Connect with us

HEADLINE

Dampak Krisis, Bawaslu Prediksi Politik Uang Meningkat saat Pilkada 2020

Diterbitkan

pada

Politik uang diprediksi meningkat saat Pilkada 2020 nanti/ilustrasi Foto: ineteconomics.org
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pandemi Covid-19 yang berdampak pada melemahnya ekonomi masyarakat dipercaya juga dapat berpengaruh kepada dinamika Pilkada 2020. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperkirakan potensi politik uang di pesta demokrasi tahun ini diperkirakan bakal lebih tinggi dibandingkan pada beberapa pemilihan sebelumnya.

Termasuk di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Hal ini mengingat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia memburuk akibat pandemi virus corona Covid-19. “Karena kondisi pandemi ini ekonomi kurang baik, maka money politic juga bisa tinggi,” kata Ketua Bawaslu Abhan dalam diskusi virtual, Kamis (2/7).

Ia memperkirakan modus politik uang berupa bantuan sosial diperkirakan marak terjadi dalam Pilkada 2020. Ada pula yang berbentuk pemberian bantuan alat kesehatan dan alat pelindung diri (APD).

Abhan, sebagaimana dilansir katadata.co.id menilai pemberian bansos, alat kesehatan, maupun APD ini sah-sah saja dalam kondisi normal. Hanya saja, bagi-bagi uang jelang Pilkada 2020 akan disertai unsur politis.



“Nantinya dia diminta untuk memilih. Jadi unsurnya (politik uang) terpenuhi karena ada unsur untuk mengajak memilih,” kata Abhan.

Dia menjelaskan politik uang tersebut dapat menyebabkan timbulnya potensi korupsi dan merusak tatanan demokrasi yang ada saat ini. Selain itu, Abhan menilai pelaksanaan Pilkada nantinya tidak lagi berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Kemudian semakin tingginya biaya politik,” kata dia. Untuk mengantisipasi politik uang terjadi di Pilkada 2020, Abhan menilai sudah ada aturan yang melarang hal tersebut. Hal tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sanksi politik uang dalam UU tersebut bisa berupa pidana maupun administrasi. “Bawaslu punya kewenangan untuk memproses secara ajudikasi dan sanksi yang paling berat adalah memberikan putusan diskualifikasi,” katanya.

Potensi politik uang juga disampaikan Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kapiah saat menerima kunjungan Kapolda Kalsel Irjen Nico Afinta di Banjarmasin, beberapa waktu lalu. Erna meminta dukungan Polda Kalsel dalam penindakan terhadap kubu pasangan calon yang melakukan politik uang atau pelanggaran pemilu lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Irjen Nico mengatakan siap mendampingi penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu di wilayah hukum Polda Kalsel. “Polda Kalsel siap menjaga situasi kamtibmas yang kondusif dalam pelaksanaan pilkada dan senantiasa mendukung kerja Bawaslu dan KPU,” katanya.

Sementara itu selain politik uang, minimnya partisipasi publik juga menjadi ancaman di Pilkada serantak saat Covid-19. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Kalsel Brigjen Winarto sebelumnya mengatakanperlunya mengambil langkah agar partisipasi pemilih jangan sampai menurun.

“Mungkin bisa dengan cara peningkatan disiplin semua lapisan masyarakat terhadap protokoler kesehatan Covid-19, seperti penggunaan masker,” katanya saat pertemuann dengan DPRD Kalsel.(Kanalkalimantan.com/katadata)

 

Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Ini Peta Kekuatan Kandidat di Pilgub Kalsel, Jelang ‘Head to Head’ Sahbirin-Muhidin VS Denny-Difri

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Dua pasangan calon yang akan bertarung di Pilgub Kalsel 2020 Foto: ilustrasi Yuda
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pilgub Kalsel memasuki babak baru seiring mulai mengerucutnya dua pasangan bakal calon yang akan berlaga, yakni incumbent Sahbirin Noor-Muhidin, melawan penantang Denny Indrayana-Difriadi Darjat.

Dua pasangan ini dipastikan melenggang ke pertarungan politik akbar tahta Kalsel 1, dengan mengantongi tiket rekomendasi parpol yang telah memenuhi ambang batas persyaratan yang ditetapkan KPU Kalsel.

Pasangan incumbent Sahbirin-Muhidin, yang sebelumnya menggebrak dengan dukungan rekomendasi Partai Golkar dan PAN. Gabungan dua parpol ini total memiliki 18 kursi parlemen yang berasal dari Golkar 12 kursi dan PAN 6 kursi.

Dengan total perolehan suara yang dikumpulkan dua parpol tersebut saat pemilu 2019 sebanyak 516.087 suara.



Sedangkan kubu penantang Denny-Difri, Senin (3/8/2020), memastikan langkah di Pilgub setelah mendapat rekomendasi resmi dari Gerindra dan Demokrat.

