Drama Pelengseran Edy Ariansyah Setelah 7 Bulan Jabat Ketua KPU Kalsel!

BANJARMASIN, Di tengah pelaksanaan Pemilu 2019 yang tinggal 83 hari, publik dikejutkan pelengseran Edy Ariansyah sebagai Ketua KPU Kalsel pada Rabu (23/1) siang. Baru tujuh bulan memimpin lembaga penyelenggara pemilu tersebut, Edy didongkel posisinya melalui rapat pleno yang juga dihadiri seluruh komisioner KPU. Ada apa sebenarnya?

Sejak pukul 11.00-13.00 Wita, seluruh komisioner memang sudah berkumpul di Kantor KPU Kalsel di Jl  A Yani Km 3,5 Banjarmasin. Hadir dalam rapat pleno tersebut para komisioner yakni Edy Ariansyah SP, M.Si,  Sarmuji S.Ag, M.Ag, Dr Nurzazin MA, Siswandi Reya’an S,Pd, dan Dr Hatmiati M.Pd. Rapat yang digelar di salah satu ruangan tersebut berlangsung tertutup.

Ada tujuh agenda pembahasan dalam rapat. Selain gongnya, berupa pelengseran Edy Ariansyah dari kursi ketua KPU! Tujuh agenda yang dibahas komisioner pada pertemuan tadi meliputi sosialiasi, kelompok kerja, persiapan rekonsiliasi anggaran semester 2 tahun 2018, penyusunan DPTB/DPK, logistik, pencermatan ulang atas Sumbangan Dana Pemilu (SDK), dan permintaan sosialisasi RRI.

Selepas itu, masih dalam rapat pleno, berdasarkan hasil pantauan KPU atas media massa maupun laporan masyarakat, sejauh ini KPU masih sangat kurang dalam proses sosialisasi.

Lalu, puncaknya rapat pleno khusus terkait pelengseran Edy. Informasi yang dihimpun Kanalkalimantan.com, pembehasan mengenai pelengseran tersebut tak memakan waktu terlalu lama. Pembahasannya cuma 15 menit saja. Dengan hasil, 3 komisioner menyetujui pelengseran Edy untuk digantikan oleh Sarmuji S.Ag, M.Ag, mantan anggota KPU Tapin dan sebelumnya juga merupakan anggota KPU Kalsel periode sebelumnya.

Kabar yang beredar, memang ada masalah internal di tubuh KPU Kalsel yang memungkinkan pergantian posisi Edy. Bukan hanya pada level komisioner, tetapi juga staf KPU lainnya. Hal ini lantaran Edy yang mantan Ketua KPU Banjar ini dinilai lebih sering tampil sendiri alias ‘one man show’ dalam memimpin organisasi. Padahal, sistem di KPU mestinya adalah kolektif kolegial.

Puncak dari permasalahan ini, adalah keputusan untuk menggeser posisi Edy dari Ketua KPU menjadi anggota biasa. Kini, Edy diserahi tanggunghawab bagian Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat.

Ditemui Kanalkalimantan di ruangannya, Edy mengatakan bahwa keputusan tersebut sudah bagian dari bagian berdemorkasi. Ditambah lagi semua ini menyangkut harapan publik untuk sosialisasi yang lebih baik dan intens. “Demi ekspektasi publik dan tidak mengurangi kepercayaan publik serta masyarakat untuk mendapat pemahaman yang memadai. Maka diputuskan untuk lebih memfokuskan pada sosialisasi kedepannya,” katanya.

Apalagi, kata Edy, Berdasarkan UUD nomor 7 tahun 2017, sosialisasi memang merupakan kewajiban KPU serta menjadi hal subtantif yang diperlukan masyarakat.

Disinggung apakah pelengseran tersebut lantaran ada agende lain di lembaga KPU Kalsel? Edy dengan tegas membantahnya. “Tidak ada hasrat personal, tapi sepakat meningkatkan kinerja kelembagaan,” terangnya.

Atas dasar lama pengalaman kerja dan sudah dua kali bertugas di KPU Provinsi, maka semua sepakat untuk memilih Sarmuji. “Pergeseran ini biasa saja. Apalagi Pak Edy sering menjadi narasumber, suka membuat modul dan senang menulis. Jadi ya kita rolling saja. Tidak ada tekanan,” kata Sarmuji yang ditemui terpisah.

Apalagi divisi yang Edy jabat sekarang memang akan membuat buletin untuk salah satu cara memberikan sosialisasi. Mereka rasa hal ini sangat cocok dengan Edy yang sering dan senang menulis.

Menjawab pergantian ini tidak terlalu riskan menjelang pelaksanaan pemilu? Dia mengatakan tidak akan ada masalah. “Sebetulnya kita ini kan menyesuaikan dengan fungsi yang ada,” katanya mengatakan akan segera melaporkan pergantian posisi tersebut ke KPU Pusat.

Semua Terkejut

Pergantian Ketua KPU Kalsel mengejutkan berbagai pihak. Anggota Komisioner Bawaslu Kalsel Aris Mardiono pun mengaku baru mendengar kabar itu. Dia mengatakan, hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan KPU seraya berharap ke depan sinergi antar kedua lemaga bisa semakin dapat ditingkatkan. “Saya kira masalah penggantian ketua itu urusan internal KPU, bukan wewenang Bawaslu Kalsel untuk mengomentarinya,” katanya.

Demikian juga dengan Direktur Eksekutif Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalsel, Samahuddin Muharram yang menilai ada urgensi pergeseran tersebut ditengah mendekatnya pelaksanaan pemilu. Sebab apa yang terjadi tentunya sudah melalui pertimbangan dan kajian dari internal KPU Kalsel.

Ia pun berharap, Ketua KPU Kalsel yang baru mampu bersinergi dengan komisioner lainnya. Mengingat keputusan di KPU yang bersifat kolektif kolegial. “Ketua ini sifatnya hanya memimpin rapat, termasuk rapat pleno,” katanya.

Diduga ada yang tak beres di internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel. Hingga Edy Ariansyah pun harus turun tahta dari jabatannya sebagai Ketua KPU Kalsel.

Sementara itu, pengamat politik dan kebijakan publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Setia Budhi melihat ada yang tak wajar hal itu terjadi di KPU. Apalagi kinerja umur penyelenggara Pemilu di daerah ini baru seumur jagung.  “Ketua KPU dipilih pada pleno di Jakarta. Itu artinya dari proses diawal sudah ada rekam jejak masing masing anggota. Jadi saya melihat tidak wajar ada rotasi jabatan, apalagi itu pada pada level ketua,” ujarnya.

Setia Budhi menduka ada alasan tertentu yang sangat penting dari pergeseran posisi Edy Ariansyah. Apalagi, kondisi pemilu yang sudah semakin dekat! (mario)