Connect with us

Hukum

Divonis 5 Tahun 3 Bulan Penjara, Mantan Ketua KPU Banjarmasin Ajukan Banding

Diterbitkan

pada

Gusti Makmur, saat diamankan di Mapolres Banjarbaru. Foto: dok.kanalkalimantan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Mantan Ketua KPU Banjarmasin Gusti Makmur telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Menyusul vonis yang dijatuhkan mejelis hakim Pengadilan Negeri Banmjarbaru, tim kuasa hukum terdakwa langsung melakukan upaya hukum dengan mengajukan banding.

“Tim kuasa hukum terdakwa mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Jadi sampai saat ini status perkara masih belum inkrah,” kata Kasi Pidum Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru, Alfano Arif Hartoko, Rabu (4/11/2020).

Dalam sidang yang digelar pada 7 Oktober 2020 lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banjarbaru telah menyatakan bahwa Gusti Makmur terbukti bersalah. Ia divonis dengan hukuman 5 tahun 3 bulan kurungan penjara dan denda sebesar Rp 200 juta. Apabila denda tak dibayar, maka diganti dengan 4 bulan kurungan.

Hakim menilai Gusti Makmur telah terbukti melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal itu sebagaimana dakwaan yang dilayangkan jaksa penuntut umum (JPU) dengan pasal 82 UU Perlindungan Anak, atas dugaan tindak asusila terhadap anak.



 

Fano -sapaan akrabnya- mengungkapkan bahwa upaya banding itu diajukan satu hari setelah majelis hakim mengetuk palu, tepatnya pada 8 Oktober 2020. Dalam memori banding, tim kuasa hukum terdakwa menyertakan setidaknya lebih dari 20 poin guna menyanggah hasil putusan dari majelis hakim PN Banjarbaru.

“Pada intinya, dari kuasa hukum terdakwa berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim itu tidak memiliki pendirian yang tegas. Tidak konsiten, dan kontradifti antara pertimbangan satu dan pertimbangan lainnya. Sehingga tidak bisa dijadikan bukti petunjuk dalam perkara ini,” terang Kasi Pidum.

Kendati adanya upaya hukum dari pihak terdakwa, Fano meyakini bahwa kasus yang menggegerkan publik pada awal 2020 lalu, akan tetap dimenangkan pihaknya. “Sejak kasus ini masuk dalam tahap P21, kami kejaksaan dan kepolisian sangat optimis bahwa kasus ini bisa terbukti di ranah persidangan,” tegasnya.

Kembali menyegarkan ingatan, Polres Banjarbaru menahan mantan Ketua KPU Banjarmasin Gusti Makmur atas tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, pada Januari 2020. Penahanan Gusti Makmur setelah pihak kepolisian memeriksa 7 orang saksi termasuk Gusti Makmur sendiri.

Kapolres Banjarbaru AKBP Doni Hadi Santoso menceritakan awal terjadinya aksi pencabulan yang dilakukan Gusti Makmur yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPU Banjarmasin, terjadi pada tanggal 25 Desember 2019, saat korbannya sedang membersihkan toilet. Korban merupakan anak magang di Grand Dafam Q Hotel, Banjarbaru.

“Korban dan GM -Gusti Makmur- bertemu di toilet dan terjadilah aksi pencabulan itu. Tersangka mengiming-imingi korban akan dibelikan pakaian sambil melakukan aksi pencabulan itu. Setelah aksi ini, kondisi korban trauma. Untuk itu, kita melakukan trauma healing kepada korban,” terang Kapolres kala itu. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : Rico
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan

Komentar

Hukum

Antisipasi Kerawanan Jelang Akhir Tahun, Sipir Lapas Karang Intan Dibriefing

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Breifing petugas Lapas Narkotika Karang Intan, Rabu (2/12/2020). Foto: lapas karang intan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Narkotika Kelas IIA Karang Intan, Sugito kumpulkan seluruh petugas briefing rutin evaluasi penguatan tugas dan fungsi (Tupoksi) pemasyarakatan menjelang akhir tahun, Rabu (2/12/2020)

Oang nomor satu di Lapas Karang Intan mengatakan, beberapa kasus berhubungan dengan Lapas, yang akhir-akhir ini terjadi.

Penangkapan tersangka pengedar narkoba yang berhubungan dengan narapidana, hingga kasus Lapas Kasongan, dimana telah terjadi kesalahpahaman antara anggota Polda Kalimantan Tengah dengan petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan.

“Ada beberapa kasus yang terjadi pada minggu-minggu ini, warga binaan diperiksa Kepolisian dan BNN, juga kasus kejadian viral di Lapas Kasongan. Kasus-kasus tersebut perlu menjadi instrospeksi bersama bagi kita, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” ujarnya.



 

Gito menyampaikan hal tersebut sebagai koreksi, agar petugas Lapas jangan pernah terlibat narkoba, karena sanksi pemecatan sebagai aparatur sipil negara (ASN) menanti di depan mata.

“Petugas Lapas Karang Intan jangan pernah tergiur dengan iming-iming warga binaan, jangan pernah terlibat dengan narkoba, adanya kasus yang terjadi di luaran sana, mari kita sikapi sebagai koreksi diri untuk kedepannya, saling mengingatkan karena bahaya sekali, dan resikonya pemecatan, juga berdampaik buruk untuk kita (Lapas) semua,” lanjutnya.

