DPRD BANJARBARU
DPRD Banjarbaru Dukung Perda Ketahanan Pangan
![](https://www.kanalkalimantan.com/wp-content/uploads/2023/09/WhatsApp-Image-2023-09-04-at-10.46.30.jpeg)
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru mendorong penerapan Peraturan Daerah (Perda) penyelenggaraan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan mendukung program urban farming.
“Perda penyelenggaraan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan itu harus mampu mendukung program urban farming yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah kota,” ujar Ketua DPRD Fadliansyah di Banjarbaru, Selasa (7/8/2023).
Menurut Fadliansyah, pihaknya bersama seluruh anggota DPRD sudah menyetujui dan mengesahkan Perda penyelenggaraan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan itu pada rapat paripurna.
Fadliansyah menuturkan, perda usulan Pemkot Banjarbaru itu sejalan program pertanian perkotaan (Urban Farming) yang mengatur tentang perencanaan, pengawasan anggaran hingga pelaksanaan.
Baca juga: Bebek Jadul Modifikasi Armada ‘Tempur’ BPK Duta Sabumi Memburu Karhutla
Perda itu juga mengatur regulasi penataan terkait pertanian dan perikanan sehingga pemerintah memiliki dasar hukum atas setiap pelaksanaan kegiatan, bukan atas kebijakan yang dijalankan.
“Misalnya hibah pupuk kepada para petani dan pemberian bibit ikan maupun tanaman maupun hal lain yang harus ada regulasi hukumnya sehingga Perda yang disahkan itu menjadi payung hukum,” tuturnya.
Diharapkan Fadliansyah, perda baru itu juga mengatur segala bentuk bisnis peternakan, pertanian, dan perikanan sesuai RTRW Banjarbaru sehingga kawasan-kawasan yang dirancang memiliki kawasan khusus tidak tergabung area pemukiman.
Wali Kota Banjarbaru Muhammad Aditya Mufti Arifin menyambut baik disahkannya Perda dan berharap segala bentuk sarana, fasilitas hingga perizinan untuk perikanan, peternakan dan pertanian berjalan baik sehingga sesuai RTRW.
Baca juga: Ancaman Krisis Air Bersih di Beruntung Baru, BPBD Banjar Kirim Bantuan
“Perda itu memang diperlukan karena menjadi dasar pemerintah memberikan perizinan karena masih ada masyarakat yang melakukan peternakan tidak sesuai kondisi lingkungan sehingga harus ditata sesuai aturan,” katanya. (Kanalkalimantan.com/bie)
Reporter : bie
Editor : kk
![](https://i1.wp.com/www.kanalkalimantan.com/wp-content/uploads/2021/10/logo-kanal-1.png?w=450&ssl=1)
-
HEADLINE1 hari yang lalu
Kadisdikbud Kalsel Masih Tak Kunjung Muncul ke Publik
-
HEADLINE2 hari yang lalu
Pejabat ke Luar Daerah Diduga Tanpa Izin, Pj Sekda Banjarbaru Meradang
-
Kota Banjarbaru1 hari yang lalu
KPU Banjarbaru Beri Waktu 3 Hari Perbaikan Persyaratan Paslon
-
HEADLINE2 hari yang lalu
Unjuk Rasa di Kantor Gubernur, Pendemo Minta Pencopotan Kadisdikbud Kalsel
-
Kota Banjarmasin21 jam yang lalu
Belum Memenuhi Syarat, Tiga Paslon Pilwali Banjarmasin Diberi Waktu Perbaikan
-
Hukum3 hari yang lalu
Mantan Ketua KPU Banjarbaru Divonis 6 Bulan Penjara, Kasus ‘Jualan’ Tambahan Suara Caleg