Connect with us

HEADLINE

DPR Minta Mendikbud Buat Skenario Terburuk Tentukan Waktu Tahun Ajaran Baru

Diterbitkan

pada

Mendikbud Nadiem Makarim. foto: suara.com

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menyatakan pentingnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membuat dua skenario dalam menentukan waktu memulai tahun ajaran 2020-2021.

Mengingat sampai saat ini, belum ada keputusan resmi dimulainya tahun ajaran karena masih melihat situasi perkembangan pandemi Covid-19.

Andreas mengatakan, skenario pertama yang bisa dibuat ialah tahun ajaran dimulai pada Juli 2020, namun dengan catatan yakni situasi dan kondisi pandemi yang kian normal. Skenario tersebut ia namakan skenario optimis.

“Skenario optimis, artinya wabah ini akan mereda di bulan Mei sehingga kalau Juni berakhir maka Juli 2020 bisa dimulai tahun ajaran baru 2020-2021,” kata Andreas dalam keterangan yang dikirim kepada Suara.com, Kamis (21/5/2020).

Kebalikan dari skenario optimis, Kemendikbud juga dirasa perlu menyiapkan skenario pesimis sebagai kemungkinan terburuk apabila Covid-19 tidak juga mereda di penghujung Juni. Ia mengatakan dengan skenario pesimis maka tahun ajaran baru bisa saja dimulai pada Januari tahun depan.

“Skenario pesimis, wabah ini mereda sekitar September sampai Oktober 2020 dan berakhir Desember. Sehingga tahun ajaran baru dimulai Januari 2021. Kita mulai dengan tahun ajaran baru. Artinya, ini kembali seperti sebelum 1979 di mana tahun ajaran dimulai pada setiap Januari,” kata Andreas.

Ia mengingatkan dua skenario tersebut juga ditentukan dengan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menekan angka kasus positif Covid-19.

“Dua skenario ini tingkat kemungkinan pelaksanaannya tergantung pada tingkat kepatuhan dn disiplin warga bangsa ini mematuhin protokol Covid-19,” ujarnya.

Andreas juga sejalan dengan Mendikbud Nadiem Makarim yang belum memutuskan apapun terkait dimulainya tahun ajaran baru. Sebab, keputusan tersebut bukan hanya persoalan aspek pendidikan semata, melainkan juga aspek kesehatan di mana perlu mendengar pertimbangan dan masukan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Untuk diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan, pihaknya belum memberikan keputusan resmi apapun terkait pembukaan kembali sekolah pada tahun ajaran baru, Juli mendatang.

Hal itu ia tegaskan usai diminta klarifikasi atas rumor yang beredar mengenai pembukaan kembali sekolah pada Juli. Adapun yang menanyakan ihwal tersebut ialah anggota Komisi X Fraksi PKB DPR RI Lathifa Shohib saat rapat kerja secara virtual.

“Saya klarifikasi statemen mas menteri ini benar atau hoaks, terkait dengan tahun ajaran baru. Saya membaca di berita online bahwa mas menteri menyatakan bulan Juli, sekolah sudah akan kembali normal dan anak-anak sudah bisa belajar di sekolah?” tanya Lathifah.

“Kalau boleh, saya langsung saja klarifikasi tidak benar kami belum mengungkapkan pernyataan,” jawab Nadiem, Rabu (20/5/2020).

Nadiem mengatakan mengenai pembukaan sekolah kembali masih harus menunggu keputusan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Mengingat aspek kesehatan menjadi hal utama yang harus dipertimbangkan sebelum kembali memulai kegiatan belajar mengajar di sekolah.

