Connect with us

HEADLINE

Dinkes Banjar Kirim Ambulans dan Tim Medis, Update: Korban Keracunan Massal di Desa Terapu Jadi 48 Orang

Diterbitkan

pada

Korban keracunan massal dirawat di Puskesmas Aluh-aluh, Kamis (13/2/2020) malam. foto: relawan emergency
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Respon cepat dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar terkait kejadian keracunan massal di Desa Terapu, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar, Kamis (13/2/2020) malam. Dinkes Kabupaten Banjar langsung mengirimkan obat-obatan beserta tim medis dan dua buah unit ambulans menuju Puskesmas Aluh-aluh guna menangani warga desa yang mengalami keracunan pasca menyantap makanan di acara keagamaan.

Update data terbaru yang didapat Kanalkalimantan.com dari Polsek Aluh-aluh menyebutkan ada 48 korban keracunan massal yang saat ini semuanya dirawat di Puskesmas Aluh-aluh.

Diduga keracunan masal ini terjadi setelah menyantap sajian makanan masak habang, di sebuah acara haul yang diadakan oleh salah seorang warga pada Kamis (13/2/2020) malam.

“Sekarang kita sudah menyiapkan 2 ambulans beserta tim medis dan obat-obatan menuju Puskesmas Aluh-aluh. Dua ambulans tambahan dari PMI juga diberangkatkan barengan dengan kita sebentar lagi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dr Diauddin, dihubungi Kanalkalimantan.com sekitar pukul 21.30 Wita, Kamis (13/2/2020).



Ditanya kondisi korban keracunan saat ini, Diauddin mengatakan tidak ada tanda-tanda yang mengarah over kondisi, dimana semua pasien korban keracunan diprediksi bisa ditangani di Puskesmas Aluh-aluh. Sehingga untuk sementara ini tidak ada wacana untuk di rujuk ke RSUD terdekat untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut.

Salah satu korban keracunan yang sedang dirawat darurat di Puskesmas Aluh-aluh. foto: relawan emergency

“Kita dengar hingga sekarang dilaporkan kondisi para korban masih bisa kita tangani sendiri di Puskesmas, sehingga untuk sementara ini masih tidak ada wacana untuk dirujuk ke RSUD terdekat,” pungkasnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Usai Santap Makanan, 45 Warga Aluh-aluh Diduga Keracunan

Sebelumnya diberitakan, sedikitnya 45 orang warga di Desa Terapu, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar keracunan, setelah menyantap sajian makanan masak habang, di sebuah acara keagamaan yang digelar seorang warga, Kamis (13/2/2020).

“Iya memang benar hingga sekarang sudah kita data sebanyak 45 orang yang mengalami gejala keracunan ini, mereka mulai pusing dan mual ketika menyantap sajian di acara haul di rumah Alimansyah warga Desa Terapu,” ujar Camat Aluh-aluh Syaifullah Effendy kepada Kanalkalimantan.com, dihubungi sekitar pukul 20.00 Wita, Kamis (13/2/2020) malam.

Kepada Kanalkalimantan.com, Syaifullah menyebutkan, semua warga yang keracunan makanan itu berasal dari RT 03 Desa Terapu. Pihaknya akan terus mendata kalau ada kemungkinan korban yang akan terus bertambah. Para korban saat ini sudah dilarikan ke Puskesmas terdekat dengan menggunakan unit bantuan dari tim rescue gabungan dan Pemerintah Kabupaten Banjar dibantu Polsek Aluh-aluh. (kanalkalimantan.com/rdy)

Reporter : Rdy
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Ada Paslon ‘Nyuri’ Sosialisasi di Spanduk dan Baliho, Bawaslu Minta Segera Dilepas

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Dua pasangan calon kepala daerah yang berlaga di Pilkada Kalsel. foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Temuan spanduk maupun baliho pasangan calon (paslon) kontestan Pilkada Kalsel menjadi sorotan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel.

Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Kalsel, Nur Kholis Majid mengatakan, spanduk maupun baliho hal tersebut bukan termasuk dalam kategori alat peraga kampanye (APK) yang dimaksud dalam Peraturan KPU.

Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan tindakan konkrit bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel menginventarisir alat sosialisasi paslon tersebut.

“Nanti kita koordinasikan dengan KPU untuk menghitung seluruh alat sosialisasi paslon itu,” kata Majid, Senin (28/9/2020) siang.



