Connect with us

NASIONAL

Demokrat dan PAN Beri ‘Lampu Hijau’ Pam Swakarsa Bentukan Polri

Diterbitkan

pada

Usualan pembentukan Pam Swakarsa didukung Demokrat dan PAN/ilustrasi Foto: gelora
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak mempersoalkan langkah Kapolri Jenderal Idham Azis menghidupkan kembali Pengamanan (Pam) Swakarsa.

Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto yakin Pam Swakarsa akan membantu tugas Polri dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.

Pembentukan Pam Swakarsa dilakukan Idham dengan meneken Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa pada 5 Agustus 2020.

“Perkap 4/2020 sudah sangat komprehensif pengaturannya, dalam rentan kendali pengawasan dan pengendalian yang terukur dari Kapolri.



Saya meyakini Pam Swakarsa ini akan sangat membantu tugas Polri dalam memelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat,” ucap Didik kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/9/2020).

Ia berpendapat, Perkap Pam Swakarsa telah mengatur secara detail terkait standardisasi khusus soal perekrutan, pelatihan, pengukuhan dengan kualifikasi yang terukur, hingga warna seragam satpam;

Anggota Komisi III DPR RI itu pun menyadari dan meyakini aturan yang komprehensif tersebut dibuat Idham mempertimbangkan segala aspek untuk mempermudah tugas pengawasan dan pengendalian oleh Polri.

Terpisah, anggota Komisi III Fraksi PAN Sarifuddin Sudding meminta pembentukan Pam Swakarsa tidak dilihat dalam konotasi yang negatif.

Menurutnya, Pam Swakarsa adalah upaya yang dilakukan Polri untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

“Jangan kita lihat bahwa dia itu Pam Swakarsa, itu dari elemen masyarakat yang dilibatkan polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Jangan konotasinya Pam Swakarsa ini enggak baik,” kata Sudding.

Menurutnya, peran masyarakat dalam berbagai upaya kepolisian sangat dibutuhkan. Menurutnya, Pam Swakarsa ini bisa menjadi sumber informasi polisi dalam mengungkap berbagai tindak kejahatan seperti narkotika dan terorisme.

Sudding menambahkan, Pam Swakarsa nantinya tidak akan dibekali senjata. Menurutnya, Pam Swakarsa pun dibentuk bukan dengan tujuan untuk berhadapan langsung dengan masyarakat.

“Kalau tidak ada pelibatan unsur masyarakat dalam berbagai kejahatan yang terjadi, apa itu narkoba kalau tidak ada sumber informasi masyarakat agak repot polisi melakukan penanggulangan.

Begitu juga kejahatan terorisme, ketika tidak ada sumber informasi dari masyarakat dan kerja sama aparat dan masyarakat sulit deteksi,” katanya.

“Jadi, tidak lalu kemudian Pam Swakarsa pegang senjata lalu berhadapan dengan masyarakat, tidak dalam konteks itu. Paling tidak ada bagian tertentu yang harus dilibatkan,” imbuhnya.(cnnindonesia)

Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan
Komentar

NASIONAL

Melihat Grafik Covid-19 di Sembilan Provinsi Usai 2 Pekan Ditangani Luhut

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Luhut ditunjuk Presiden Jokowi untuk menurunkan angka Covid-19 di sembilan Provinsi, termasuk Kalsel. Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Hampir dua pekan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo bersama-sama mencoba menurunkan kasus Covid-19 di 9 provinsi. Bagaimana hasilnya?

Pada 15 September lalu keduanya mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo kepada Luhut dan Doni untuk menurunkan kasus Covid-19, angka kematian, dan meningkatkan kesembuhan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

Berdasarkan laman https://covid19.go.id/, grafik tambahan kasus covid-19 secara nasional dalam rentang waktu 15-28 September, cenderung meningkat.

Pada 15 September, tambahan kasus positif sebanyak 3.507, kemudian meningkat 3.963 pada keesokannya (16/9/2020). Lalu setelahnya menurun ke 3.635 (17/9/2020), namun meningkat kembali 3.891 (18/9/2020).



 

Setelahnya, tambahan kasus terus meningkat hingga capaian 4.168 kasus pada (19/9/2020), atau kali pertama menembus angka 4.000 kasus harian.

Bukannya menurun, tambahan kasus positif terus meningkat di angka 4.000 kasus. Bahkan tercatat tiga kali rekor berturut-turut pada 23-25 September.

