Connect with us

Hukum

Divonis 1 Tahun 5 Bulan Penjara, Mantan Dirut PDAM Bandarmasih Muslih Pasrah

Diterbitkan

pada

Majelis hakim menjatuhkan vonis penjara 1 tahun 5 bulan penjara terhadap mantan Dirut PDAM Bandarmasih Muslih. Foto : ammar
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis terhadap mantan Direktur Utama PDAM Bandarmasih, Muslih dan Manager Keuangan, Trensis, pada sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Selasa (30/1).  Ketua majelis hakim Sihar Hamongan Purba dalam amar putusannya, mengganjar hukuman penjara terhadap Muslih selama 1 tahun 5 bulan plus denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan.

Sedangkan, kepada Trensis dijatuhi hukuman lebih ringan, hanya 1 tahun penjara plus denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Hukuman kedua terpidana dipotong masa tahanan selama 4 bulan lebih.

Keduanya dianggap terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 hurup a UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahanb UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo 64 KUHP.

Vonis majelis hakim tersebut, lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang disampaikan pada sidang sebelumnya. Dimana ketika itu, jaksa KPK menuntut Muslih selaku pemberi suap diganjar 2 tahun penjara plus denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Sedangkan Trensis awalnya dituntut 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta atau 2 bulan kurungan. (Baca: Ini Perjalanan Muslih dan Ternsis pada Kasus Suap PDAM Bandarmasih).

Namun demikian, nampaknya Muslih tak menyangka jika hukuman yang dijatuhkan majelis hakim tak jauh bergeser dari tuntutan jaksa. Sebab sebelumnya, pada pledoi yang disampaikan saat sidang 16 Januari 2018 lalu, Muslim mengatakan apa yang dilakukan lebih merupakan desakan dari tersangka Iwan Rusmali yang ketika itu menjadi Ketua DPRD Banjarmasin.

Sehingga, begitu ketua majelis hakim Sihar Hamongan Purba memutuskan yang bersangkutan bersalah dan mengganjarnya dengan hukuman 1 tahun 5 bulan penjara, Muslih tampak tertunduk lesu. Walau pun akhirnya menerima vonis tersebut.

“Putusan itu sudah sesuai dengan pledoi. Apalagi, saya sudah ditahan selama 4 bulan lebih. Inilah adalah risiko yang harus saya hadapi,” ucap Muslih usai sidang.

Salah satu dasar majelis hakim memberikan ganjaran 1 tahun 5 bulan penjara, karena sependapat dengan dakwaan JPU bahwa kedua terdakwa ini terbukti bersalah dan meyakinkan secara sah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mengingat baik Muslih maupun Trensis secara bersama-sama terbukti menyuap Iwan Rusmali dan Andi Effendi sebesar Rp 50,7 miliar, dengan barang bukti suap Rp 100 juta dan dibagi-bagikan kepada anggota DPRD.

Di sisi lain, jaksa KPK Ferdian Adi Nugroho dan Amir Noor Dianto mengatakan masih pikir-pikir terhadap vonis yang dijatuhkan majelis hakim.  “Saya pribadi, wajar saja apa yang telah diputuskan majelis hakim. Namun, secara prosedural, tentu kami harus pikir-pikir selama 7 hari sejak putusan ini dibacakan,” ucap Ferdian kepada wartawan.

Sidang vonis terhadap Muslih dan Trensis tadi pagi juga dipenuhi karyawan PDAM Bandarmasih yang datang memberikan support. (ammar)

 

Reporter : Ammar
Editor : Chell

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Hukum

Tiga Hakim Perempuan Memutus Presiden Melanggar Hukum Dalam Pemblokiran Internet di Papua

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Majelis hakim PTUN Jakarta yang memimpin sidang putusan gugatan internet Papua. Foto: Courtesy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha (PTUN) Jakarta memutuskan Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika telah melanggar hukum dalam pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Persidangan ini dipimpin oleh Hakim Ketua Nelvy Christin dengan dua anggotanya Baiq Yuliani dan Yeni Yeaniwilda.

Hakim Ketua Nelvy Christin juga menghukum presiden dan menteri kominfo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.457 ribu secara bersama atau tanggung renteng.

“Menghukum tergugat satu dan tergugat dua untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457 ribu,” ucap Nelvy Christin saat membacakan putusan secara online pada Rabu (3/6).

Putusan majelis hakim ini sesuai dengan permohononan yang diajukan Tim Pembela Kebebasan yakni menyatakan tindakan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menolak eksepsi atau bantahan dari Kementerian Kominfo dan Presiden RI mulai dari tenggang waktu, mekanisme gugatan hingga kejelasan gugatan.

 

Sementara dalam pokok perkara, majelis hakim menilai Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE yang dijadikan dasar pemerintah dalam memutus internet tidak tepat. Sebab, pembatasan internet, menurut pasal tersebut, hanya dapat dilakukan terhadap informasi atau dokumen elektronik yang melanggar hukum, tidak mencakup pemutusan akses jaringan internet.

Majelis hakim juga menyatakan pembatasan HAM hanya dibolehkan jika sesuai undang-undang. Karena itu, pemerintah semestinya menggunakan UU tentang keadaan bahaya jika hendak melakukan pembatasan hak. Namun pada praktiknya, pemerintah tidak pernah menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU tentang Keadaan Bahaya tersebut.

Tanggapan Penggugat dan Tergugat

Tim Pembela Kebebasan Pers ini terdiri dari AJI, Safenet, LBH Pers, YLBHI, Kontras, Elsam dan ICJR. Gugatan ini diajukan ke PTUN Jakarta pada 21 September 2019 setelah pemerintah tidak menanggapi keberatan TIM Pembela Kebebasan Pers.

