Data Industri Kecil Meubel Tak Valid, Disperindagkop HSU Lakukan Pendataan Ulang

AMUNTAI, Perubahan jumlah pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) membuat Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) HSU harus melakukan pendataan. Industri Kecil Menenngah di Kabupaten HSU didapat data pasti jumlannya, sebagai objek evaluasi terhadap pembinaan perkembangan seluruh IKM.

Hal tersebut diutarakan H Muhammad Yani. Kabid Perdagangan Disperindagkop HSU kepada Kanalkalimantan disela-sela sosialisasi pendataan IKM se Kabupaten HSU selama 2 hari bersama dengan 20 perwakilan petugas kecamatan di Aula Disperindagkop HSU, Jum’at (25/1).

Yani mengungkapkan, seringkali ditemukan perpindahan pelaku usaha di Hulu Sungai Utara seperti contoh pelaku usaha industri meubel kayu yang beralih ke meubel alumunium. Lantaran bahan baku meubel kayu kini sulit diperoleh, maka para pelaku usaha dengan cepat menyesuaikan dengan berpindahnya menjadi pelaku usaha meubel alumunium.

“Dengan perubahan dan peralihan yang begitu drastis sehingga perlu adanya pendataan ulang setiap tahunnya, agar jumlah pasti pelaku usaha IKM di HSU ada data yang valid,” terangnya

Dikatakannya, selain untuk memperoleh data yang pasti, pendataan ulang ini juga dimaksudkan untuk bahan evaluasi kinerja dinas yang selama ini melakukan fokus melakukan pembinaan kepada para IKM.

“Tahun 2019 ini melalui evaluasi data kita dapat mengetahui apakah pertumbuhan perkembangan industri kecil menengah ini mengalami kenaikan, peningkatan ataupun mengalami penurunan, karena itu diperlukan pendataan ulang,” ujarnya.
Para petugas kecamatan melalui koordinasi dengan para kepala desa dan didampingi Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) Disperindagkop dapat memperoleh informasi data yang tepat terhadap perkembangan, pertumbuhan maupun penurunan jumlah IKM di seluruh HSU.
Dengan data valid, Disperindagkop HSU bisa memberikan pembinaan pengembangan IKM tersebut, seperti pelatihan peningkatan kualitas SDM, atau pemberian fasilitas alat/mesin pendukung usaha.

Sekretaris Disperindagkop HSU Ahmad Redhani saat membuka kegiatan mengatakan, dalam rangka membantu pemerintah pusat mendata kembali IKM-IKM di seluruh Indonesia.
“Data tersebut sangat diperlukan oleh pemerintah pusat melalui lembaga Bappenas untuk mendukung pembangunan di seluruh Indonesia,” katanya.
Ada sekitar 2000 IKM di Kabupaten HSU yang pernah terdata, pendataan ulang yang didapat kali ini nantinya dapat singkron dengan data Badan Pusat Statistik, sehingga segala program dan hal-hal terkait didalamnya dapat tertanggulangi dengan mudah. (dew)