Tambahan kasus pada 23 September sebanyak 4.465, 24 September 4.634, 25 September 4.823.

Dua hari selanjutnya pada 26-27 September, tambahan kasus Covid-19 mengalami penurunan, meski masih berada di angka 4.000 kasus dalam sehari. Tepatnya 4.494 (26/9/2020), dan 3.874 pada (27/9/2020).

Sementara Senin (28/9/2020) ada tambahan kasus sebanyak 3.509 kasus positif covid-19.

Secara akumulatif kasus positif selama September mencapai 103.926 kasus. Jauh lebih tinggi dari akumulatif kasus pada Agustus 66.420 kasus. Sementara periode 15-28 September ada penambahan 57.199 kasus baru.

Di 9 provinsi prioritas, akumulasi kasus positif selama dua minggu berturut-turut mengalami penurunan, meski ada beberapa provinsi masih menunjukkan peningkatan kasus.

Pada 15-21 September, di mana minggu pertama Luhut dan Doni menangani pandemi di 9 provinsi prioritas, akumulasi kasus Covid-19 di sana terhitung 27.329 kasus.

Kemudian minggu kedua menggunakan perhitungan 22-28 September sebanyak 19.836 kasus positif. Angka ini lebih rendah dibanding pekan sebelumnya.

Secara rinci, di 9 Provinsi prioritas seperti DKI Jakarta mencatat 8.219 kasus pada minggu pertama, kemudian turun pada minggu kedua 8.022 kasus.

Di Jawa Barat terjadi peningkatan, minggu pertama 2.911 kasus dan minggu kedua 3.941 kasus. Jawa Tengah 1.841 kasus minggu pertama dan 2.176 kasus minggu kedua.

Jawa Timur 2.645 kasus di minggu pertama, menurun di minggu ke dua menjadi 2.098 kasus. Kalsel 394 kasus, dan 420 kasus di minggu ke dua.

Sulawesi Selatan 927 kasus minggu pertama dan 951 kasus di minggu kedua.

Lalu di Bali 576 kasus di minggu pertama dan 751 kasus pada minggu kedua, Sumatera Utara 909 kasus minggu pertama dan 655 kasus di minggu kedua.

Terakhir, Provinsi Papua 604 kasus dan meningkat 823 kasus di minggu kedua.

Kemudian pada kasus kematian secara nasional dilihat dari grafik milik Satgas Covid-19 masih fluktuatif, namun cenderung menurun setelah tembus rekor 160 kematian dalam sehari.

Pada minggu pertama Luhut dan Doni menurunkan angka kematian di 9 provinsi, telah terakumulasi angka kematian berjumlah 608. Kemudian menurun di minggu kedua 569.

Namun ada kenaikan angka kematian di Jawa Barat, pada minggu pertama tercatat 20 kasus kematian, meningkat di minggu kedua 71 kasus.

Lalu kasus sembuh, dilihat berdasarkan grafik sembuh nasional masih fluktuatif.

Beberapa kali kasus sembuh menunjukkan kenaikan yakni pada 18 September (4.022 kasus), dan 25 September (4.343 kasus). Kasus sembuh di 9 provinsi meningkat pada minggu kedua sebanyak 19.609 kasus, dari minggu sebelumnya 15.701 kasus.

Hingga 28 September 2020, jumlah kasus positif di 9 provinsi tersebut adalah:
1. Bali: Positif 8.639 positif, 7.126 sembuh, 263 meninggal
2. DKI Jakarta: 71.339 positif, 57.657 sembuh, 1.695 meninggal
3. Jawa barat: 21.443 positif, 13.181 sembuh, 390 meninggal
4. Jawa Tengah: 21.930 positif, 15.574 sembuh, 1.397 meninggal
5. Jawa Timur: 43.174 positif, 36.323 sembuh, 3.138 meninggal
6. Kalimantan Selatan: 10.237 positif, 8.682 sembuh, 417 meninggal
7. Sulawesi Selatan: 15.354 positif, 11.503 sembuh, 413 meninggal
8. Sumatera Utara: 10.123 positif, 6.636 sembuh, 423 meninggal
9. Papua: 5.999 positif, 3.743 sembuh, 80 meninggal
(Kanalkalimantan.com/cnnindonesia)

Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

Amnesty International Soroti 2 Eks Tim Mawar Diangkat Jadi Anak Buah Prabowo di Kemhan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Amnesti Internasional mempertanyakan pengangkatan bekas anggota Tim Mawar dianggat Prabowo sebagai pejabat di Kemhan Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Amnesty International Indonesia menyoroti pergantian pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Dua nama pejabat yang ditunjuk Menhan Prabowo Subianto merupakan eks anggota Tim Mawar.