Adapun tindakan pemblokiran yang dipersoalkan adalah pelambatan akses internet (bandwidth throttling) di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat pada 19 Agustus 2019. Kedua, pemblokiran layanan data atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua dan 13 kota/kabupaten di Papua Barat, pada 21 Agustus-4 September 2019.

Dan terakhir, perpanjangan pemblokiran layanan data dan pemutusan akses internet di empat kabupaten/kota Papua dan dua kabupaten/kota di Papua Barat pada 4 September hingga 9 September 2019.

Kuasa Hukum Tim Pembela Kebebasan Pers Ade Wahyudin mengapresiasi keputusan majelis hakim yang menyatakan tindakan pemerintah sebagai perbuatan melanggar hukum. Ia berharap putusan ini dapat membawa iklim yang baik bagi kebebasan internet di Indonesia.

“Gugatan ini sangat baik dan akan menjadi preseden yang bagus juga untuk kebebasan berekspresi, khususnya kebebasan berinternet di Indonesia. Kita dengar dalam pertimbangan hakim, pertimbangan HAM sangat mendominasi,” jelas Ade kepada VOA pada Rabu (3/6).

Ade menjelaskan gugatan dialamatkan ke presiden karena dianggap melakukan pembiaran terhadap tindakan yang melanggar hukum di Papua dan Papua Barat. VOA sudah berusaha meminta tanggapan kementerian komunikasi dan informatika, serta juru bicara presiden terkait putusan ini. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari pemerintah. (sm/ab)

Reporter : Sasmito
Editor : VOA


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Pernah Tes Urine Narkoba di Basarnas Banjarmasin, Kepala Kantor Basarnas: Waktu Itu Tidak Ditemukan Ada Pegawai Positif

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kepala Kantor Basarnas Banjarmasin. Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Penangkapan IS (36) seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Basarnas Banjarmasin atas dugaan pemakaian narkoba, mengejutkan seluruh unsur jajaran di Lembaga pemerintah non kementrian tersebut.

Kepala Kantor Basarnas Banjarmasin Sunarto mengaku tak menyangka bahwa ASN di Basarnas Banjarmasin tersebut tersandung penyalahgunaan narkotika. Mengingat, IS dalam kesehariannya berkerja selayaknya petugas yang taat aturan.

“Kesehariannya bekerja dan aktifitasnya di sini berjalan baik. Siaga piket juga selalu masuk. Memang kita tidak memonitoring secara langsung kegiatannya di luar, tapi saya tidak menduga kejadian ini,” akunya, Selasa (2/6/2020) siang.

Baca juga: BREAKING NEWS. Oknum ASN di Basarnas Banjarmasin Ditangkap, Diduga Tersandung Kasus Narkoba

Sebenarnya antisipasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja, kata Sunarto, selalu dilakukan dengan melakukan tes urine. Dalam hal ini, Basarnas Banjarmasin menggandeng pihak BNN.

“Dua bulan lalu, bersama BNN kita mengadakan tes urine. Tapi saat itu hasilnya petugas kita tidak ada yang dinyatakan mengkonsumsi narkoba. Makanya, saya kaget dengan kejadian ini,” lanjut Sunarto.

Seperti yang diberitakan, IS ditangkap Satres Narkoba Polres Banjarbaru, pada Senin (1/6/2020) kemarin. Informasi yang dihimpun, IS menjabat di bidang humas Kantor Basarnas Banjarmasin, ditangkap di pinggir jalan, usai membeli serbuk kristal dari seorang pengedar. (kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Sejumlah Perusahaan Tambang Tak Bayar Pajak Puluhan Triliun ke Negara

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Di Kalimantan Ada Penambangan Dilakukan di Belakang Kantor KPU.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Foto: Tangkapan layar live streaming Youtube Penutupan Sidang Rakyat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengungkapkan sejumlah perusahaan tambang mineral dan batu bara menunggak pembayaran royalti, penerimaan negara bukan pajak/PNBP kepada negara. Tunggakan pajak perusahaan-perusahaan tambang itu sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu hingga sekarang.

Hal tersebut dibeberkan Laode dalam Sidang Paripurna Pembacaan Putusan dan Penutupan Sidang Rakyat dengan topik Membatalkan Undang-undang Minerba yang baru melalui live streaming, Senin (1/6/2020).

“Waktu saya di KPK masih ada puluhan triliun pajak/PNBP yang belum mereka bayar sampai sekarang,” kata Laode.

Dia mengkritisi UU Minerba yang baru hasil produk pemerintah dan DPR tersebut. Sebab Uu tersebut merugikan rakyat dan bernuansa melanggengkan perusakan lingkungan oleh perusahaan tambang minerba di tanah air.

Banyak permasalahan yang dilahirkan dari eksploitasi pertambangan selama ini. Mulai dari masalah kerusakan lingkungan, konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat dan sebagainya.

“UU Minerba yang baru itu juga tidak menjawab masalah keadilan antara pusat dan daerah,” ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, Uu yang baru tersebut lebih menguntungkan investor pertambangan. Banyak perusahaan tambang di berbagai daerah yang izin AMDAL-nya bermasalah.

“Bahkan di Kalimantan, ada penambangan dilakukan di belakang kantor KPU. Lalu di Sulawesi lokasi tambangnya di lingkungan sekolah,” katannya.

Dia menambahkan, pada tahun lalu saat masih menjabat Wakil Ketua KPK, pihaknya menerima laporan 10 perusahaan tambang bonafit izin kontrak karyanya berakhir pada akhir 2019 dan 2020. Sementara itu Uu Minerba yang baru justru memfasilitasi dan memudahkan para perusahaan tambang tersebut untuk bebas untuk mengeksploitasi alam berikutnya.

“Jadi presiden dan DPR tidak memihak lingkungan dan kepentingan rakyat,” katanya. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->