Connect with us

HEADLINE

Dijadwal Ulang, 8 Balon Kepala Daerah Positif Covid-19 Tes Kesehatan 13-18 September

Diterbitkan

pada

Pemeriksan kesehatan bakal calon kepala daerah di RSUD Ulin Banjarmasin beberapa waktu lalu. Foto : Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – KPU Provinsi Kalimantan Selatan terima hasil pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon (Bapaslon) Pilkada di Kalsel, Jumat (11/9/2020). Hasil pemeriksaan diserahkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin kepada KPU Provinsi Kalsel dan KPU kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada.

Menurut Komisioner KPU Provinsi Kalsel Divisi Teknis Penyelenggaraan, Dr Hatmiati, tahapan selanjutnya yang akan dilakukan yaitu menggelar rapat pleno, sekaligus rapat persiapan untuk penetapan pasangan calon pada 23 September 2020, dan pengundian nomor urut pasangan calon pada 24 September 2020 mendatang.

Disinggung adanya bakal calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif Covid-19, Hatmiati menyebut pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan RSUD Ulin Banjarmasin, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan BNN Provinsi Kalsel.

“Untuk pemeriksaan kesehatan lanjutan bagi bakal calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif Covid-19 itu, dijadwalkan pada tanggal 13-18 September mendatang.



Kemudian tanggal 21 September itu akan dilakukan penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan bagi calon yang tertunda itu,” papar Hatmiati, Jumat (11/9/2020) siang.

Tujuannya agar bapaslon yang tertunda menjalani pemeriksaan kesehatan, dapat mengikuti penetapan pasangan calon yang akan dilangsungkan pada 23 September 2020 mendatang. Dengan catatan, syarat pencalonannya masih terpenuhi.

Bapaslon yang mengalami penundaan pemeriksaan kesehatan, imbuh Hatmiati, ada di 5 kabupaten dan kota di Kalsel yang menyelenggarakan Pilkada Serentak. Yaitu di Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

“Kita sudah melakukan koordinasi dengan KPU kabupaten/kota dan tim kesehatan tadi,” lugasnya.

Hasil pemeriksaan sendiri tidak untuk diumumkan. Namun, untuk memenuhi syarat pencalonan bapaslon di Pilkada di Kalsel. “Nantinya kita sampaikan, misalnya yang bersangkutan memenuhi syarat, untuk melanjutkan pencalonan,” ucap Hatmiati.

Namun begitu, Hatmiati masih belum membuka hasil pemeriksaan. Karena, hasil pemeriksaan kesehatan sendiri akan diumumkan pada 13-14 September 2020 mendatang.

“Itu akan diberitakan kepada masyarakat. Jadi kami melakukan rapat pleno nanti, pada tanggal 13 September nanti kami akan mengundang bapaslon dan instansi terkait untuk menyampaikan hasilnya,” tandas Hatmiati. (kanalkalimantan.com/fikri)

 

Reporter: Fikri
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Besok Sidang Perdana Pilgub Kalsel di MK, Denny Nyatakan Siap Tarung dengan Bukti dan Data!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Denny Indrayana menyatakan kesiapan bertarung di MK dalam sidang perdana besok. Foto: kanal
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU– Sengketa hasil Pilgub Kalsel akan digelar besok, Selasa (26/1/2021) di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana ini akan mengagendakan pemeriksaan pendahuluan.

Calon Gubernur Kalsel Denny Indrayana yang mengajukan sengketa hasil Pilgub ini menyatakan kesiapannya dalam memaparkan berbagai bukti, data, dan temuan pelanggaran, ke MK.

“Besok pukul 8 pagi, akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan, pemilihan gubernur Kalsel di Mahkamah Konstitusi. Ini adalah agenda tak kalah penting, setelah dalam jangka pendek kita melakukan berbagai langkah evakuasi banjir, untuk jangka menengah kita melakukan penyelamatan Kalsel dengan melakukan sengketa hasil di MK,” kata Denny dalam video keterangannya yang disampaikan ke Kanalkalimantan.com, Senin (25/1/2021).

Denny mengatakan, terjadinya berbagai kecurangan selama pelaksanaan Pilgub mengundang banyak persoalan. Hal tersebut juga sebelumnya telah disampaikan dalam laporan ke Bawaslu Kalsel dan Bawaslu RI.



“Hari ini majalah Tempo, menurunkan laporan utamanya terkait disalah-gunakannya bantuan sosial sembako sebagai bagian pencitraan gubernur petahana. Itu semua akan kita buktikan di MK. Buktikan, bagaimana adanya pengaturan suara. Kami banyak dapat informasi, bukti, indikasi, meski dibantah tidak terjadi adanya kecurangan. Di mana kecurangan tersebut bagian dari upaya manipulatif Pilgub Kalsel,” tegasnya.