Gabungan 8 kursi Gerindra dan 3 kursi Demokrat sudah pas untuk menjadikan Haji Denny sebagai Cagub Pilgub Kalsel 2020. Dengan total 55 kursi DPRD Provinsi Kalsel, maka 11 kursi Gerindra-Demokrat sudah memenuhi syarat minimal 20% kursi pencalonan.

Saat ini, memang baru empat partai tersebut yang menyatakan sikap dukungan terhadap kandidat. Yakni Golkar-PAN yang mendukung incumbent Sahbirin-Muhidin, dan Gerindra-Demokrat yang mendukung Denny-Difri.

Selebihnya, masih banyak partai ‘gemuk’ pemilik kursi di DPRD Kalsel yang belum menentukan sikap politiknya di Pilgub Kalsel. Hal ini karena masih menunggu arahan dan rekomendasi DPP masing-masing.

Misalnya saja PDIP. Parpol dengan perolehan 8 kursi di dewan ini belum menentukan sikap. Kegagalan kadernya menjadi pasangan incumbent, diperkirakan menjadi salah satu alotnya sikap banteng. Meskipun sebelumnya pihak inncumbent sebelumnya mengklaim, PDIP ada dalam barisan penyokongnya.

Hal ini sebagaimana disampaikan petinggi Golkar Kalsel Supian HK, beberapa waktu sebelumnya saat merilis surat No A-054/GOLKAR-KS/V1/2020 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Tahapan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah Partai Golkar di Pilkada 2020 yang disetor ke DPP Golkar untuk dimintakan rekomendasi pusat.

Infografis : kanalkalimantan/yuda

Dimana koalisi parti pengusung Sahbirin-Muhidin di Pilgub Kalsel, disebutkan beranggotakan Partai Golkar, PDIP, PAN, PKS, dan Nasdem, dengan total kekuatan 35 kursi penyokong. Tapi klaim dalam surat usulan rekomendasi partai Golkar tersebut nampaknya masih belum sepenuhnya diamini oleh PDIP.

Sebab, pasca putusan tersebut Rosehan NB, elite PDIP yang sebelumnya dijagokan berduet dengan Sahbirin, getol melakukan sejumlah safari politik.

Bahkan dalam wawancara dengan Kanalkalimantan.com, anggota DPRD Kalsel tersebut mengatakan tidak menutup kemungkinan bakal mengusung poros ketiga Pilgub.

Hal ini melalui sejumlah pertemuan politik yang sebelumnya diupload di akun pribadinya, dengan Ketua PPP Kalsel Aditya Mufti Ariffin, Ketua Gerindra H Abidin, hingga Denny Indrayana.

“Kini yang menjadi tantangan adalah bagaimana ke depannya PDIP itu bisa berkoalisi dengan partai lain. Karena baru 8 kursi yang kita punya,” kata Rosehan.

Rosehan mengakui, pada Pilgub nantinya, partainya akan memprioritaskan kader sendiri untuk maju meramaikan kontestasi politik. Karena memang, secara nasional PDIP merupakan partai pemenang dan di Kalsel sendiri merupakan runner up atau pemenang kedua. “Jadi, sangat naif jika PDIP cuma menjadi penonton,” tegas Rosehan.

Walau akhirnya, tandukan liar Rosehan dijinakkan oleh Sekretaris DPD PDIP Kalsel M. Syaripuddin yang mengatakan sebagai langkah individual saja. “Kalau toh memang Pak Rosehan ada hiruk pikuk di media sosial, saya rasa pak Rosehan sendiri yang melakukan,” kata Syaripuddin.

Tak dipungkiri, PDIP memang saat ini masih memegang kunci strategis. Partai ini, bermodal 8 kursi yang dimiliki bisa merangkul partai lain seperti PPP yang memiliki 3 kursi dan PKB yang mengantongi 5 kursi. Mengingat, saat ini arah dukungan dua parpol tersebut masih belum mengerucut.

Berbeda dengan PKS dan Nasdem, yang dianggap memiliki dorongan angin lebih kencang untuk bergabung dengan kubu incumbent.

Lalu bagaimana dengan peluang penantang Denny-Difri. Kepada Kanalkalimantan.com, Denny menegaskan tidak berhenti pada dukungan dua parpol yang saat ini diraih. “Tentunya kita terus aktif melakukan pendekatan untuk memperbesar koalisi di Pilgub nanti,” katanya.

Data yang diolah Kanalkalimantan.com dari hasil pemilu 2019 lalu, saat ini masih ada sebanyak 993.490 suara milik Parpol yang belum menentukan sikap resmi. Partai-partai ini adalah PDIP sebanyak 334.396 suara, PKS 203.223 suara, PKB 182.458 suara, PPP 157.246 suara, Nasdem 99.837 suara, dan Hanura 16.328 suara. (Selengkapnya lihat data grafis, Red).

