Connect with us

Kabupaten Barito Kuala

Cegat Pengendara, Satlantas Polres Batola Bagikan Masker

Diterbitkan

pada

Satlantas Polres Batola melakukan pembagian masker logo TNI-Polri dalam rangka Hari Lalulintas Bhayangkara ke-65 tahun 2020, Selasa (15/9/2020). foto: rdy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARABAHAN – Satlantas Polres Batola melakukan pembagian masker logo TNI-Polri dalam rangka Hari Lalulintas Bhayangkara ke-65 tahun 2020, Selasa (15/9/2020).

Kapolres Batola AKBP Lalu Moh Syahir Arif melalui Kasat Lantas Polres Batola AKP Faisal Amri Nasution mengatakan, kegiatan bagi-bagi masker kepada pengguna jalan dan pedagang pasar Wangkang diharapkan dapat menekan angka penyebaran penularan Covid-19.

“Masker gratis ini dalam rangka peringatan Hari Lalulintas Bhayangkara ke-65, dibagikan kepada pengguna jalan dan pedagang pasar Wangkang dan simpang terminal Marabahan,” kata Kasat Lantas Polres Batola.

Tujuan utama agar masyarakat selalu mematuhi protokol kesehatan, sekaligus silaturahmi kepad masyarakat dan menumbuhkan rasa simpatik. Menindak lanjuti program kerja Polda Kalsel yang diperintahkan Irjen Pol Dr Nico Afinta terkait percepatan penanganan virus corona. (kanalkalimantan.com/rdy)



Reporter : rdy
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan
Komentar

Kabupaten Barito Kuala

Hutan Mangrove Batola Jadi Wisata Minat Khusus, Ini Tanggapan Wakil Rakyat Kalsel

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kawasan hutan mangrove rambai di Stasiun Riset Bekantan, Pulau Curiak, Kabupaten Barito Kuala (Batola). foto: www.bekantan.com
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARABAHAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan ke Stasiun Riset Bekantan, Pulau Curiak, Kabupaten Barito Kuala (Batola) yang dikelola Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia (SBI).

Usai mengikuti sosialisasi sapta pesona dan protokol kesehatan kawasan destinasi wisata di Jembatan Barito, Anggota DPRD Kalsel melakukan kunjungan ke Stasiun Riset Bekantan, Pulau Curiak.

Didampingi langsung Ketua Yayasan SBI Amalia Rezeki, DPRD Kalsel dari Komisi II yang membidangi pariwisata Zulfa Asma Vikra dan Rizki Niraz Anggraini menyinggahi kawasan pengelolaan hutan mangrove beserta staf menuju Pulau Curiak.

Sesampainya di Pulau Curiak, Rizki Niraz Anggraini anggota Komisi II mengaku sangat tertarik dan kagum.



“Saya sangat tertarik mengunjungi kawasan Stasiun Riset Bekantan yang dikelola SBI, ternyata memiliki potensi sangat tinggidikembangkan menjadi destinasi wisata minat khusus,” ujarnya.

Karena kawasan yang dilingkupi hutan mangrove rambai serta dihuni berbagai macam satwa liar, seperti bekantan yang merupakan ikon provinsi Kalsel yang telah mendunia.

“Banyak dikunjungi wisatawan asing. Dan saya juga mengapresiasi usaha SBI yang mampu mengangkat sebuah kawasan mangrove rambai menjadi kawasan wisata minat khusus dunia,” kata Rizki.

Wakil rakyat perempuan termuda di DPRD Kalsel jebolan Monash University Melbourne ini berjanji akan mendukung pengembangan wisata kawasan Pulau Curiak untuk menjadi wisata minat khusus. Terutama wisata bekantan dan hutan mangrove rambai yang memiliki potensi sangat baik.

“Apalagi wisata Pulau Curiak ini berbasis lingkungan dengan melibatkan peran aktif masyarakat melalui kelompok nelayan peduli lingkungan,” katanya.

Sementara itu, Amalia Rezeki berterima kasih atas kunjungan anggota DPRD tersebut. Karena ini baru pertama kali dikunjungi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang membidangi pariwisata. “Kami sangat senang dikunjungi. Berharap kunjungan ini membuka jalan bagi pengembangan kawasan wisata minat khusus di daerah. Karena wisata minat khusus, merupakan pariwisata yang ramah lingkungan dan banyak diminati wisatawan mancanegara,” kata Amalia Rezeki.

