Connect with us

HEADLINE

Darmawan Jaya: Penonaktifan Kader Mestinya Merujuk Kinerja dan Kepemimpinan di Partai!

Diterbitkan

pada

Darmawan Jaya Setiawan Foto : rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Ditembak dengan ‘surat gelap’ yang memaksanya lengser dari kursi DPC PPP Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan akhirnya buka suara. Ia mengatakan, penonaktifan kader mestinya merujuk pada kinerja dan kepemimpinan di partai. Sebab di tengah anjloknya sebagian besar suara PPP di Kalsel, justru PPP Banjarbaru pada Pemilu 2019 lalu mampu mendongkrak kenaikan 1.612 suara (14,5%) dibanding Pileg 2014. Dengan hasil tersebut, PPP Banjarbaru tidak kehilangan muka karena mampu mempertahankan 4 kursinya di dewan!

“Bahkan PPP Banjarbaru bisa mendudukan kadernya sebagai Wakil Ketua di DPRD Banjarbaru yang saat ini ditempati oleh Pak Napsiani,” ungkapnya kepada Kanalkalimantan.com, Rabu (4/12).

Dari data hasil Pemilu 2019 lalu, suara PPP di Kalsel pada umumnya memang turun drastis. Meski dianggap sebagai efek ekor jas Pilpres, terkait kalahnya pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin yang didukung partai koalisi bersama PPP, tetapi turunnya suara tersebut menjadi pil pahit bagi partai berlambang Ka’bah ini.

Pada pemilu lalu, justru suara PPP Kalsel turun signifikan. Dari 7 kursi yang didapat pada Pemilu 2014, hanya tersisa 3 kursi di DPRD Kalsel. Pun demikian di Banjarmasin yang semula 5 kursi, menjadi 2 kursi. Di Barito Kuala dan Tapin, kini hanya bertahan satu kursi. Di DPRD Banjar, dari 7 kursi kini menjadi 5 kursi. DPRD Tala dari 3 kursi menjadi 2 kursi. Pun di DPRD Tanbu dari 2 kursi menjadi 1 kursi. “Kursi yang bisa dipertahankan hanya di DPRD Banjarbaru dan Kotabaru yang tak bergeser tetap 4 kursi,” katanya.

Begitu pun dengan kinerja kader di eksekutif. Dimana saat ini, Jaya masih berstatus sebagai Wakil Walikota mendampingi petahana Nadjmi Adhani. Ia mengklaim, bahwa lewat hasil survei indikator dukungan masa partai, PPP secara telah mendukung pasangan Incumbent dengan persentase 79,6 persen. “Maka idealnya jutsru Pak Nadjmi dan saya pantas dapat rekomendasi dari parpol melihat dari beberapa hasil, baik itu survei maupun kinerja,” tegasnya.

Tapi Jaya merasa, justru keadaan seperti berbalik. Kerja yang dilakukan justru dikado putusan SK penonaktifan dari DPW PPP. Meski pun ia menyadari, hal tersebut bisa dipahami karena saat ini Ketua DPW PPP Kalsel Aditya Mufti Ariffin juga mencalonkan diri.

Yang jadi persoalaan bagi Jaya, karena sampai saat ini belum secara langsung menggenggam SK penonaktifan dirinya. Ia menyayangkan kondisi ini karena kabar penonaktifan dirinya justru malah diketahui dari berita di media massa.

“Ini kan saya tahunya dari berita di salah satu media tentang SK ini. Sebenarnya yang dinonaktifkan itukan saya, berarti saya harusnya dapat surat tembusan juga. Tapi, saya belum ada melihat fisik surat ini secara langsung,” katanya.

Tidak hanya SK penonaktifan. Jaya juga sampai saat ini belum menerima SK yang dikeluarkan DPP PPP pada 15 Oktober 2019 lalu. Surat yang berisi rekomendasi dukungan kepada Aditya Mufti Ariffin-AR Iwansyah tersebut, tidak pernah sampai ketangan Jaya yang statusnya saat itu masih Ketua DPC PPP Banjarbaru.

Di dalam surat itu, DPP PPP juga memerintahkan kepada pengurus DPC PPP Banjarbaru untuk tidak membuka penjaringan. Padahal sebelum SK itu dikeluarkan, Jaya bersama pengurus DPC PPP Banjarbaru telah melakukan pembahasan tentang Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan mekanisme penjaringan PPP di Banjarbaru, pada 1 Oktober 2019. “Itu rapat terakhir saya sebagai Ketua DPC PPP Banjarbaru. Saya tunggu suratnya, tapi katanya akan ada rapat pengurus dulu,” katanya.