Walau harus diakui, parpol bukan satu-satunya gambaran dan tolak ukur utama kemenangan. Banyak faktor lain, seperti ketokohan, visi misi kandidat, dan lainnya akan menjadi penentu suara bagi kandidat yang bertarung.

Dari sisi ketokohan, duet Sahbirin-Muhidin ini menarik sebab sebelumnya, kedua pasangan ini merupakan mantan rival pada Pemilihan Gubernur tahun 2015 silam. Pada tarung ketika itu, keduanya memang memiliki kekuatan yang nyaris seimbang.

Dari tiga pasangan yang berlaga ketika itu, Sahbirin yang berduet dengan Rudy Resnawan unggul sebanyak 731.643 (41,07%). Diikuti Muhidin yang berpasangan dengan Gusti Farid Hasan Aman yang meraup 719.938 suara (40,41%). Sementara Zairullah Azhar yang berpasangan dengan M Syafi’i meraih 330.070 (18,53%) suara.

Salah satu lumbung suara bagi Muhidin saat itu adalah kota Banjarmasin. Di kota berjuluk seribu sungai ini, Muhidin yang maju melalui kursi independen, unggul 77.820 suara dari Sahbirin. Ketika Sahbirin hanya mendapatkan 73.143 suara, sedangkan Muhidin meraih 150.963 suara.

Di sisi lain, Denny mengakui, incumbent Sahbirin Noor dan H Muhidin merupakan sosok populer di Kalsel. Keduanya merupakan tokoh politik (Sahbirin merupakan Ketua DPD I Golkar Kalsel, dan Muhidin Ketua DPW PAN Kalsel) dan dikenal publik.

Namun demikian, terlepas dari popularitas figur yang paling dibutuhkan saat ini adalah bagaimana Kalsel memiliki pemimpin yang mampu membawa masyarakatnya lebih sejahtera, maju, agamis, serta memiliki daya saing di tengah berbagai tantangan yang kompleks.

“Pada taraf inilah kami siap bertarung untuk saling beradu gagasan untuk Kalimantan Selatan ke depan. Sehingga Pilgub Kalsel menjadi Pilkada di Indonesia yang sukses, bersih, jujur, dan bebas dari politik uang,” tegasnya.(Kanalkalimantan.com/cel)

 

Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

10 ASN Pemko Banjarmasin Positif Covid-19, Wali Kota Tak Mau Disebut Klaster Perkantoran

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Foto : Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Kasus Covid-19 yang merebak di perkantoran rupanya tak hanya dialami di Pemko Banjarbaru dan Pemkab Banjar saja. Belakangan diketahui, beberapa aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Banjarmasin juga terpapar Covid-19.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kanalkalimantan.com, ada 10 ASN Pemko Banjarmasin yang positif terpapar Covid-19, berasal dari beberapa SKPD. Seperti dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan salah satu bagian di Setdako Banjarmasin.

Sayangnya, Wali Kota Banjarmasin H. Ibnu Sina belum mau membeberkan kondisi terbaru 10 orang ASN tersebut. Apakah sudah dinyatakan sembuh ataupun masih menjalani perawatan dalam karantina mandiri.

“Ada 10 orang ASN. (kondisi) yang terakhir belum disampaikan,” kata Ibnu di Balaikota Banjarmasin, Selasa (4/8/2020) sore.



Dia malah menyebut, kondisi 10 ASN yang salah satunya merupakan pejabat eselon III itu, terakhir kali disampaikan kepadanya sekitar dua hari lalu.

“(Terakhir) dua hari yang lalu. (Tetapi) tadi pagi masih menyampaikan via WA. Tapi saya tidak menanyakan detail kondisi mereka, apakah sudah sembuh atau masih dalam karantina,” bebernya.

Ia menyebutkan, pejabat eselon III yang berkantor di Balai Kota Banjarmasin ini tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar daerah. Namun, saat menjalani rapid test dan hasilnya reaktif.

“Kemudian saat di-swab hasilnya positif Covid-19. Yang bersangkutan langsung isolasi. Sedangkan dua orang di Bakeuda sudah 2 bulan lalu. Bukan kontak di kantor, tidak ada riwayat perjalanan ke luar,” imbuhnya.

Sehingga Ibnu menggarisbawahi, dengan hanya ada 10 orang ASN Pemko Banjarmasin yang terpapar Covid-19, belum dikatakan sebagai klaster perkantoran di Pemko Banjarmasin. Bahkan, Pemko sendiri tidak ada rencana melakukan penutupan kantor seperti yang dilakukan oleh Pemko Banjarbaru.

“Karena yang positif di sini hanya satu orang. Sementara yang dua lainnya itu kantornya terpisah dari Balai Kota. Seperti Bakeuda di Jalan Pramuka,” pungkasnya. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Bie



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->