Disisi lain Zulfa Asma Vikra juga mengapresiasi atas kerja keras dari SBI dalam mengembangkan kawasan mangrove rambai menjadi destinasi wisata dunia. Bisa membuat destinasi wisata dunia dengan fasilitas yang minim dan sederhana. “Setiap tahun di sini dapat mendatangkan wisatawan mancanegara, walau dengan fasilitas yang sangat sederhana. Tapi mereka bisa mengemas dengan apik, sehingga bisa menarik wisatawan minat khusus datang ke Kalsel, secara tidak langsung meningkat pendapatan masyarakat setempat, bahkan turut menyumbangkan devisa untuk negara,” tuturnya. (kanalkalimantan.com/rdy)

Reporter : rdy
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Kabupaten Barito Kuala

Pemkab Batola-Kejari Marabahan MoU Penanganan Hukum

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pemkab Batola bersama Kejari Marabahan melakukan perjanjian kerjasama penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. foto; humas pemkab batola
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARABAHAN – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Marabahan melakukan perjanjian kerjasama penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara (TUN).

Bupati Batola Hj Noormiliyani AS dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Marabahan La Kanna melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama nota kesepahaman (MoU) di ruang pertemuan Bupati Batola, Rabu (23/9/2020).

Pelaksanaan nota kesepahaman kerjasama penanganan masalah hukum ini dihadiri Pj Sekdakab Batola H Abdul Manaf, Kabag Hukum Setda Batola Wahyudie, dan Kabag Humpro Hery Sasmita. Pejabat lingkup Kejari Marabahan diantaranya Kasi Intel Martin Eko Priyanto, Kasi Pidum Andita Rizkianto, Kasi Datun Gusti M Khahfi Alamsyah, Kasi Barang Bukti Ulfa Aminuddin.

Kajari Marabahan La Kanna mengatakan, kerjasama penanganan masalah hukum yang dilaksanakan ini menandakan Pemkab dan Kejari selalu bersinergi dalam merealisasikan kebaikan bersama. Ia menambahkan, MoU yang dilakukan merupakan manifestasi dari Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004. Pasal 2 dimana pada ayat 1 menyatakan kejaksaan berwenang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan. Serta kewenangan lain, berwenang dalam penanganan perdata dan TUN (ayat 2), serta dalam peningkatan dan kesadaran hukum masyarakat (ayat 3).



Menyangkut kerjasama penanganan masalah hukum perdata dan TUN, menurut La Kanna, dalam penjabarannya terdapat penegakan hukum, peningkatan hukum, atau pun pelayanan publik. Sementara terhadap peningkatan dan kesadaran hukum masyarakat sesuai ayat 3 UU Kejaksaan 16/2004 sebagaimana yang diharapkan dalam perjanjian kerjasama

La Kanna mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi agar masyarakat termasuk jajaran ASN nantinya bisa memahami dan mentaati segala ketentuan hukum dalam bidang apa saja. Termasuk sektor pertanian, peternakan, pertambangan, dan lainnya.

Kajari Marabahan mengutarakan, sebenarnya pihaknya memiliki program sosialisasi seperti program jaksa masuk sekolah, jaksa masuk madrasah, dan jaksa menyapa. Namun tahun 2020 ini terpaksa ditiadakan akibat pandemi Covid-19. Karenanya ia berharap pandemi segera berlalu agar program-program yang telah dicanangkan pemerintah bisa kembali dijalankan.

Bupati Batola Hj Noormiliyani AS menyatakan sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas Bagian Hukum Setda Batola ini. Ia menilai kerjasama penanganan masalah hukum, saat ini penting. Untuk itu mantan Ketua DPRD Provinsi itu mengharapkan kerjasama yang dilaksanakan tak sebatas bidang perdata dan TUN namun juga bidang lainnya.

“Saya berharap mudah-mudahan ini bisa kita disinergikan supaya tidak salah langkah yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang tak kita diinginkan bersama,” katanya. (kanalkalimantan.com/rdy)

Reporter : rdy
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->