Ia menegaskan bahwa keberadaan alat sosialisasi paslon itu seharusnya sudah tidak boleh ada lagi. Hal ini dikarenakan, saat ini sudah memasuki tahapan kampanye.

“Ini sudah masuk rezim kampanye, jadi alat sosialisasi paslon harus dibersihkan,” tambah Majid.

Salah satu spanduk calon kepala daerah yang disebut Bawaslu Kalsel bukan alat peraga kampanye (APK) yang harus diturunkan segera. foto: fikri

Mantan Komisioner KPU Provinsi Kalsel ini menjelaskan, pihaknya akan merekomendasikan KPU Provinsi yang akan ditindaklanjuti dengan mengintruksikan hal tersebut kepada masing-masing tim pemenangan paslon.

Selain itu, Bawaslu juga sudah membuat surat himbauan kepada masing-masing pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota terkait keberadaan alat sosialisasi paslon maupun spanduk atau atau baliho yang masih menampilkan calon petahana.

“Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menurunkan atau membersihkan atribut tersebut. Seharusnya tim maupun pemerintah daerah bisa memperhatikan tahapan Pilkada yang sudah ditetapkan oleh KPU,” jelasnya.

Ia menekankan, atribut yang boleh beredar adalah APK yang dikeluarkan resmi oleh KPU dan APK milik paslon sebanyak 200% dari jumlah yang sudah ditentukan KPU Provinsi Kalsel.

“Jika masih melanggar maka terpaksa akan dikenakan sanksi administratif tentang mekanisme pemasangan alat peraga kampanye,” tandasnya. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : fikri
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Kampanye Paslon Gencar Via Medsos, Bawaslu Kalsel Belum Punya Rincian Aturan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Anggota Bawaslu Kalsel Nur Kholis Majid. Foto : Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Masa kampanye Pilkada di Kalsel sudah berjalan, selama 71 hari sejak Sabtu (26/9/2020) kemarin. Salah satu cara yang digunakan oleh pasangan calon (paslon) baik di Pilgub Kalsel maupun Pilbup dan Pilwali adalah kampanye melalui media sosial (medsos).

Lantas, bagaimana mekanisme pengawasan kampanye melalui medsos?

Ditemui pada Senin (28/9/2020) siang, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Kalsel Nur Kholis Majid mengatakan, jika ingin berkampanye di medsos, maka harus mendaftarkan akun dan jadwal kampanye kepada KPU Provinsi Kalsel. Sehingga, memudahkan Bawaslu Provinsi Kalsel melakukan pengawasan kampanye melalui media sosial.

“Kita akan lakukan kajian lebih mendalam bagaimana proses itu sendiri. Karena memang dari Peraturan Bawaslu sendiri terhadap kampanye di medsos belum dirincikan. Sehingga, langkah strategisnya yaitu melakukan pemetaan terlebih dahulu apabila ini terjadi (pelanggaran kampanye di medsos),” kata Majid, Senin (28/9/2020).



Jika akun yang digunakan untuk kampanye di medsos terdaftar dan bersifat publik (tidak dalam keadaan privat), maka Bawaslu akan mudah masuk untuk melakukan tracking. Ini berbeda jika akun yang digunakan adalah akun pribadi, maka Bawaslu akan mengkaji apakah termasuk unsur pelanggaran atau tidak. Jika memang didapati ada dugaan pelanggaran kampanye di medsos.

“Jika konten kampanye mengandung unsur yang melanggar seperti merendahkan calon (kepala daerah) yang lain, akan kita telaah,” imbuhnya.

Diakuinya, untuk menghimpun bukti dugaan pelanggaran kampanye di medsos, akan lebih mudah jika ada tangkapan layar (screenshot) namun berbentuk video dengan menggunakan screen recorder.

Namun, akan menjadi tantangan jika akun pribadi di media sosial merupakan akun yang dikelola pribadi, seperti aparatur sipil negara (ASN). “Harus ada proses screening,” singkatnya.

Medsos sendiri, secara praktis akan digunakan oleh paslon sebagai sarana untuk berkampanye dengan efektif. “Kalau medsos Instagram lebih mudah, karena kita bisa lakukan tracking. Jika terbuka untuk umum,” tandas Majid. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter: Fikri
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->