Namun, nyatanya rapat itu hanyalah wacana tak kunjung pasti. Buktinya, rapat tersebut tidak pernah diadakan. Jaya mengatakan dirinya saat itu menunggu rapat tersebut, dengan maksud mencari formula terbaik untik partai dan kader yang ingin berkompetisi.

“Rapat itu saya berharapnya dengan mengekedepankan PPP tetap solid. Mendiskusikan dua kader yang ingin maju, bagimana bagusnya. Tapi, rapat ini belum ada. Semestinya forum rapat itu suatu mekanisme ketika ada suatu polemik,” ceritanya.

Penting bagi Jaya untuk melihat secara langsung kedua SK dari DPP PPP dam DPW PPP Kalsel tersebut. Sebab, Jaya sendiri akan berani menentukan sikap setelah membaca, melihat, dan mempertimbangkan seluruh arahan di surat tersebut.

“Di surat itu kan ada macam-macam itu poin yang bisa menjadi referensi saya untuk memgambil sikap. Kalau saat ini dengan kondisi saya tidak memegang satupun suratnya, ya juga tidak punya referensi apapun,” lugas Jaya.(rico)

Reporter : Rico
Editor : Chell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

HEADLINE

Sempat ke Lain Hati, Golkar ‘Sahkan’ Hubungan dengan Nadjmi-Jaya Lewat Rekomendasi

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Darmawan Jaya mendapat SK Rekomendasi dari DPP Golkar Foto: istimewa
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Langkah incumbent Nadjmi Adhani-Darmawan Jaya Setiawan menatap dua periode pemerintahan lewat Pilkada Banjarbaru, semakin kencang. SK Rekomendasi DPP Partai Golkar, kini mereka genggam setelah diserahkan angsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta, Minggu (12/7/2020).

SK rekomendasi diterima pasangan Nadjmi-Jaya, bersama sejumlah calon yang diusung Partai Golkar lainnya dalam acara ‘Penyerahan Surat Keputusan Pasangan Calon Partai Golkar di Pilkada Serentak 2020’. SK rekomendasi tersebut, menjawab surat yang sebelumnya disampaikan DPD Golkar Kalsel melalui pengajuan rekomendasi No A-054/GOLKAR-KS/V1/2020 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Tahapan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah Partai Golkar di Pilkada 2020.

Sebelumnya, Golkar sempat mendukung pasangan Aditya Mufti Ariffin-AR Iwansyah. Tetapi seiring mundurnya Aditya dengan alasan kemanusiaan karena Pilkada dilaksanakan berbarengan saat Covid-19, akhirnya partai berlambng beringin itu banting setir ke pasangan incumbent.

Ketua Harian DPD Golkar Kalsel H Supian HK menegaskan bahwa DPD Golkal Kalsel akan kembali mengusulkan satu nama kandidat dan orang itu ialah Nadjmi Adhani sebagai pasangan petahana (incumbent).

Saat ini, incumbent meraih dukungan mayoritas parpol. Dalam surat pengajuan rekomendasi No A-054/GOLKAR-KS/V1/2020 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Tahapan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah Partai Golkar, disampaikan sejumlah partai yang mendukung di Pilkada. Koalisi besar pengusung Nadjmi-Jaya terdiri dari sejumlah parpol dengan perolehan sekitar 15 kursi. Terdiri dari NasDem 4 kursi, PKS 2 kursi, Golkar 5 kursi, PDIP 3 kursi dan Demokrat 1 kursi, yang mana lebih dari cukup sebagai syarat pencalonan di jalur Parpol.

Jumlah ini masih akan bertambah jika nanti akhirnya Gerindra yang memiliki 6 kursi dan PAN 2 kursi ikut bergabung.
Sebelumnya, gelombang dukungan parpol kepada incumbent, dimulai dengan pernyataan sikap Golkar dan PDI Perjuangan yang pada awalnya mendukung Aditya. Partai Demokrat juga menjatuhkan pilihan ke mereka. Hal ini dikemukakan Ketua DPC Partai Demokrat Banjarbaru, Sumedi, yang mengaku kepemimpinan Nadjmi-Jaya di kota Banjarbaru selama 5 tahun terakhir layak dilanjutkan.

