Dapat ‘Kiriman ‘ dari Hulu, Ibnu: Harus Ditangani Bersama Lintas Daerah

BANJARMASIN, Penumpukan sampah di sungai yang sebagian besar eceng gondok atau ilung di Sungai Martapura langsung direspon Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina. Dengan menurunkan “Pasukan Turbo” untuk mengurai tumpukan ilung sejak Kamis (2/1).

Menurut orang nomor satu di Kota Seribu Sungai ini, kiriman ilung selalu terjadi setiap tahun, terutama saat musim penghujan tiba. Kali ini, Ibnu menyebut banyaknya ilung dan bambu yang menumpuk di Sungai Martapura merupakan kiriman dari daerah tetangga yakni Kabupaten Banjar.

“Kiriman dari Martapura (Kabupaten Banjar) masih banyak,” kata Ibnu di Banjarmasin, Kamis (2/1) siang.

Sehingga, menurut Ibnu, berdasarkan hasil dari Kongres Sungai III di Banjarmasin, permasalahan penumpukan ilung yang mengalir dari hulu ke hilir menjadi kewenangan bersama. Tidak hanya Pemko Banjarmasin sendiri. Apalagi, menurut mantan legislator PKS di DPRD Kalsel ini, Sungai Martapura melintasi beberapa kabupaten dan kota, terutama Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar.

“Sungai Martapura itu lintas kabupaten dan kota. Itu kewenangannya bisa ditarik ke Pemprov bahkan pemerintah pusat. Bahkan seperti Sungai Barito yang merupakan sungai lintas provinsi, kabupaten dan kota, seharusnya ada badan otoritas sungai,” papar Ibnu.

Sehingga untuk menanggulangi banyaknya ilung di Sungai Martapura, Pemko Banjarmasin siap bekerjasama dengan Pemkab Banjar. Apalagi jika ada ilung yang larut dari hulunya yang berada di wilayah Kabupaten Banjar, dapat dicegah untuk masuk ke wilayah Kota Banjarmasin, yaitu dengan menghalaunya dari hulu.

“Memang ketika (muka) air menjadi tinggi, kemudian curah hujan juga tinggi, banyak yang larut dan menumpuk di sungai. Akhirnya mengalir ke hilir dan di hilirnya ada di Banjarmasin,” bebernya.

Disinggung mengapa kapal sapu-sapu tidak diterjunkan dalam pembersihan Sungai Martapura, Ibnu menyebut tumpukan ilung dapat terurai dengan cepat kendati hanya dengan mengandalkan pasukan turbo. Menurutnya, karena pergantian tahun, kapal sapu-sapu dinonaktifkan penggunaannya.

“Karena awal tahun semester pertama, nanti Balai Sungai Wilayah (BSW) Kalimantan II yang mengoperasionalkan, kemudian nanti di pertengahan tahun yang akan datang baru giliran Pemko Banjarmasin. Karena itu kesepakatan dengan pihak balai yang anggarannya ada di APBN, kemudian Dinas PUPR Kota Banjarmasin yang menggunakan anggaran dari APBD,” beber Ibnu.

Ibnu menggarisbawahi, pada 6 bulan pertama di awal tahun, BSW Kalimantan II yang mengoperasionalkan kapal sapu-sapu terlebih dahulu. Baru kemudian Pemko Banjarmasin melalui Dinas PUPR Kota Banjarmasin yang mengoperasikannya di 6 bulan selanjutnya dengan penyedia kapal sapu-sapu.

“Kita belum bisa menyediakan unit (kapal) sapu-sapu, karena satu kapal yang milik Pemprov saja sudah menelan biaya pengadaan di atas Rp15 miliar,” tandasnya. (fikri)