Darmawan Jaya: Penonaktifan Kader Mestinya Merujuk Kinerja dan Kepemimpinan di Partai!

BANJARBARU, Ditembak dengan ‘surat gelap’ yang memaksanya lengser dari kursi DPC PPP Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan akhirnya buka suara. Ia mengatakan, penonaktifan kader mestinya merujuk pada kinerja dan kepemimpinan di partai. Sebab di tengah anjloknya sebagian besar suara PPP di Kalsel, justru PPP Banjarbaru pada Pemilu 2019 lalu mampu mendongkrak kenaikan 1.612 suara (14,5%) dibanding Pileg 2014. Dengan hasil tersebut, PPP Banjarbaru tidak kehilangan muka karena mampu mempertahankan 4 kursinya di dewan!

“Bahkan PPP Banjarbaru bisa mendudukan kadernya sebagai Wakil Ketua di DPRD Banjarbaru yang saat ini ditempati oleh Pak Napsiani,” ungkapnya kepada Kanalkalimantan.com, Rabu (4/12).

Dari data hasil Pemilu 2019 lalu, suara PPP di Kalsel pada umumnya memang turun drastis. Meski dianggap sebagai efek ekor jas Pilpres, terkait kalahnya pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin yang didukung partai koalisi bersama PPP, tetapi turunnya suara tersebut menjadi pil pahit bagi partai berlambang Ka’bah ini.

Pada pemilu lalu, justru suara PPP Kalsel turun signifikan. Dari 7 kursi yang didapat pada Pemilu 2014, hanya tersisa 3 kursi di DPRD Kalsel. Pun demikian di Banjarmasin yang semula 5 kursi, menjadi 2 kursi. Di Barito Kuala dan Tapin, kini hanya bertahan satu kursi. Di DPRD Banjar, dari 7 kursi kini menjadi 5 kursi. DPRD Tala dari 3 kursi menjadi 2 kursi. Pun di DPRD Tanbu dari 2 kursi menjadi 1 kursi. “Kursi yang bisa dipertahankan hanya di DPRD Banjarbaru dan Kotabaru yang tak bergeser tetap 4 kursi,” katanya.

Begitu pun dengan kinerja kader di eksekutif. Dimana saat ini, Jaya masih berstatus sebagai Wakil Walikota mendampingi petahana Nadjmi Adhani. Ia mengklaim, bahwa lewat hasil survei indikator dukungan masa partai, PPP secara telah mendukung pasangan Incumbent dengan persentase 79,6 persen. “Maka idealnya jutsru Pak Nadjmi dan saya pantas dapat rekomendasi dari parpol melihat dari beberapa hasil, baik itu survei maupun kinerja,” tegasnya.

Tapi Jaya merasa, justru keadaan seperti berbalik. Kerja yang dilakukan justru dikado putusan SK penonaktifan dari DPW PPP. Meski pun ia menyadari, hal tersebut bisa dipahami karena saat ini Ketua DPW PPP Kalsel Aditya Mufti Ariffin juga mencalonkan diri.

Yang jadi persoalaan bagi Jaya, karena sampai saat ini belum secara langsung menggenggam SK penonaktifan dirinya. Ia menyayangkan kondisi ini karena kabar penonaktifan dirinya justru malah diketahui dari berita di media massa.

“Ini kan saya tahunya dari berita di salah satu media tentang SK ini. Sebenarnya yang dinonaktifkan itukan saya, berarti saya harusnya dapat surat tembusan juga. Tapi, saya belum ada melihat fisik surat ini secara langsung,” katanya.

Tidak hanya SK penonaktifan. Jaya juga sampai saat ini belum menerima SK yang dikeluarkan DPP PPP pada 15 Oktober 2019 lalu. Surat yang berisi rekomendasi dukungan kepada Aditya Mufti Ariffin-AR Iwansyah tersebut, tidak pernah sampai ketangan Jaya yang statusnya saat itu masih Ketua DPC PPP Banjarbaru.

Di dalam surat itu, DPP PPP juga memerintahkan kepada pengurus DPC PPP Banjarbaru untuk tidak membuka penjaringan. Padahal sebelum SK itu dikeluarkan, Jaya bersama pengurus DPC PPP Banjarbaru telah melakukan pembahasan tentang Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan mekanisme penjaringan PPP di Banjarbaru, pada 1 Oktober 2019. “Itu rapat terakhir saya sebagai Ketua DPC PPP Banjarbaru. Saya tunggu suratnya, tapi katanya akan ada rapat pengurus dulu,” katanya.

Namun, nyatanya rapat itu hanyalah wacana tak kunjung pasti. Buktinya, rapat tersebut tidak pernah diadakan. Jaya mengatakan dirinya saat itu menunggu rapat tersebut, dengan maksud mencari formula terbaik untik partai dan kader yang ingin berkompetisi.

“Rapat itu saya berharapnya dengan mengekedepankan PPP tetap solid. Mendiskusikan dua kader yang ingin maju, bagimana bagusnya. Tapi, rapat ini belum ada. Semestinya forum rapat itu suatu mekanisme ketika ada suatu polemik,” ceritanya.

Penting bagi Jaya untuk melihat secara langsung kedua SK dari DPP PPP dam DPW PPP Kalsel tersebut. Sebab, Jaya sendiri akan berani menentukan sikap setelah membaca, melihat, dan mempertimbangkan seluruh arahan di surat tersebut.

“Di surat itu kan ada macam-macam itu poin yang bisa menjadi referensi saya untuk memgambil sikap. Kalau saat ini dengan kondisi saya tidak memegang satupun suratnya, ya juga tidak punya referensi apapun,” lugas Jaya.(rico)