Connect with us

Bisnis

Dibumbui Isu Pindah Ibu Kota, Orang Makin Nafsu Beli Properti di Kalimantan

Diterbitkan

pada

Head of Real Estate Category OLX Indonesia Ignasius Ryan Hasyim. Foto : Suara.com/Muslimin
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rencana pemindahan ibu kota di luar Pulau Jawa yang disebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat masyarakat bernafsu untuk membeli properti. Berdasarkan rencana tersebut, membuat pencarian properti di Palangkaraya, Kalimantan Tengah meningkat.

Head of Real Estate Category OLX Indonesia, Ignasius Ryan Hasyim mengungkapkan, pencarian properti untuk di Palangkaraya biasanya hanya berkisar 300 pencarian lalu meningkat 1.500 pencarian dalam satu hari. Jumlah tersebut hasil dari jumlah pencarian pada bulan April 2019.

“Pencarian properti di OLX untuk Palangkaraya naik 5 kali lipat sejak Presiden Jokowi mengumumkan wacana pemindahan ibu kota,” ujar Ignasius di kantor OLX, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2019).

Menurutnya Pulau Kalimantan memiliki tiga aspek pendukung yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota seperti geografis, persebaran penduduk dan jumlah pembangunan.



Ignasius memprediksi, bila rencana tersebut dilakukan akan ada peningkatan kebutuhan properti.

“Nantinya ada 4,3 juta orang harus pindah artinya rata-rata 15 juta orang butuh rumah baru,” tambahnya.

Selain Palangkaraya, Ignasius menambahkan wilayah yang berpotensi menjadi peningkatan pencarian properti untuk Kalimantan Timur di Kutai Kartanegara dan Kalimantan Tengah Seperti Gunung Mas dan Katingan.

“Yang harus dipantau harga tanah di Kalimantan,” terangnya.

Ignasius menuturkan untuk pemindahan ibu kota tidak asing lagi karena sudah dilakukan oleh 13 negara dari tahun 1960. (suara.com)

Reporter:suara.com
Editor:KK


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bisnis

Menkeu : Dampak PSBB Jawa-Bali Tekan Pertumbuhan Ekonomi RI!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Menteri Keuangan Sri Mulyani Foto; suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jawa dan Bali pada 11 Januari-25 Januari 2021 mendatang akan menekan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Rabu (6/1/2021).

Perkiraan itu didasarkan pada kebijakan yang pernah diterapkan pemerintah pada awal kemunculan pandemi corona pada Maret lalu. Saat itu, sejumlah daerah, salah satunya menerapkan PSBB ketat supaya virus corona tidak menyebar.

Efeknya, konsumsi masyarakat tertekan hebat. Ekonomi nasional yang pada kuartal IV 2019 masih bisa tumbuh di level 4,97 persen langsung terjun bebas ke level 2,97 persen.

Pada kuartal II 2020 bahkan tekanan terus berlanjut sehingga membuat ekonomi dalam negeri anjlok jadi minus 5,32 persen. “Pasti ada dampaknya ke perekonomian dan pemerintah tidak punya banyak pilihan. Kalau tidak dilakukan (PSBB) ekonomi bisa tambah buruk,” katanya seperti dilansir CNNIndonesia.



Namun, Sri Mulyani mengaku belum bisa memperkirakan berapa besar penurunan kinerja ekonomi yang terjadi akibat kebijakan itu. Pasalnya, pihaknya masih harus melihat perkembangan pemberlakuan kebijakan tersebut.

Agar tidak berdampak besar, ia juga meminta masyarakat untuk ikut aktif dalam mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus corona dengan mematuhi protokol kesehatan
Sebagai informasi, pemerintah memberlakukan PSBB di Jawa dan Bali mulai 11 Januari hingga 25 Januari mendatang.

Ini dilakukan demi menekan penyebaran virus corona yang belakangan terus meningkat.
Data pemerintah sampai dengan Rabu (6/1) ini jumlah kasus positif corona di Indonesia sudah mencapai 788.402, atau meningkat 8.854 dibanding Selasa (5/1) kemarin.

Peningkatan kasus tersebut merupakan rekor tertinggi sejak corona masuk ke Indonesia. Dari jumlah kasus positif tersebut, 23.296 di antaranya meninggal dunia. Sementara itu, 652.513 sembuh. (cnnindonesia)

Editor: cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Bisnis

Presiden Jokowi Andalkan Vaksinasi Gratis untuk Pulihkan Ekonomi di 2021

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Jokowi gratiskan vaksin Covid-19. (Biro Pers, Sekretariat Presiden & Pixabay/PhotoLizM)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – Presiden Jokowi menyebut pemerintah telah memiliki strategi dalam memulihkan perekonomian pada 2021. Salah satu program andalannya yaitu vaksinasi.

Menurut Jokowi, vaksinasi bisa membuat masyarakat bisa kembali normal dalam menjalankan usahanya.

Sehingga, kegiatan usaha yang mulai jalan itu bisa memulihkan perekonomian pada 2021.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memastikan, vaksinasi yang diberikan ke masyarakat tak akan dipungut biaya alias gratis.



“Adanya program vaksinasi ini kita harapkan kepercayaan publik tentang penanganan covid-19 muncul dan timbulkan rasa aman di masyarakat. Sehingga, PEN dapat berjalan lebih cepat, konsumsi akan naik dan kembali normal,” ujar Jokowi dalam acara outlook perekonomian secara virtual, Selasa (22/12/2020).

Selain itu, pemerintah juga masih memprioritaskan penanganan kesehatan pada tahun 2021.

Begitu juga untuk jaring pengaman sosial berupa bantuan sosial juga masih dijalankan pada tahun depan.

“Secara konsisten kebijakan PEN yang dijalankan sudah mulai terlihat hasilnya tren perbaikan, ini berharap situasi perekonomian kita ke depan akan lebih baik dan akan membaik,” ucapnya.

Mantan Walikota Solo ini menambahkan, pada tahun depan investasi juga akan meningkat, karena regulasi terkait investasi sudah dimudahkan lewat UU Cipta Kerja.

“Terlebih lagi kita kembali dapatkan fasilitas GSP dari AS tentu akan dorong kinerja ekspor,” pungkas Jokowi. (suara.com)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->