 18 September 2020. Namun, tidak banyak perusahaan media yang mempublikasikan diri seperti halnya Radio Suara Surabaya terkait status positif virus corona pekerja mereka.

Satgas Penanganan Covid: Perkantoran Jadi Klaster Baru

Pada kesempatan lain, juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito meminta perusahaan-perusahaan swasta melindungi pekerja mereka agar tidak terpapar Covid-19. Hal ini disampaikan Wiku mengacu kepada klaster baru di perkantoran DKI Jakarta.

Data 12 September menunjukkan ada klaster perkantoran sebanyak 3.194 karyawan. Sedangkan berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Jakarta, ada 88 pegawai kantor MNC Group yang positif terjangkit virus corona.

“Banyaknya ditemukan klaster perkantoran ini serta pabrik, serta beberapa pejabat negara yang menjadi positif Covid-19, menjadi bukti bahwa penerapan protokol kesehatan masih lengah. Sudah seharusnya kita melakukan evaluasi di semua tempat agar hal ini tidak terjadi,” jelas Wiku saat jumpa pers di Istana Kepresidenan, Selasa (22/9).

Sekelompok wartawan di Posko Liputan Covid-19 Sulawesi Tengah di Palu, Sulawesi Tengah, 29 Maret 2020. (Foto: Courtesy/Sugi Efendy)

Sedangkan untuk aktivitas perkantoran pemerintah, Wiku mengklaim sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Misalnya, dengan menghentikan aktivitas sementara di beberapa kantor kementerian dan pemerintah provinsi setelah ditemukan kasus positif.

“Jangan merasa malu apabila ada (karyawan) yang positif karena orang-orang tersebut perlu dilindungi, dirawat agar sembuh dan sehat kembali,” tambahnya.

Ia mengingatkan biaya perawatan dan pengobatan pekerja swasta yang positif Covid-19 akan ditanggung pemerintah. [sm/em/ah]

Reporter: Sasmito
Editor: Eva/VOA


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->