Connect with us

HEADLINE

Cuma Berlaku Sehari, Pemprov Kalsel Cabut Wajib Tes Swab di Bandara Syamsudin Noor

Diterbitkan

pada

Penumpang di Bandara Syamsudin Noor tidak lagi diwajibkan tes swab saat tiba di bandara. Foto : Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pemeriksaan swab Covid-19 bagi penumpang udara yang masuk Kalsel di Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin tiba-tiba dibatalkan. Padahal kebijakan untuk skrining penumpang pesawat udara dari luar Kalsel itu baru sehari dilaksanakan.

Kabar mengejutkan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Machli Riyadi, di Banjarmasin, Rabu (16/9/2020) pagi. “Hari ini kami menerima surat dari Plh Sekdaprov Kalsel, agar penerapan wajib swab itu ditunda dulu,” kata Machli.

Machli menjelaskan, dalam surat Plh Sekdaprov Kalsel dijabarkan bahwa penundaan merupakan kesepakatan antara Pemprov Kalsel, Angkasa Pura I Cabang Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin serta BPBD Provinsi Kalsel. Sehingga, Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina akhirnya memberi instruksi kepada jajarannya untuk menunda pemeriksaan swab di pintu gerbang udara Kalimantan Selatan ini, sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Sementara itu, kabar penundaan kebijkan wajib pemeriksaan swab negatif Covid-19, ini langsung direspon oleh masyarakat. Salah satunya, Azhar warga Kota Banjarmasin yang mengharapkan tetap berjalan seperti biasa.



“Sangat disayangkan jika ditunda, penyebaran Covid-19 tidak bisa menunggu, semakin cepat upaya antisipasi, semakin baik,” tutur Azhar.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kayla, yang merupakan warga kota Banjarbaru. Menurutnya, pemeriksaan swab sangat baik karena bukan hanya akan berdampak pada kota Banjarmasin namun juga bagi kabupaten/kota lainnya di Kalsel.

“Itu kan bagus dan saya pikir akan berdampak baik juga bagi daerah lainnya,” lugas Kayla.

Seperti diketahui sebelumnya, Pemko Banjarmasin memutuskan melakukan skrining dan pemeriksaan swab terhadap setiap penumpang pesawat dari luar di Bandara Syamsudin Noor, yang dilakukan pada Selasa (15/9/2020). Khususnya yang akan memasuki Kota Banjarmasin agar memperlihatkan surat hasil pemeriksaan swab yang menyatakan negatif Covid-19, sesuai dengan Instruksi Wali Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2020 tentang Upaya Mitigasi Lonjakan Kasus Covid-19 di Kota Banjarmasin, yang dikeluarkan pada Selasa (15/9/2020).

“Kita menyikapi hal tersebut dengan melakukan skrining lebih awal di bandara, dengan melakukan penghadangan terhadap semua pelaku perjalanan khususnya dari Jakarta,” kata Machli, kemarin.

Skrining sekaligus pengambilan swab sendiri dilakukan di ruang kedatangan domestik bandara yang menjadi pintu gerbang Provinsi Kalsel ini. Terutama, bagi penumpang pesawat udara yang tak mengantongi hasil swab negatif Covid-19.

“Kita sekaligus juga melakukan swab bagi mereka yang tidak mengantongi surat keterangan telah memiliki hasil swab dengan hasil negatif,” imbuh mantan Wadir Administrasi dan Keuangan RSJ Sambang Lihum ini. (kanalkalimantan.com/fikri)

Editor : bie
Tag :
Kategori : Headline


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan
Komentar

HEADLINE

Perang ‘Tim Buzzer’ di Pilgub Kalsel, Sahbirin Punya 18 Akun Medsos VS Denny 8 Akun Medsos!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Paslon Sahbirin-Muhidin dan Denny-Difri bertarung di medsos untuk berebut suara pemilih di Pilgub Kalsel. Foto: suara/iqbal
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Di tengah pandemi Covid-19, metode kampanye melalui media sosial (medsos) menjadi alternatif bagi pasangan calon (paslon) di Pilkada Kalsel. Bahkan, KPU Provinsi Kalsel telah menerima pendaftaran akun resmi medsos dari dua paslon Pilkada Kalsel sejak Jumat (25/9/2020), atau sehari setelah pengundian nomor urut paslon Pilkada Kalsel.

Menurut Komisioner KPU Provinsi Kalsel Divisi Sosialisasi, Edy Ariansyah, pendaftaran akun resmi medsos dua paslon Pilkada Kalsel ini tidak hanya ditujukan kepada KPU Provinsi Kalsel saja. Namun juga kepada Bawaslu Provinsi Kalsel, Polda Kalsel hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“Sudah dilaporkan dan ditebuskan kepada institusi-institusi tersebut. Paling lambat sehari sebelum masa kampanye, dimana mereka mendaftar pada 25 September kemarin. Akun resmi inilah yang digunakan oleh masing-masing paslon tim kampanye, atau partai politik maupun gabungan partai politik pengusung untuk melakukan kampanye,” kata Edy saat ditemui di Kantor KPU Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Senin (28/9/2020) sore.

Dijelaskan Edy, pendaftaran akun resmi medsos perlu ditebuskan kepada institusi selain KPU Provinsi Kalsel.



 

Komisioner KPU Provinsi Kalsel Divisi Sosialisasi, Edy Ariansyah. foto: fikri

Karena, masing-masing institusi memiliki peran pengawasan konten kampanye dengan menggunakan media sosial.

