Pemprov Kalsel
Catat Tanggalnya!, Pemprov Kalsel Bebaskan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
BANJARBARU, Jelang akhir tahun, Badan Keuangan Daerah (Bakueda) Provinsi Kalsel memberlakukan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Keputusan tersebut berlaku selama sembilan hari kedepan, terhitung dari tanggal 23 hingga 31 Desember 2019.
Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah, Bakeuda Prov Kalsel Rustamaji mengatakan pembebasan denda PKB sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0979/KUM /2019 tanggal 20 Desember 2019, tentang pemberian pembebasan sanksi adiministrasi berupa denda pajak kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Kalsel.
“Dikeluarkannya SK ini oleh Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, adalah wujud bantuan pemerintah kepada masyarakat yang merasa berat membayar denda keterlambatan, sekaligus mempercepat progres pendapatan dari sektor pajak kendaraan,†katanya.
Selain itu, ungkap Rustamaji, dampak lainnya juga memicu kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya yang tertunggak.
“Sehingga nantinya kesadaran masyarakat didorong kesana untuk pembayaran-pembayaran tahunan berikutnya secara rutin,†lanjutnya. Meski begitu, pemberian pembebasan denda PKB ini hanya dapat dilakukan pada loket khusus di kantor bersama Samsats Kalsel.
Perlu diketahui hal ini tidak berlaku pada layanan Samsat Unggulan seperti Antar Jemput, Mobil Keliling, Samsat Corner, Payment Point, e Samsat, Samolnas, Mobile Banking, Online serta Sam. (rico)
Editor : Bie
-
Kota Banjarbaru3 hari yang lalu
Serahkan Eco Office Eco School Award 2024, Ini Kata Wali Kota Aditya
-
Kota Banjarbaru3 hari yang lalu
Dialog Akhir Tahun 2024, Pemko Banjarbaru Terima Masukan dan Kritik
-
HEADLINE2 hari yang lalu
Catatan ATCS Tugu Adipura, Pengendara Merasa Malah Ada Penumpukan
-
Kota Banjarmasin1 hari yang lalu
UMK Banjarmasin Naik Menjadi Rp3,59 Juta
-
Kabupaten Banjar3 hari yang lalu
Serap Masukan Rencana Detail Tata Ruang Kertakhanyar-Gambut, PUPRP Banjar Gelar Konsultasi Publik Kedua
-
Kabupaten Banjar2 hari yang lalu
Melati Sekumpul Juara I Gebyar Pemberdayaan Masyarakat Desa