“Kita mengarah dukungan ke Nadjmi-Jaya,” katanya.
Sumedi mengakui bahwa keputusan untuk mendukung Nadjmi-Jaya telah bulat, dalam pembahasan internal di DPC Partai Demokrat Banjarbaru. Meskipun begitu, tetap saja keputusan final hingga penerbitan SK merupakan ranah DPP Demokrat. (kanalkalimantan.com/tim)

 

Reporter : Tim
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Duet H Rusli-Guru Fadlan Jemput SK Rekomendasi DPP Golkar di Jakarta

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Pasangan H Rusli- KH Fadlan As’ary semakin mantab menuju pencalonan di Pilkada Banjar. SK Rekomendasi DPP Partai Golkar terkait pencalonannya di Pilkada kini sudah digenggaman. Surat tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartato di Jakarta, Minggu (12/7/2020).

Diterimanya SK tersebut setelah sebelumnya DPD Golkar Kalsel mengeluarkan surat pengajuan rekomendasi No A-054/GOLKAR-KS/V1/2020 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Tahapan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah Partai Golkar di Pilkada 2020.

Terkiat dukungan tersebut, Guru Fadlan mengatakan diterimanya SK dari DPP Golkar semakin memantabkan langkah duet H Rusli-Guru Fadlan di Pilkada Banjar. “Ya, alhamdulillah. Insyallah partai-partai lain juga akan menyusul,” katanya.

Saat ini, tarung Pilkada Banjar makin kompetitif pasca mundurnya incumbent Bupati H Khalilurrahman. Sejumlah kandidat semakin mantab menatap kursi Bupati dan Wakil Bupati Banjar, termasuk duet H Rusli- KH Muhammad Fadlan Asy’ari atau Guru Fadlan, yang disokong Golkar dan gabungan partai lain.

 

Bahkan, saat ini paket yang termasuk muncul belakangan ini diklaim memiliki sokongan lebih dari separuh kursi parlemen di DPRD Banjar. Besarnya dukungan ini terungkap dalam surat pengajuan rekomendasi DPD I Golkar Kalsel ke DPP Golkar, No A-054/GOLKAR-KS/V1/2020 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Tahapan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah Partai Golkar di Pilkada 2020.

Dimana dalam surat tersebut disampaikan, untuk Pilkada Banjar, Golkar Kalsel mencalonkan duet H Rusli-Guru Fadlan. Paket ini disokong 6 koalisi parpol terdiri dari Partai Golkar yang memiliki 8 kursi di parlemen, PKS 2 kursi, PPP 5 kursi, PDIP 2 kursi, PAN 3 kursi, dan Demokrat 4 kursi. Sehingga total ada 24 kursi yang menyokong pencalonan di Pilkada.

Jumlah tersebut lebih dari separuh kursi di DPRD Banjar sebanyak 45 kursi. Artinya, dukungan massif ini sudah jauh melampaui dari batas minimum syarat mengusung calon dari jalur partai di KPU Banjar. Guna dapat maju di Pilkada Kabupaten Banjar 2020 melalui jalur partai politik, syaratnya pasangan bakal calon minimal harus mendapat dukungan 20 persen atau 9 kursi di DPRD Banjar.

Pasangan H Rusli-Guru Fadlan memang bisa menjadi poros kekuatan baru di kabupaten berjuluk Serambi Makkah ini. Selain sokongan porpol, kedua tokoh tersebut juga memiliki basis massa yang kuat. H Rusli yang saat ini duduk sebagai Ketua DPD Golkar Banjar sekaligus anggota DPRD Kalsel, tercatat sebagai anggota dewan dengan raihan suara terbanyak pada pemilu 2029 lalu.

Sedangkan Guru Fadlan, selain tokoh Nadhlatul Ulama (NU) juga merupakan mantan Ketua MUI Kabupaten Banjar. Sebelumnya, pasangan in juga telah mendapat surat rekomendasi dari PPP, dan PKS. Bahkan, PPP telah lebih dulu secara terang-terangan menyatakan dukungannya!. “Syukur Alhamdulillah pasangan kami memang mendapat kepercayaan dan menerima SK dari PPP dan PKS. Semoga kepercayaan ini berlanjut dan mendapat kepercayaan masyarakat untuk menjadikan Kabupaten Banjar lebih baik,” kata H Rusli.

