DPD PPJI Kalsel Bahas Program Makan Gratis, Laik Sehat hingga Sertifikasi Halal

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Penyedia Jasa Boga Indonesia (PPJI) menyambangi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (3/12/2024) siang.

Kunjungan ini dalam rangka sharing session berbagi pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang diprakarsai PPJI Kalsel dengan menghadirkan Ketua Umum DPP PPJI Minerva Taran.

Ketua DPD PPJI Kalsel Putra Qomaluddin Attar Nurriqli menjelaskan, DPD PPJI Kalsel mengambil peran untuk dalam program makan gratis pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan dijalankan.

Baca juga: KMPG Desa Pulantani Terima  Bibit Pohon Mangga dan Jelutung Rawa

Salah satu peran adalah koordinasi tentang peluang kegiatan makan gratis bagi para anggota PPJI di Kalsel.

Sebab sebelumnya banyak, kata dia, muncul persepsi anggota khususnya di daerah terkait organisasi atau semacam yang mengataskan namakan proyek makan gratis itu.

“Di situ situ lah menurut saya tindakan perlu dipertegas dan diantisipasi dengan penjelasan dari ketua pusat yang kita hadirkan, dengan memaparkan program makan gratis,” ujar Ketua DPD PPJI Kalsel.

Melalui sharing session ini dirinya berharap ada potensi yang bisa diambil oleh anggota DPD PPJI Kalsel dan anggota DPC kabupaten dan kota sehingga menjadi terarah dan terstruktur.

Baca juga: Kue Kering Talipuk Produk UMKM Dapoer Pulantani Dibantu CSR Adaro

Poin kedua sharing session, DPD PPJI Kalsel bersama anggota mengambil peran untuk mengakomodir penyedia layanan halal di setiap kabupaten dan kota.

“Tentang target halal yang diberikan pemerintah setiap tahun menjadi isu bahwa harus ada target minimal pencapaian yang dikejar pemerintah,” jelas Bang Qomal -biasa disapa-.

Sebagai organisasi, DPD PPJI mengambil peran bukan hanya memberikan ruang, tapi juga memberikan fasilitas pendampingan. Salah satunya untuk penyedia layanan halal.

“DPD PPJI Kalsel juga mengambil peran untuk mengakomodir penyedia halal di setiap kabupaten kota untuk percepatan target halal yang memang diiginkan pemerintah,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PPJI Minerva Taran mengatakan, kehadiran mereka untuk memberikan informasi sebaik-baiknya dan memberikan masukan kepada sesama anggota maupun pemerintah.

Sebagai organisasi, kata dia, PPJI menjembatani antara anggota dengan pemerintah.

“Kemudian juga para pengusaha, sanggup atau tidak mendorong anggota untuk melengkapi syarat-syarat seperti laik sehat, sertifikasi halal, dan lain-lain, itu tugas kami,” ungkapnya.

Dirinya mengapresiasi program makan gratis yang mulai dijalankan pemerintah saat ini, dengan harapan di tahun 2045 Indonesia mendapatkan masyarakat yang benar-benar berkualitas.

“Tapi memang pemerintah tidak bisa langsung  menyeluruh melaksanakan program ini, jadi kalau saya usulkan makanan berigizi untuk daerah-daerah terpelosok dulu,” sambungnya.

“Sedangkan untuk masyarakat di kota diedukasi tidak harus langsung dikasih makanan gizi gratis,” tandas dia. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter: wanda
Editor: bie