“Keputusan kapan? Dengan format apa? Seperti apa? Karena ini faktor kesehatan bukan pendidikan itu masih di Gugus Tugas. Jadi mohon menunggu, saya pun tidak bisa memberikan statemen apapun keputusan itu karena itu dipusatkan di Gugus Tugas,” kata Nadiem. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 

Advertisement
Komentar

HEADLINE

BREAKING NEWS. Keluarga Jenazah PDP di Banjarbaru Tolak Penanganan Protokol Covid-19!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Mediasi yang dilakukan petugas gabungan Covid-19 terhadap keluarga PDP yang sebelumnya meninggal dunia di RS Idaman Banjarbaru. Foto: rico

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Seorang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Kota Banjarbaru meninggal dunia di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru. Meskipun belum diketahui apakah PDP tersebut dinyatakan positif, namun pihak keluarga memaksa untuk membawa jenazah pulang ke rumah dan menolak penanganan dengan protokol kesehatan Covid-19.

Pantauan Kanalkalimantan.com, Selasa (26/5/2020) sekitar pukul 10.00 Wita, rumah almarhum yang berlokasi di Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, dijaga ketat oleh tim Gugus Tugas P2 Covid-19 yang terdiri dari Polri, TNI, BPBD, hingga Dinas Kesehatan.

Dalam hal ini tim Gugus Tugas melakukan upaya pendekatan kepada pihak keluarga. Nampak Dandim Martapura Letkol Arm Siswo Budiarto dan Kapolres Banjarbaru AKPB Doni Hadi Santoso, juga turut langsung meninjau ke lapangan untuk musyawarah dengan pihak keluarga.

Sementara Kapolres Banjarbaru AKBP Doni Hadi Santoso menceritakan polemik ini terjadi sejak Senin (25/5/2020) malam. Saat jenazah PDP dijemput oleh pihak keluarga. Pihak keluarga bersikeras kepada pihak Rumah Sakit Idaman untuk membawa almarhumah ke rumah duka.

“Kami sudah berikan imbauan, tapi pihak keluarga bersikeras. Alhasil, mereka membawa Jenazah keluarga mereka menggunakan mobil pribadi. Tentu ini menyalahi protokol kesehatan, mengingat keluarga mereka itu reaktif dan berstatus PDP,” kata AKBP Doni.

Hasil komunikasi yang memakan waktu hingga berjam-jam lamanya, pihak keluarga akhirnya setuju untuk mengikuti standar pemularasan jenazah Covid-19. Dalam hal ini jenazah akan di jemput oleh ambulance Rumah Sakit Idaman. (Kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : Rico
Editor : Chell
Lanjutkan membaca

HEADLINE

22 Advokat Lintas Daerah Siap Dampingi Jurnalis Diananta di Pengadilan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Diananta ditahan di Kotabaru semenjak kasusnya sudah diyatakan P21 oleh Kejaksaan Foto: istimewa/kuasa hukum

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Sebanyak 22 advokat dari penjuru tanah air siap mendampingi Diananta Putera Sumedi, eks Pemimpin Redaksi (Pemred) Banjarhits.Id. Mereka yang bersimpati atas nasib Diananta di balik jeruji besi menyatakan kesediaannya memberikan bantuan hukum terhadap jurnalis Kalimantan Selatan itu.

Kasus Diananta adalah belenggu terhadap kebebasan pers, dan ekspresi, termasuk soal ketidakadilan terhadap masyarakat adat. Kasus ini merupakan bagian penting dalam membela kasus-kasus serupa yang marak terjadi akibat pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berkaca dari itu sejumlah elemen masyarakat bersepakat untuk membentuk Koalisi Masyarakat Adat dan Kebebasan Pers.

Gerakan bersama itu kemudian diisi oleh tim hukum atau ligitasi: Tim Hukum Koalisi untuk Masyarakat Adat dan Kebebasan Pers. Tim ini beranggotakan advokat-advokat berpengalaman dari lintas daerah, seperti Banjarmasin, Kotabaru, Makassar, dan Jakarta.

Ada Wanto A Salan (DPP Kongres Advokat Indonesia), Robert Hendra Sulu (Kantor Advokat Robert Hendra Sulu Banjarmasin), Muhammad Arman (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara).

