Connect with us

HEADLINE

Covid-19 di Kalsel Hari Ini Tembus 5 Ribu, Pasien Meninggal Capai 257 Orang!

Diterbitkan

pada

Perkembangan kasus covid-19 di Kalsel saat ini sudah mencapai angka 5 ribu. Foto : kanal
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Kasus positif Covid-19 di Kalimantan Selatan masih terus bertambah. Data terbaru dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kalsel pada Selasa (21/7/2020) sore mencatat, positif Covid-19 mencapai 5.083 kasus.

Juru Bicara GTPP Covid-19 Kalsel Muhamad Muslim mengatakan, tercatat ada 93 kasus baru positif Covid-19 yang ditemukan pada Selasa (21/7/2020). Di mana, 15 kasus merupakan pasien probable (sebelumnya pasien dalam pengawasan/PDP) yang terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan hasil laboratorium PCR (polymerase chain reaction). Terdiri dari 6 pasien di RSUD Ulin Banjarmasin, 8 pasien dari RSD Idaman Banjarbaru dan 1 pasien dari RSUD H Hasan Basry Kandangan.
“Sebanyak 78 kasus baru ini yang termasuk konfirmasi positif Covid-19 tanpa gejala,” beber Muslim di Banjarmasin, Selasa (21/7/2020) sore.

Dari 78 kasus baru positif Covid-19 tanpa gejala ini, didominasi dari Kota Banjarmasin sebanyak 33 kasus dan Kabupaten Barito Kuala sebanyak 26 kasus. Disusul dari Kabupaten Banjar sebanyak 8 kasus, masing-masing tiga kasus dari Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Serta masing-masing satu kasus dari Kabupaten Tapin dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Saat ini, dari 2.792 kasus positif Covid-19 yang dirawat, sebanyak 244 pasien menjalani perawatan di beberapa rumah sakit. Atau berkisar 8,72 persen, yang artinya pasien ini harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit karena memiliki gejala Covid-19.



“Selebihnya, yaitu sebanyak 2.548 kasus atau sebesar 46,21 persen berada di dalam karantina khusus maupun isolasi secara mandiri yang kita sebut sebagai konfirmasi tanpa gejala,” imbuh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel ini.

Kasus positif Covid-19 yang dilaporkan meninggal dunia pun bertambah. Tercatat, kasus kematian akibat Covid-19 mencapai 257 kasus, atau sebesar 5,06 persen dari total kasus keseluruhan.

Tercatat, ada 6 kasus positif Covid-19 yang dilaporkan meninggal dunia. Yaitu masing-masing sebanyak 2 kasus dari Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar, serta masing-masing sebanyak satu orang dari Kota Banjarmasin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (Kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Cell



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Walhi Kalsel: Penetapan Tersangka Mahasiswa oleh Polda Kalsel Indikasi Pembungkaman Demokrasi!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo mengecam penetapan tersangka aktivis oleh Polda Kalsel saat penolakan UU Omnibus Law. Foto: Putra
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Langkah Polda Kalsel menetapkan sejumlah aktivis mahasiswa sebagai tersangka saat demo penolakan UU Omnibus Law, mendapat kritik tajam dari Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono.

Dua aktivis mahasiswa Kalsel, yakni koordinator BEM se Kalsel Ahdiat Zairullah dan rekannya Renaldi, ditetapkan sebagai tersangka sejak Selasa (27/10/2020) lalu.

Bahkan Kisworo sendiri, juga ikut dipanggil Polda Kalsel dalam kapasitas sebagai saksi dalam aksi penolakan Omnibus Law, bersama Wakil Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Muhammad Fauzi MP, dan Wakil Rektor UIN Antasari Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan, Dr Nida Mufidah.

Rencananya, Cak Kis -panggilan akrab Kisworo- dipanggil sebagai saksi pada Senin (2/11/2020) mendatang.



“Artinya apakah ada indikasi pembungkaman terhadap demokrasi di negara, apalagi aksi di Kalimantan Selatan bisa dicontoh tidak melakukan aksi anarkis,” tegasnya.

Cak Kis mengecam langkah polisi yang menetapkan tersangka dua aktivis mahasiswa Kalsel. “Saya dengan tegas atas nama Walhi Kalsel mengecam atas keputusan aparat, apalagi aksi yang di Kalsel selalu damai dan tidak anarkis,” tegasnya.

Ia mengatakan, Walhi Kalsel akan bersama seluruh elemen dan mahasiwa menolak UU Cipta Kerja yang juga berdampak pada lingkungan secara nyata. Pasal-pasal kontroversial bermunculan terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja di bidang lingkungan hidup.

Alih-alih menjamin kelestarian alam, beberapa pasal justru bertolak belakang dengan hal tersebut dengan dalih menggenjot investasi.

Secara garis besar, UU Cipta Kerja menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemberian izin lingkungan kini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak dapat lagi mengeluarkan rekomendasi izin apapun.