Denny pada kesempatan tersebut juga mengundang masyarakat yang memiliki bukti adanya kecurangan Pilgub Kalsel untuk terlibat dalam menyampaikan bukti.

“Saya sebenarnya menghindari untuk bicara politik dalam kondisi saat ini, tapi besok adalah babak yang juga penting dari bagian langkah menyelamatkan Kalsel. Siapa pun, ke depan yang ingin Banua lebih baik, tidak koruptif,” tegasnya.

Sebagaimana disampaikan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menentukan jadwal sidang gugatan sengketa Pilkada 2020. Terdapat 132 gugatan Pilkada yang telah diregistrasi dan masuk dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Salah satunya, gugatan Pilgub Kalsel yang akan mulai digelar pada 26 Januari nanti.

Dikutip dari laman MK, pada 26 Januari terdapat 35 gugatan Pilkada yang akan dibacakan mulai sengketa Pilgub Kalimantan Selatan (Kalsel), Pilgub Sumatera Barat, hingga Pilwalkot Surabaya.

Sementara pada 27 Januari, terdapat 35 gugatan yang akan dibacakan mulai dari sengketa Pilwalkot Medan hingga Pilgub Kalimantan Tengah. Adapun sidang pendahuluan hari ketiga atau 28 Januari terdapat 34 gugatan yang akan dibacakan. Mulai dari Pilwalkot Palu hingga Pilbup Lampung Selatan.

Sidang pendahuluan yang terakhir digelar pada 29 Januari dengan 28 gugatan yang akan dibacakan. Gugatan yang akan dibacakan mulai dari sengketa hasil Pilwalkot Tangsel hingga Pilbup Mamuju.

Setelah gugatan dibacakan, sidang berlanjut ke pemeriksaan persidangan. Adapun putusan hasil gugatan Pilkada digelar pada 19-24 Maret.

Sebelumnya, langkah paslon nomor 2 Denny Indrayana-Difriadi juga telah mengajukan perbaikan permohonan perselisihan hasil Pilgub Kalsel. Sejumlah bukti baru diajukan untuk memperkuat dugaan pelanggaran yang disampaikan sebelumnya.

“Perbaikan permohonan ini penting dilakukan mengingat selama masa perbaikan, kami masih terus menerima fakta-fakta dan bukti-bukti dari masyarakat Kalsel tentang pelanggaran serta kecurangan dalam masa pra kampanye, selama masa kampanye, pada saat pemungutan suara hingga rekapitulasi suara,” kata Kuasa Hukum Haji Denny, Febridiansyah.

Perbaikan yang dilakukan, menjadikan penambahan jumlah halaman permohonan dari awalnya 49 halaman menjadi 127 halaman. Bertambah sebanyak 78 halaman atau lebih dari 2,5 kali lipat. “Sedangkan untuk alat bukti, bertambah dari 177 alat bukti menjadi 223 alat bukti, atau bertambah 46 item,” kata mantan Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Adapun dari hasil perbaikan permohonan yang kami ajukan, maka dalil-dalil permohonan secara utuh dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pada bagian awal permohonan, sebelumnya disampaikan argumentasi tentang penghitungan yang Jurdil di Pilgub Kalsel Tahun 2020. Pelanggaran Pemilu yang TSM, dengan penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan, yang berdasarkan UU Pilkada sanksinya pembatalan paslon 1. (Kanalkalimantan.com/kk)

 

Reporter : Kk
Editor : Cell

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Lakukan Kegiatan Ilegal, Bakamla Sita Kapal Iran dan Panama

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Salah satu kapal yang disita oleh Bakamla RI hari Minggu 24/1 (Courtesy: Bakamla RI).
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, PONTIANAK – Bakamla atau Badan Keamanan Laut Indonesia hari Minggu menangkap dan menyita dua kapal tanker milik Iran dan Panama yang melintasi perairan Indonesia dan melakukan kegiatan secara ilegal. Keduanya kini dikawal menuju ke Batam untuk menjalani proses hukum.

Kapal Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia KN Maroe 322 Minggu siang (24/1) berhasil mengamankan dua kapal asing berbendera Iran dan Panama yang diduga melakukan transfer atau pengalihan bahan bakar minyak secara ilegal di perairan Pontianak, Kalimantan Barat. KN Maroe 322 yang dikomandoi Letkol Bakamla Yuli Eko Prihartono menangkap kedua kapal yang identitasnya sempat disembunyikan itu ketika sedang menggelar Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut Dalam Negeri “Trisula I 2021.”

 

Kabag Humas dan Protokol Bakamla, Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita (dok. pribadi)

Kabag Humas dan Protokol Bakamla, Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita (dok. pribadi)

Dihubungi VOA melalui telepon, Kabag Humas dan Protokol Bakamla, Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita mengatakan kecurigaan berawal ketika upaya melakukan komunikasi radio pada kedua kapal tidak mendapat jawaban sama sekali.

