Connect with us

Pendidikan

Cari Solusi Keringanan Bayar Kuliah, Rektor ULM Siap Revisi SK

Diterbitkan

pada

Audiensi mahasiswa ULM meminta SK Rektor ULM bisa memberi keringanan uang kuliah mahasiswa semester akhir. Foto : mario
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Menindaklanjuti hasil konsolidasi terbitnya SK Rektor ULM-571 sebagai pengganti SK Rektor ULM-261 audensi kembali dilakukan dengan puluhan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Sebelumnya audiensi telah dilakukan pada Rabu (26/6) lalu. Audensi kali ini berlangsung di aula Rektorat ULM ini dihadiri langsung Rektor ULM Prof Sutarto Hadi dan mencapai satu keputusan.

“Kita akan buat peraturan, merevisi SK-571 itu, tapi tidak menyalahi peraturan. Kita akan formulasikan dalam 10 hari. Karena tanggal 22 sudah mulai pembayaran UKT,” jelasnya.

Di tengah audensi, sempat terdengar usulan bagaimana agar mengubah pengelolaan keuangan ULM dari Satuan Kerja (Satker) menjadi Badan Layanan Umum (BLU), dimana hal ini juga menjadi fokus Sutarto Hadi. Hingga saat ini pihak ULM tengah menyusun dokumen dan akan mengajukannya ke Kementerian Keuangan. “Kalau disetujui, tidak lagi kita setor ke kas negara,” ucapnya.

Dijelaskan lebih lanjut, satker, dalam hal ini disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seluruhanya disetor ULM ke kas negara. “Kita hanya mendapatkan Pagu-nya sesuai ketentuan,” tuturnya.

Sutarto menuturkan, selama ini PNBP ULM tinggi, tapi ketika turun untuk ULM tidak mencapai angka yang setara. Pagu ULM disampaikannya, mencapai angka Rp230 miliar.  “Jadi sebenarnya kalau kita mau menaikkan uang kuliah, tidak ada manfaatnya buat kita, karena semua ke kas negara. Kalau bisa diturunkan ya diturunkan. Jangan-jangan Pagu yang kita terima memang di bawah penerimaan, karena kita Satker,” tuturnya.

Muhammad Jamaludin, Wakil Ketua BEM ULM yang juga hadir saat audiensi berharap mendapatkan kabar baik yang menguntungkan mahasiswa nantinya. Sebab bagi mereka beberapa poin di dalam SK-571 tersebut tidak semuanya menguntungkan mahasiswa.

SK-571 yang diprotes oleh mahasiswa ini adalah tentang penghapusan atas keringanan 50 persen UKT kepada para mahasiswa yang telah melewati semester 8. Hal ini dirasa oleh ULM, sebab mahasiswa semester 8 ke atas perlu banyak biaya yang besar untuk proses penelitian, pengumpulan, dan penulisan data yang dilakukan oleh para mahasiswa semester akhir. Sehingga wajar bagi ULM untuk memberi keringanan untuk para mahasiswa.

Keringanan 50 persen ini telah berjalan selama tiga tahun sebelum akhirnya terendus oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab menurut BPK, persyaratan penurunan pembayaran berlaku hanya bagi mahasiswa yang terkendala ekonomi dan kemampuan sosial. (mario)

Reporter:Mario
Editor:Bie

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Pendidikan

Kadisdik Barsel: Belajar di Rumah Diperpanjang Hingga 25 Juni

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kepala Dinas Pendidikan Barsel Su’aib. foto: digdo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BUNTOK – Masa libur peserta didik yang rencananya berakhir 2 Juni 2020 di Kabupaten Barito Selatan, kembali diperpanjang hingga 25 Juni mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barsel Su’aib mengatakan, terkait masa belajar untuk peserta didik di Barsel rencananya masa libur berakhir pada 2 Juni 2020, namun situasi yang tidak memungkinkan lewat surat edaran Bupati Barsel pada 26 Mei, diperpanjang hingga 25 Juni.

“Jadi melihat kondisi yang masih belum memungkinkan masa libur diperpanjang hingga 25 Juni mendatang,” kata Su’aib kepada Kanalkalimantan.com, Jumat (29/5/2020).

Ia berharap kepada semua peserta didik untuk tetap belajar di rumah masing-masing, dan guru bisa menyesuaikan dalam kondisi ini dalam memberikan pelajaran lewat daring, maupun langsung datang ke rumah memberikan materi pelajaran disesuaikan situasi.

“Guru bisa memberikan pelajaran lewat online, atau kalau memungkinkan datang ke rumah untuk memberikan materi pelajaran,” pinta Su’aib.

Terkait wacana pemberlakuan New Normal oleh pemerintah pusat, pihaknya masih melihat situasi dan hari ini rencananya akan laksanakan vidco dengan Mentri Pendidikan.

“Kita lihat situasinya dulu, apakan memang memungkinkan dan kita berharap kiranya pandemi ini dapat segera berakhir dan dapat kembali normal seperti sedia kala,” tandas Su’aib. (kanalkalimantan.com/digdo)

Reporter : digdo
Editor : bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Pendidikan

Sekolah Perlu Siapkan Standar Kesehatan Dulu Sebelum Dibuka Saat New Normal

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kemendikbud harus mulai fokus mempersiapkan untuk memaksimalkan unit kesehatan siswa (UKS)/ilustrasi Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Indonesia semakin mematangkan konsep New Normal dengan tujuan menggerakkan kembali sektor ekonomi. Hal ini terbukti dengan Presiden Joko Widodo memeriksa kesiapan di stasiun MRT hingga pusat perbelanjaan.