Dua paslon di Pilkada Kalsel yaitu paslon Sahbirin Noor-Muhidin dan Denny Indrayana-Difriadi Darjat telah mendaftarkan akun resmi medsos masing-masing. Edy mencatat, secara keseluruhan ada 26 akun resmi medsos yang telah didaftarkan ke KPU Provinsi Kalsel.

“Akun resmi yang didaftarkan paslon, untuk paslon nomor urut satu (Sahbirin Noor-Muhidin) itu ada 18 akun resmi medsos yang didaftarkan kepada KPU. (Sedangkan) paslon nomor urut dua (Denny Indrayana-Difriadi) ada 8 akun resmi medsos yang didaftarkan,” jelas Edy.

Dari 26 akun resmi medsos tersebut, Edy menyebutkan platform medsos yang digunakan cukup beragam. Seperti Facebook, Twitter, Instagram hingga Youtube, kendati Edy tidak merincikan jumlah masing-masing akun medsos berdasarkan platform-nya.

“Memang ketentuan-ketentuan itu, untuk paslon Gubernur dan Wakil Gubernur itu maksimal ada 30 akun resmi, untuk setiap aplikasi. Total semuanya, 30 akun untuk semua aplikasi,” imbuh Edy.

Disamping itu, kampanye melalui medsos sendiri telah dimulai sejak Sabtu (26/9/2020) kemarin, hingga 5 Desember 2020 mendatang. Hanya saja, paslon mengiklankan diri di medsos, belum bisa dilaksanakan dalam kurun waktu ini.

“Tapi kalau mereka melakukan kampanye tapi belum disponsori atau berbayar, bukan iklan, sudah bisa. Tetapi nanti bisa mengiklankan diri di medsos yaitu 14 hari sebelum dimulai masa tenang. Tetapi kalau kampanye biasa tanpa berbayar, misalnya melakukan live streaming, itu bisa,” papar mantan Ketua KPU Provinsi Kalsel ini.

Sedangkan konten kampanye untuk menyampaikan visi-misi masing-masing paslon, sudah dapat dilakukan sejak dimulainya masa kampanye. “Sedangkan iklan di media massa, baik cetak maupun elektronik nanti akan difasilitasi oleh KPU Provinsi,” tandas Edy.

Istilah buzzer sudah tidak asing di jagad dunia maya. Orang-orang kini sudah mulai terbiasa dengan adanya fenomena buzzer bahkan kerap kali bisa mengenalinya. Buzzer pun semakin naik daun ketika pemilu 2019 lalu. Buzzer dianggap pembentuk opini publik, menyebarkan sejumlah informasi yang sifatnya menggiring maupun hoaks secara masif sehingga seakan-akan semua terlihat organik.

Selama masa kampanye berlangsung, masing-masing pendukung calon saling melempar isu terkait keberadaan buzzer yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan lawan politiknya. Alhasil, keberadaan buzzer akhirnya menjadi sorotan dan memiliki peranan penting pada saat itu. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Ada Paslon ‘Nyuri’ Sosialisasi di Spanduk dan Baliho, Bawaslu Minta Segera Dilepas

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Dua pasangan calon kepala daerah yang berlaga di Pilkada Kalsel. foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Temuan spanduk maupun baliho pasangan calon (paslon) kontestan Pilkada Kalsel menjadi sorotan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel.

Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Kalsel, Nur Kholis Majid mengatakan, spanduk maupun baliho hal tersebut bukan termasuk dalam kategori alat peraga kampanye (APK) yang dimaksud dalam Peraturan KPU.

Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan tindakan konkrit bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel menginventarisir alat sosialisasi paslon tersebut.

“Nanti kita koordinasikan dengan KPU untuk menghitung seluruh alat sosialisasi paslon itu,” kata Majid, Senin (28/9/2020) siang.



Ia menegaskan bahwa keberadaan alat sosialisasi paslon itu seharusnya sudah tidak boleh ada lagi. Hal ini dikarenakan, saat ini sudah memasuki tahapan kampanye.

“Ini sudah masuk rezim kampanye, jadi alat sosialisasi paslon harus dibersihkan,” tambah Majid.

Salah satu spanduk calon kepala daerah yang disebut Bawaslu Kalsel bukan alat peraga kampanye (APK) yang harus diturunkan segera. foto: fikri

Mantan Komisioner KPU Provinsi Kalsel ini menjelaskan, pihaknya akan merekomendasikan KPU Provinsi yang akan ditindaklanjuti dengan mengintruksikan hal tersebut kepada masing-masing tim pemenangan paslon.

Selain itu, Bawaslu juga sudah membuat surat himbauan kepada masing-masing pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota terkait keberadaan alat sosialisasi paslon maupun spanduk atau atau baliho yang masih menampilkan calon petahana.

“Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menurunkan atau membersihkan atribut tersebut. Seharusnya tim maupun pemerintah daerah bisa memperhatikan tahapan Pilkada yang sudah ditetapkan oleh KPU,” jelasnya.

Ia menekankan, atribut yang boleh beredar adalah APK yang dikeluarkan resmi oleh KPU dan APK milik paslon sebanyak 200% dari jumlah yang sudah ditentukan KPU Provinsi Kalsel.

“Jika masih melanggar maka terpaksa akan dikenakan sanksi administratif tentang mekanisme pemasangan alat peraga kampanye,” tandasnya. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : fikri
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->