“Kami mendapati kontak yang anomali atau tidak biasa di radar. Besar tapi diam. Setelah didekati ternyata benar mereka adalah kapal tanker berbendera asing. Dari pemeriksaan di atas kapal diketahui bahwa mereka melakukan transfer minyak mentah di perairan Indonesia. Mereka cukup kooperatif menjawab pertanyaan-pertanyaan aparat kita,” ujar Wisnu.

Bakamla mendapati kapal berbendera Iran MT Horse memiliki 30 awak berkewarganegaraan Iran. Sementara kapal berbendera Panama MT Frea memiliki 25 awak berkewarganegaraan China.

Berikut video saat petugas Bakamla (Badan Keamanan Laut Indonesia) berbicara dengan awak kapal Iran yang ditahan hari Minggu (24/1) (courtesy: Bakamla RI).

Kapal Iran & Panama Lakukan 4 Pelanggaran

Wisnu Pramandita menggarisbawahi empat pelanggaran yang dilakukan kedua kapal tanker itu. “Pertama mereka melanggar hak lintas ALKI yang disediakan Indonesia. Mereka seharusnya berada dalam koridor lintas ALKI 1 tetapi ternyata berada di luar koridor 25 nautical mile kiri dan kanan dari sumbu ALKI itu, bahkan melakukan lego jangkar yang jelas tidak dibenarkan. Kedua, mereka melakukan transfer crude oil. Ketiga, mereka mematikan AIS selama berada di perairan Indonesia. Keempat, membuang limbah di perairan kita. Mereka juga tidak menunjukkan bendera kapal dan bahkan menutupi identitas di lambung kapal dengan semacam kain, terpal atau jaring.”

AIS atau automatic identification system adalah sistem pelacakan kapal otomatis yang memberi informasi tentang keadaan kapal, termasuk rincian posisi, waktu, haluan dan kecepatan kapal, demi kepentingan keselamatan pelayaran. Pemerintah Indonesia lewat Peraturan Menteri Perhubungan No.7/2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis bagi Kapal yang berlayar di Wilayah Perairan Indonesia mengharuskan pemasangan dan pengaktifan AIS ini bagi setiap kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang berlayar di wilayah perairan Indonesia.

Salah satu kapal yang disita oleh Bakamla RI hari Minggu 24/1 (Courtesy: Bakamla RI).

Salah satu kapal yang disita oleh Bakamla RI hari Minggu 24/1 (Courtesy: Bakamla RI).

Stasiun televisi pemerintah Iran melaporkan tentang insiden penangkapan dan penyitaan kapal tankernya oleh pihak berwenang Indonesia, tetapi tidak merinci lebih jauh tentang hal ini.

Staf Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menghubungi Bakamla untuk menindaklanjuti kasus ini. Namun hingga laporan ini disampaikan VOA belum berhasil mendapat konfirmasi dari Kementerian Luar Negeri.

Bakamla Buat Skala Prioritas Pengamanan di Laut

Insiden mematikan sistem pelacakan dan identitas kapal AIS, pengalihan minyak mentah secara ilegal atau membuang limbah di perairan Indonesia kerap terjadi. Bahkan saat operasi pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air beberapa minggu lalu, Bakamla mendapati kapal survei yang tiga kali mematikan AIS sewaktu melintasi ALKI 1. Sewaktu didekati, nakhoda kapal mengatakan sistem pelacakan itu rusak.

ALKI adalah singkatan Alur Laut Kepulauan Indonesia, yang telah ditetapkan sebagai alur pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS. ALKI juga digunakan sebagai alur pelayaran dan penerbangan bagi kapal atau pesawat negara lain melakukan pelayaran dan penerbangan internasional.

ALKI I mencakup Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan.

ALKI II mencakup Selat Lombok, Selat Makassar dan Laut Sulawesi.

ALKI III dibagi tiga – wilayah A, B dan C. ALKI III A mencakup Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku dan Samudera Pasifik. Sementara ALKI

III B mencakup Laut Timor, Selat Leti, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku dan Samudera Pasifik. ALKI III C mencakup Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku dan Samudera Pasifik.

“Yang pasti kami terus meningkatkan pemantauan pada wilayah perairan kita. Dan mengingat wilayahnya yang sangat luas, kami harus menentukan prioritas. Yang kami prioritaskan adalah wilayah perairan di ALKI 1, 2 dan 3. Juga selat-selat yang strategis, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar. Yang pasti kita harus melakukan penindakan sebagai wujud ketegasan integritas kita menjaga wilayah perairan kita ini,” tegas Wisnu. [em/jm]

Reporter : Eva Mazrieva

Editor :  VOA

 

 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->