Kemudian, Ahmad Murjani, Zakaria (DPD Forum Intelektual Dayak Nasional Kalsel), Era Purnamasari (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Muhammad Arsyad (Paguyuban Korban UU ITE).

Ada juga, Syamsul (Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi), Herpani, Rahmadi, dan M Subhan (LBH Kotabaru), Ade Wahyudin, Ahmad Fathanah Haris, M Rizki Yudha Prawira, Hendrayana (LBH Pers Jakarta).

Mereka akan menyokong kerja-kerja advokasi Kantor Advokat Bujino A Salan yang menerima kuasa sejak awal dari Diananta.

Hari ini, Tim Hukum Koalisi untuk Masyarakat Adat dan Kebebasan Pers merampungkan draf eksepsi atau pembelaan terhadap Diananta.

“Ada empat poin yang kami dipersoalkan, salah satunya kewewenangan mengadili harusnya di Banjarmasin bukan di Kotabaru. Termasuk dakwaan kabur, dan salah penerapan hukum, dan UU,” ujar Bujino A Salan, Kuasa Hukum Diananta, Senin (25/5/2020).

Tim Hukum Koalisi untuk Masyarakat Adat dan Kebebasan Pers akan terus menghimpun dukungan dari advokat-avokat lain melalui penandatanganan surat kuasa. “Kabarnya rekan rekan pengacara dari Samarinda, Bandung, dan Ambon juga mau bergabung,” ujar Bujino.

Berkas perkara Diananta resmi dilimpahkan ke Kejari Kotabaru Rabu 20 Mei 2020 kemarin. Sidang kasus Diananta diprediksi digelar Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru awal Juni mendatang. Untuk sementara, Diananta dititipkan di sel tahanan Mapolres Kotabaru.

Perkara yang membelit Diananta tak seharusnya masuk ke ranah pidana karena murni kasus pers. Semestinya selesai melalui mekanisme pers lewat hak jawab dan penjelaskan persoalan pencabutan berita sesuai lembar pernyataan penilaian dan rekomendasi dari Dewan Pers.

Elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Adat dan Kebebasan Pers sudah berupaya untuk menangguhkan penahanan Diananta mengingat ancaman Covid-19.

Namun pelimpahan berkas perkara dan Diananta tetap berjalan seiring penangguhan penahanan oleh kuasa hukum, 48 jurnalis dari Wartawan Solidaritas Banua, Aliansi Jurnalis Independen Balikpapan, dan Walhi Kalsel ditolak oleh Polda Kalsel.

Koalisi Masyarakat Adat, dan Kebebasan Pers mengajak seluruh elemen pers untuk mengawal kasus Diananta dan konflik agraria di Kotabaru. Selain itu, Koalisi Masyarakat Adat, dan Kebebasan Pers mengajak insan pers untuk ikut memastikan kondisi kesehatan Diananta selama menjalani masa penahanan.

Kasus Sudah Ditangani Dewan Pers

Sebagai pengingat, Diananta Putera Sumedi ditahan sejak 4 Mei kemarin oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalsel. Diananta ditahan karena berita berjudul “Tanah Dirampas Johnlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel”.

Pelapor dalam kasus ini adalah Sukirman yang mengaku dari Majelis Umat Kaharingan. Sukirman menganggap berita yang dibuat Diananta berpotensi menimbulkan kebencian karena bermuatan sentimen kesukuan (SARA). Ia mengadukan kasus ini ke Polda Kalsel dan Dewan Pers pada November 2019 lalu.

Banjarhits.id sendiri salah satu media yang bekerja sama dengan Kumparan.com melalui program 1001 Startup Media. Melalui kerja sama tersebut berita dari wartawan Banjarhits juga dimuat di kanal Kumparan.com/Banjarhits.