“Sebagai petugas, kita juga harus mewaspadai karena semua bisa terjadi masuknya narkoba ke dalam Lapas, untuk itu saya berpesan kepada seluruh petugas untuk meningkatkan integritas, jangan tergiur upah yang tidak seberapa namun resiko nya pemecatan,” sambung Gito.

Sugito juga berpesan kepada seluruh petugas untuk terus meningkatkan kompetensi, dengan mengupdate aturan-aturan terkait pelaksanaan tugas, serta mempelajari semua bidang tugas baru, di luar bidang tugas sehari-hari.

“Kita semua harus update aturan dalam pelaksanaan tugas, belajar semua bidang, jangan melulu bidang tugas yang itu-itu saja, sehingga siap jika nantinya terjadi rolling.

Misalnya, pegawai TU (tata usaha) belajar tentang registrasi, penghitungan ekspirasi. Saya minta kepada seluruh petugas Lapas Karang Intan untuk bisa menghitung ekspirasi warga binaan,” tegas Kalapas.

Abdillah, salah seorang petugas mengungkapkan antusiasme mengikuti briefing yang disampaikan Kalapas, karena sebagai pengingat dan mawas diri serta pemicu untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

“Harus memikirkan dampak-dampak yang bisa terjadi jika melakukan penyimpangan tugas, terpacu untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan diri untuk selalu siap dalam bertugas dan mengabdi sebagai aparatur negara,” ujarnya.

Pada kegiatan tersebut, Kalapas juga menyampaikan pencapaian pelaksanaan program pembinaan keterampilan bersertifikat dan program rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkoba di Lapas Karang Intan telah berjalan dengan baik, terselenggara dengan tuntas. Pencapaian dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) Lapas Karang Intan menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), menunggu pengumuman akhir dan semoga Lapas Karang Intan dapat meraih predikat tersebut. (kanalkalimantan.com/putra)

Reporter : Putra
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

KontraS Kritisi Tuntutan Ringan 11 Oknum TNI Keroyok Warga hingga Tewas  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi militer. Foto: pexels
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Dua anggota TNI dari Kesatuan Yonbekang 4/Air dipecat dan sembilan lainnya dituntut hukuman 1-2 tahun penjara lantaran diduga melakukan penyiksaan terhadap Jusni (24) di Jakarta Utara hingga meninggal dunia.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan rendahnya tuntutan yang diberikan Oditur Militer tersebut.

Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti mengatakan rendahnya tuntutan yang diberikan tersebut membuktikan proses persidangan yang berjalan di Pengadilan Militer II/08 itu tidak objektif dan tidak adil.

KontraS berpendapat ada fakta-fakta lainnya yang justru tidak muncul dalam persidangan.



 

Salah satu peristiwa yang diungkapkan dalam persidangan itu hanya berfokus pada penyiksaan yang terjadi di depan Masjid Jamiatul Islam. Padahal, masih ada dua lokasi lainnya yang tidak disebutkan.

“Yakni peristiwa di Jalan Enggano dan Mess Perwira Yonbekang 4/Air,” kata Fatia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/11/2020).

KontraS juga melihat barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer tidak sesuai dengan fakta peristiwa. Ada dua barang bukti yang tidak dihadirkan yakni alat berupa tongkat dan gantungan atau hanger.

Tongkat diyakini KontraS dilakukan salah satu terdakwa saat menyiksa Jusni di depan Masjid Jamiatul Islam dan terekam dalam kamera pengawas atau CCTV. Sedangkan hanger diduga digunakan untuk menyiksa korban dengan cara dicambuk ke areal punggung korban saat di Mess Perwira Yonbekang 4/Air.

“Sebagaimana yang disampaikan oleh korban kepada rekannya saat korban dijemput di depan Termbekang-1,” tuturnya.

KontraS juga menyoroti soal rekomendasi keringanan hukuman dari Kapusbekangad yang kemudoan dikabulkan Oditur Militer. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan ada upaya intervensi terhadap proses peradilan dan menimbulkan konflik kepentingan.

“Selain itu, hal ini juga membuktikan bahwa ada upaya perlindungan kepada para terdakwa yang melakukan penyiksaan,” ungkapnya.

Dengan penjelasan itu, KontraS mendesak agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II/08 Jakarta untuk dapat memberikan putusan maksimal kepada terdakwa. Apalagi kalau mengingat institusi TNI telah memiliki aturan pelarangan praktik-praktik penyiksaan.

“Putusan maksimal tersebut dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku, agar kedepan peristiwa serupa tidak terjadi dan dapat dijadikan pembelajaran bagi prajurit-prajurit TNI lainnya,” katanya.

Kemudian tanpa bermaksud mengintervensi proses persidangan, KontraS juga berharap agar Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi serta kedudukan pelaku sebagai alat negara yang dijadikan dasar pemberatan perbuatan dan pidana terdakwa.

“Dan memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban,”

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 11 prajurit TNI dari Kesatuan Yonbekang 4/Air menganiaya seorang pria bernama Jusni di Jakarta Utara, pada 9 Februari 2020 hingga meninggal dunia. Atas tindakan brutal itu, dua dari sebelas pelaku dijatuhi sanksi pemecatan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI, Achmad Riad mengatakan kasus kekerasan tersebut sudah dibawa ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Sedangkan anggota lainnya dituntut.

“Sementara putusannya itu dua orang dipecat, tuntutannya, tuntutan dua dipecat, kemudian sembilan antara 1-2 tahun,” kata Achmad di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (18/11/2020). (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->