Namun, untuk sektor pendidikan Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dr. Ede Surya Darmawan, SKM, MDM mengatakan bahwa Kemendikbud harus benar-benar memikirkan dengan matang pengaktifan kembali kegiatan belajar di sekolah.

Pasalnya, jika tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk bertemu secara fisik, maka tidak perlu terburu-buru kembali membuka kegiatan belajar di sekolah dan kampus. Ia menyarankan agar Kemendikbud mulai fokus mempersiapkan untuk memaksimalkan unit kesehatan siswa (UKS).

“Untuk bapak Mendikbud kalau memang tidak perlu perlu banget, tidak buru-buru, yang lebih penting adalah justru menyiapkan sekolah-sekolah itu untuk melaksanakan standar kesehatan yang baru jadi kalau kita punya program UKS,” ujar Dr. Ede dalan acara diskusi publik online, Jumat (29/5/2020) dilansir suara.com, mitra media Kanalkalimantan.com.

Keberadaan dan program dari UKS, Dr. Ede nilai sangat penting karena dari sanalah siswa, maupun guru bisa menerapkan praktik-praktik kesehatan, seperti memakai masker, cuci tangan yang baik dan benar pakai sabun, dan jaga jarak untuk mencegah penularan virus.

“Artinya dari sekolah lah mulai kita membiasakan kebersihan dan sekolah menjadi percontohan lingkungan yang bersih. Kenapa? Di sekolah kita belajar, tapi jangan dari sekolah kita belajar kekotoran, ketidakbersihan dan jangan sekolah menjadi tempat infeksi penyakit. Jadi sekolah harus disiapkan terlebih dahulu,” katanya.

Begitu pun kemendikbud juga harus memberikan pemahaman bagi para guru dan orangtua murid sebelum mengaktifikan kembali sekolah. Mereka harus diajari protokol kesehatan di sekolah yang tepat, khususnya mengenali gejala dan tanda mereka yang sakit tidak diperbolehkan hadir ke sekolah.

“Kemudian nanti harapannya, misalnya sudah kasus Covid-19 nya turun, barulah kemudian kita bisa membuka sekolah. Tapi tentu saja dengan cara baru, misalnya tempat duduk yang menjadi lebih luas, itu barangkali atur (jumlah orang) kelas akan menjadi lebih kecil, dengan demikian itu lebih intensif harus menyiapkan sarana cuci tangan,” paparnya.(suara)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Pendidikan

PPDB Jenjang SMP di Banjarmasin Via Online, Simak Tanggal Dimulainya

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Totok Agus Daryanto. Foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin memutuskan pelaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Banjarmasin secara online.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Totok Agus Daryanto mengatakan, keputusan tersebut diambil lantaran kondisi Banjarmasin yang saat ini masih belum kondusif dikarenakan masih tingginya angka kasus yang diakibatkan pandemi Covid-19.

Ia mengakui, hal tersebut membuat kegiatan PPDB pada tahun ini menjadi berbeda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu harus dilakukan daring atau online.

“Dengan selama pandemi ini kami tetap menjalankan PPDB tingkat SMP dengan berbasis zonasi,” ucapnya, Kamis (28/5/2020) siang.

Totok menjelaskan, PPDB di Banjarmasin dibagi menjadi dua sesi pendaftaran. Untuk jalur prestasi dan afirmasi dibuka sejak tanggal 22 hingga 24 Juni 2020. Sedangkan untuk jalur zonasi dan perpindahan orangtua pendaftaran dimulai dari taggal 29 Juni sampai dengan 4 Juli 2020.

“Kalau jalur zonasi akan dimulai pada tanggal 7 sampai 13 Juli 2020, berbarengan dengan jalur daftar ulang,” ungkapnya.

Menurutnya, pembagian sesi pendaftaran itu sudah sesuai dengan hukum perundang-undangan permendikbud nomor 44 berkenan PPDB dan Surat Edaran Permendikbud Nomor 1 Tahun 2020 serat Surat Edaran Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 berkaitan pelaksanaan dalam masa darurat Covid-19. Selain itu, Ia juga menerangkan, ada beberapa kuota yang digunakan untuk perihal PPDB, jalur zonasi harus memenuhi 50 persen dari total keseluruhan jumlah peserta didik yang diterima, lalu kuota afirmasi yang dimaksimal 15 persen bagi warga yang memegang kartu Indonesia Pintar atau KIP yang tidak dibatasi dengan pendaftaran zonasi.

“Kuota afirmasi adalah warga yang tidak ditentukan yang penting jarak wilayah sekolah dan rumah tinggal,” terangnya.

Sementara jalur prestasi di Banjarmasin harus memenuhi sebanyak 30 persen. Tetapi, ini tidak diwajibkan untuk diambil semua sekolah.

“Apabila alokasi jalur prestasi tidak dipenuhi maka akan digeser ke alokasi zonasi,” sambung Totok.

Lalu untuk jalur perpindahan orangtua atau wali adalah jalur pendaftaran bagi orangtua atau wali yang pindah tugas ke Banjarmasin, lulusan luar kota Banjarmasin dan berdomisili sementara di kota Banjarmasin. Menurut Totok, jalur ini hanya disediakan kuota sebanyak 5 persen dari total kuota yang sudah ada.

“Orangtua calon peserta didik tidak perlu melakukan pendaftaran ke sekolah langsung, hanya melakukan pendaftaran lewat Hp, android, laptop PC dan notebook atau sejenisnya secara online dengan mengakses situs PPDB nantinya,” pungkasnya. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : fikri
Editor : bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->