Berita yang disoal Sukirman diunggah di Banjarhits.id pada 9 November 2019 lalu. Meski sedang ditangani Dewan Pers, Polda Kalsel tetap melanjutkan proses penyelidikan. Penyidik memanggil Diananta melalui surat dengan Nomor B/SA-2/XI/2019/Ditreskrimsus untuk dimintai keterangan oleh penyidik pada Rabu, 26 September 2019.

Pada 5 Februari 2020, Dewan Pers kemudian memutuskan bahwa redaksi Kumparan.com menjadi penanggung jawab atas berita yang dimuat itu. Bukan banjarhits.id selaku mitra kumparan.

Dewan Pers juga memutuskan berita yang dilaporkan melanggar Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik karena menyajikan berita yang mengandung prasangka atas dasar perbedaan suku (SARA). Dewan Pers kemudian merekomendasikan agar teradu melayani hak jawab dari pengadu dan menjelaskan persoalan pencabutan berita yang dimaksud.

Rekomendasi itu diteken melalui lembar pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR) Dewan Pers. Masalah sengketa pers ini dinyatakan selesai. Pihak kumparan melalui Banjarhits.id sudah memuat hak jawab dari teradu dan menghapus berita yang dipermasalahkan.

Kendati demikian, proses hukum di Polda Kalsel masih berlanjut hingga dilakukan penahanan terhadap Diananta Putra Sumedi di Rutan Polda Kalsel pada 4 Mei 2020. (Kanalkalimantan.com/fikri)

 

Reporter : Fikri
Editor : Cell

 

Lanjutkan membaca

HEADLINE

Dua Pasien dari Banjarmasin Meninggal, Kalsel Catat 603 Kasus Positif Covid-19

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Juru Bicara Tim Gugus Tugas P2 Covid-19 Kalsel, Muhamad Muslim Foto: Gugus Tuga P2 COVID-19 Kalsel

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Jumlah temuan kasus baru positif Covid-19 di Kalimantan Selatan kembali melandai di hari kedua Idul Fitri. Berdasar data dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (P2) Covid-19 Kalimantan Selatan pada Senin (25/5/2020) sore, jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 di Kalsel tercatat sebanyak 603 kasus.

Temuan kasus hari ini cukup melandai. Mengingat di hari sebelumnya, tercatat sebanyak 601 kasus positif Covid-19 di Bumi Lambung Mangkurat.

“Ada dua kasus baru positif Covid-19 yang dilaporkan hari ini. Masing-masing satu kasus dari Kabupaten Baritokuala dan satu Kabupaten Banjar,” kata Juru Bicara Tim Gugus Tugas P2 Covid-19 Kalsel Muhamad Muslim.

Saat ini, dari jumlah kasus keseluruhan sebanyak 603 kasus, 460 kasus di antaranya menjalani perawatan, atau 76 persen dari total kasus keseluruhan. Baik di rumah sakit maupun menjalani karantina khusus.

Selain itu, jumlah kasus kematian akibat Covid-19 juga mengalami penambahan. Sehingga, total kasus meninggal dunia menjadi 63 kasus, atau 11 persen dari total kasus keseluruhan.

“Pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia hari ini ada dua pasien. Keduanya berasal dari Kota Banjarmasin,” tutur Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel ini.

Namun demikian, jumlah kasus sembuh dari Covid-19 juga mengalami penambahan. Sekarang, jumlah kasus sembuh tercatat sebanyak 80 kasus, atau sebesar 13 persen.

“Pasien positif Covid-19 yang sembuh hari ini ada dua. Masing-masing berasal dari Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru,” ungkap Muslim.

Sementara itu, jumlah orang dalam pemantauan (OPD) hingga hari ini tercatat sebanyak 913 orang. Sedangkan jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 151 pasien, atau melonjak cukup signifikan jika dibandingkan haru sebelumnya sebanyak 125 pasien. (kanalkalimantan.com/fikri)

 

Reporter : Fikri
Editor : Dhani

 

0 Shares

Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->
Share via
Copy link
Powered by Social Snap