Di sisi lain, tampilnya tokoh lain juga tak bisa dianggap enteng. Seperti Wakil Bupati Saidi Mansyur, yang juga memastikan mendapatkan 1 tiket di Pilkada Banjar. Saidi mendapat dukungan dari tiga partai besar yakni, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan terbaru adalah Partai Demokrat.

Penyerahan SK tersebut dilakukan ketika Saidi Mansyur bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Ketua DPD Demokrat Kalsel, Rusian. Selasa (30/6/2020).

“Kami kini sudah mengantongi surat dukungan dari tiga partai, dan dukungan dari Partai Demokrat baru tadi kami terima, dan diserahkan langsung oleh ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono,” ujar Saidi Mansyur, Selasa (30/6/2020).

Menurut dia, AHY mendoakan Saidi terpilih sebagai bupati dan bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Banjar. Dengan bergabungnya dua partai itu bersama Partai Nasdem, artinya Saidi mengantongi 16 kursi. Yakni, Partai Nasdem memiliki tujuh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjar, PKB lima kursi, dan Partai Demokrat sebanyak empat kursi.

Dengan total 16 kursi dari tiga partai tersebut, maka dipastikan Saidi Mansyur telah memenuhi syarat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Banjar. Syarat di KPU minimal sembilan kursi untuk dapat maju dipilkada nanti. (Kanalkalimantan.com/tim)

 

Reporter : Tim
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Covid-19 Kalsel di Angka 4.146, Kasus Baru 78 Orang, Sembuh 112 Orang

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi Covid-19. foto: Pexels
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Jumlah kasus Covid-19 di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel ) masih terus menanjak, meski secara perlahan tapi pasti angka kesembuhan penderita juga meningkat.

Ada tambahan 78 kasus baru ini, secara kumulatif jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kalsel sudah di angka 4.146 per Minggu (12/7/2020). Kabar duka juga kembali disampaikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalsel, dimana dilaporkan ada lima kasus kematian pasien Covid-19 di Kalsel.

Yaitu dua orang asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meninggal dunia pada 3 dan 9 Juli 2020 kemarin, dua orang asal Kota Banjarmasin yang meninggal dunia pada 11 dan 23 Juni 2020 serta satu orang asal Kota Banjarbaru yang meninggal dunia pada 12 Juli 2020.

Sehingga, total angka kematian pasien Covid-19 di Kalsel berjumlah 216 kasus atau 5,2 persen dari seluruh kasus Covid-19 di Kalsel.

 

Data Covid-19 Kalsel per Minggu 12 Juli 2020. grafis: yuda/kanalkalimantan

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalsel Muhammad Muslim, ada tambahan 112 orang yang sembuh kali ini, persentase kesembuhan pasien Covid-19 di Kalsel kembali meningkat menjadi 33,6 persen.

“Persentase ini meningkat cukup tajam jika dibandingkan persentase kesembuhan pada awal bulan Juni 2020 lalu yang masih berada di angka 11 persen,” ujarnya.

Mereka merupakan para pasien yang dirawat di beberapa Rumah Sakit (RS), fasilitas karantina di Kalsel maupun yang menjalani isolasi mandiri.

Diantaranya 49 orang di karantina balai Diklat Ambulung Banjarbaru, 22 orang di fasilitas karantina Bapelkes Banjarbaru, 22 orang di fasilitas karantina Kabupaten Balangan, 6 orang di fasilitas karantina di Kabupaten Banjar dan dua orang di fasilitas karantina Kabupaten Batola.

Satu orang di fasilitas karantina di Kabupaten Hulu Sungau Tengah, tujuh orang di fasilitas karantina Kabupaten Tanahlaut, empat orang di RS Bhayangkara, lima orang di RSUD dr H Moch Ansari Saleh dan dua orang di RSUD Ulin Banjarmasin.

Sedangkan tambahan kasus terkonfirmasi Covid-19 yang terkonfirmasi kali ini sebanyak 78 orang yang berasal dari sembilan kabupaten/kota.

Paling banyak di Kota Banjarmasin sebanyak 33 kasus, lalu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan 18 kasus, Kabupaten Tanah Laut 10 kasus, Kabupaten Tanah Bumbu 6 kasus, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Balangan masing-masing 4 kasus.

Lalu di Kabupaten Batola, Kabupaten Tapin dan Kota Banjarbaru masing-masing satu kasus. Kali ini, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) tercatat sebanyak 398 orang dan orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 733 orang. (kanalkalimantan.com/bie)

Reporter : bie
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->