Hal ini tercantum dalam Pasal 24 ayat 1 yang menyebutkan analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal menjadi dasar uji kelayakan lingkungan hidup oleh tim dari lembaga uji kelayakan pemerintah pusat.

Keputusan ini akan menjadi syarat penerbitan perizinan berusaha dari pemerintah. Hal ini bertolak belakang dengan aturan sebelumnya.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan.

Jika tidak ada rekomendasi Amdal, maka izin lingkungan tak akan terbit. Perubahan itu yang mendapat kritik dari sejumlah pegiat lingkungan.

Infografis: kanalkalimantan/andy

UU Cipta Kerja justru menyelesaikan masalah dengan cara keberpihkan kepada investor. Wewenang korporasi saat ini menjadi lebih besar. Dan ini terjadi di tengah masyarakat yang sedang berjuang melawan krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Jumlah konflik agraria sulit diredam dari tahun ke tahun.

Fluktuasi kasus ini didasari oleh kondisi agraria nasional yang tidak stabil tanpa adanya ujung penyelesaian.

Dari data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat 659 konflik agraria yang terjadi pada 2017. Angka ini merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir.

Sementara itu, laju perkembangan kasus ini melonjak naik sebesar 78,67% dari 2015 ke 2016, seperti terlihat pada Databoks di bawah ini. Konflik agraria sebagian besar dipicu oleh kebijakan pejabat publik yang berdampak luas pada dimensi sosial, ekonomi, dan politik.

Sektor yang paling banyak menyumbang terjadinya konflik agraria yaitu sektor perkebunan. Pada 2018, 60% dari 144 konflik agraria di sektor perkebunan timbul pada komoditas kelapa sawit.

Hal ini dikarenakan adanya praktek pembangunan dan ekspansi perkebunan di Indonesia yang melanggar hak-hak masyarakat atas tanah.

Manager Kampanye Iklim Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Yuyun Harmono menyesalkan pengesahan aturan yang disebut UU Ciptaker itu. Upaya hukum akan organisasinya tempuh, yaitu melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Beberapa poin-poin tentang perlindungan lingkungan hidup, menurut dia, harus dihapuskan. Di sisi lain, banyak deregulasi perlindungan ketenagakerjaan dan pemberian akses yang sangat mudah kepada investor. “Banyak hal yang perlu dikoreksi,” ujarnya.

Angan-angan pemerintah untuk mendorong investasi, ternyata tak berkorelasi dengan peningkatan kualitas dan harapan hidup serta lingkungan. “Jadi, enggak nyambung apa yang dicita-citakan dengan realitas yang terjadi,” ujarnya. (kanalkalimantan.com/putra)

 

Reporter: Putra
Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

‘Kode Hitam’ Perlawanan BEM Kalsel Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Mahasiswa Kalsel kembali demo tolak Omnibus Law di Banjarmasin. Foto: putra
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ratusan mahasiswa kembali menunaikan janji turun ke jalan menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Berbeda dari aksi sebelumnya, mereka menggunakan kode baju hitam sebagai wujud penolakan atas UU yang dinilai merugikan rakyat kecil.

Mereka menanggalkan untuk sementara jas almamater warna-warni sebagai identitas mahasiswa civitas akademika. Gelombang IV aksi ini dilakukan bertepatan pada peringatan Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2020).

Nasrul, salah satu peserta aksi mengatakan, alasan BEM Kalsel menggelar aksi dengan memakai seragam berbaju hitam tanpa memakai jas almamater adalah bertujuan kebersamaan.

“Akan tetapi aksi memakai seragam hitam melepas “almamater” ini tetap mengatasnamakan sebagai mahasiswa” ujarnya.



 

Mahasiswa menyampaikan penolakan Omnibus Law melalui orasi dengan mimbar bebas.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kalimantan Selatan (Kalsel), Ahdiat Zairullah dan Ahmad Renaldi tetap turun aksi.

Ahmad Renaldi dalam orasinya menyampaikan biarpun dirinya sudah ditetapkan menjadi tersangka akan tetap turun akasi dalam penolakan UU Cipta Kerja.

“Walaupun diri saya bersama Ahdiat sudah tetapkan sebagai tersangka dalam Pasal 218 KUHP, akan tetap turun aksi menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja, ” tegasnya.

Di sisi lain, Ahdiat Zairullah menyampaikan orasi kekecawan yang disampaikan lewat janji Sumpah Pemuda.

Ia juga akan tetap menyuarakan kembali penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, dan menuntut Presiden RI agar segera menerbitkan Perpu pencabutan Omnibus Law.

Aksi mahasiswa juga diwarnai berbagai spanduk perjuangan. Dimulai di depan Hotel A Banjarmasin simpang empat KFC jalan Lambung Mangkurat. Pada pukul 18.00 WITA, aksi mahasiswa sudah membubarkan diri dengan menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta.
(Kanalkalimantan.com/putra)

Reporter : Putra
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->