Dua nama yang disorot Amnesty International adalah Brigadir Jenderal TNI Dadang Hendrayudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus.

Brigjen Dadang Hendrayudha diangkat jadi Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, sementara Brigjen TNI Yulius Selvanus ditunjuk jadi Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemhan.

Dilansir detik, pengangkatan keduanya berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 166/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan.



Keppres itu diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 September 2020.

Berdasarkan putusan perkara No. PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999 yang ditampilkan di situs Kontras, ada 11 eks anggota Tim Mawar yang dijatuhi hukuman. Brigjen Dadang Hendrayudha dan Brigjen Yulius Selvanus termasuk di antaranya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai dua nama tersebut memiliki kaitannya dengan Tim Mawar dan penculikan aktivis pada 1997.

“Berikut tanggapan saya atas keputusan Menhan Prabowo yang mengangkat dua pejabat baru yang pernah terimplikasi kasus Tim Mawar,” kata Usman Hamid dalam keterangan persnya, Jumat (25/9/2020).

Dia menilai pergantian pejabat yang dilakukan Menhan Prabowo Subianto itu dinilai melanggar janji pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.

“Dengan langkah Menhan tersebut, Presiden Jokowi dan DPR RI akan semakin dinilai melanggar janjinya, terutama dalam mengusut kasus penculikan aktivis dan penghilangan paksa serta pelanggaran HAM masa lalu di negara ini,” katanya.

“Presiden baru saja menyerahkan kendali kekuatan pertahanan negara kepada seseorang yang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk penghilangan paksa, oleh komisi hak asasi manusia (HAM) Indonesia sendiri.

Dan sekarang orang tersebut melanjutkannya dengan mengangkat orang-orang yang terimplikasi hukum atas Kasus penculikan yang pernah diadili di Mahkamah Militer,” sambungnya.

Lebih lanjut Usman menilai langkah yang dilakukan Prabowo itu mengirimkan sinyal sebagai upaya untuk melupakan pelanggaran HAM masa lalu.

Dia juga mengungkit Prabowo dalam tuduhan penyiksaan dan penganiayaan aktivis sebelum reformasi.

“Perkembangan ini mengirimkan sinyal yang mengkhawatirkan bahwa para pemimpin Indonesia telah melupakan hari-hari tergelap dan pelanggaran terburuk yang dilakukan di era Soeharto.

Ketika Prabowo memimpin pasukan khusus, para aktivis menghilang dan banyak tuduhan penyiksaan dan penganiayaan lainnya,” kata dia.

Lebih lanjut Usman menilai pemerintah memberikan jabatan kepada orang yang harusnya bertanggung jawab terhadap kejahatan HAM masa lalu. Dia menyebut pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM harusnya tidak diberi jabatan.

“Alih-alih menempatkan mereka yang diduga bertanggung jawab pidana ke pengadilan, pemerintah semakin membuka pintu bagi orang-orang yang terimplikasi pelanggaran HAM masa lalu dalam posisi kekuasaan.

Ini bukan sekadar pragmatisme politik kekuasaan, tetapi juga penghinaan terhadap hak asasi manusia yang ditetapkan pada era Reformasi. Mereka yang terlibat pelanggaran HAM seharusnya tidak diberikan posisi komando di Militer maupun jabatan strategis dan struktural di pemerintahan,” jelas Usman.

Usman kemudian meminta pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu serta memberikan ganti rugi kepada keluarga.

“Amnesty menyerukan kepada pemerintah untuk memastikan bahwa kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu diselidiki secara menyeluruh, diselesaikan sepenuhnya sesuai keadilan hukum, dan korban hilang dijelaskan nasib dan keberadaannya, serta diberi ganti rugi yang efektif,” katanya.

Menanggapi hal itu, juru bicara Menhan Prabowo Subianto, Dahni Anzar Simanjuntak, mengatakan pergantian jabatan adalah hal biasa. Dia menyebut pergantian itu dalam rangka penyegaran organisasi.

“Pergantian tersebut hal biasa, dalam rangka penyegaran organisasi Kemhan dan tour of duty,” kata Dahnil saat dihubungi terpisah. (kanalkalimantan.com/detik)

Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->