Dua Bulan Pasca Gempa, Ekonomi dan Pariwisata Lombok Masih Lumpuh

Rabu (3/10) adalah hari pertama saya berkeliling melihat kondisi terkini dari korban terdampak di Lombok ditemani Marketing Komunikasi ACT Kalsel, Retno Sulistiyani.

“Untuk melihat posko dan shelter sementara yang dibangun Aksi Cepat Tanggap ikuti saja jalur Pantai Senggigi terus lurus sampai keatas wilayah Sembalun Lombok Timur,” ujar Iqbal, petugas ACT Nusa Tenggara Barat (NTB) yang juga mantan jurnalis sembari menunjukkan peta jalur.

Mendengar penjelasan Iqbal, saya dan Eno (panggilan Retno Sulistiyani), sangat bersemangat. Bagaimana tidak, jalur yang akan kami jelajah hari itu adalah pantai hingga naik ke gunung. Dimulai dengan Pantai Senggigi hingga naik ke Sembalun melihat kokohnya Gunung Rinjani yang menjadi salah satu ikon kebesaran Lombok.

Selama perjalan, saya melihat semua keindahan pantai dengan laut biru berpasir putih itu. Saksi bisu ketika gempa besar terjadi pada 29 Juli dengan kekuatan 6,5 SR. Gempa yang berpusat di Lombok Timur ini, berdampak ke Kecamatan Sembalun dan  Gunung Rinjani, gempa kembali mengguncang, dengan kekuatan 7,0 SR. Tepat 5 Agustus pukul 19.00 Wita berpusat di Lombok Timur.

Awalnya yang saya bayangkan, setelah dua bulan gempa, Lombok telah pulih dari segi ekonomi. Paling tidak, pariwisata yang menjadi nadi penggerak ekonominya berangsur hidup. Nyatanya yang terlihat di jalur pantai, penginapan, cafe yang berjajar di sepanjang pantai terlihat sepi. Hanya terlihat 1-2 orang wisatawan luar, selebihnya wisatawan lokal.

Ya, data Dinas Pariwisata Lombok Barat (Lobar) kehilangan 10 ribu wisatawan akibat gempa. Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Lobar Herman mengatakan Pemda hendaknya juga memikirkan bagaimana menghidupkan wisata Senggigi yang mati suri.

Pemerintah pusat melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung kala itu mengatakan bencana di Lombok tidak dinyatakan sebagai bencana nasional karena alasan pariwisata. Jika dinyatakan sebagai bencana nasional maka Lombok akan tertutup bagi wisatawan dan akan berdampak pada pulau Bali.

Pramono menegaskan meski tidak dinyatakan sebagai bencana nasional namun penangan pasca gempa akan sama seperti bencana nasional. Dana dan inpres (instruski presiden) tentang percepatan penangan dampak gempa Lombok pun telah disiapkan.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, dana cadangan penanggulangan bencana sebesar Rp 4 triliun di Kementrian Keuangan dengan pengguna oleh BNPB siap dikucurkan sesuai keperluan. Jika kurang, pemerintah melalui DPR RI akan membahas tambahan anggaran. Mengingat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Lombok diperkirakan memerlukan anggaran sebesar Rp 7 triliun.

Alih-alih dana guna rehabilitasi dan rekonstrusi yang diturunkan malah surat Kementerian Sosial Nomor 1899/LSS-SET/9/2018 tertanggal 21 September 2018. Surat yang ditandatangani Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat berisi empat poin. Intinya bantuan Jatah Hidup (jadup) bagi korban gempa masih masuk tahap anggaran. Poin tiga dan empat menegaskan jadup terancam batal. Pemerintah Pusat memiliki keterbatasan anggaran. Dalam surat itu juga diminta Gubernur NTB menyampaikan ke Bupati/Walikota agar tidak menjanjikan ke masyarakat terkait penyaluran bantuan stimultan tersebut.

Padahal surat tersebut turun tertanggal 21 September 2018 sebelum gempa dan tsunami menyerang Sulawesi Tengah, pemerintah pusat telah menyatakan ‘keterbatasan anggaran’. Apalagi sekarang!

“Sejak gempa hingga sekarang belum pernah terima bantuan dari pmerintah. Kami hanya dapat dari relawan dan orang-orang yang lewat saja,” kata Imah, warga Nipah dan beberapa perempuan yang sempat kami temui.

Sutaryo, Komandan Posko ACT dan Ketua Posko Jenggala Didin Fahrudin tegas mengatakan, sejak terjadi gempa pemerintah tidak ada di emergiency kebencanaan. Posko dapur umum milik Tagana dan itu hanya ada di lapangan besar. Dan di lapangan itu tentu saja hanya mampu memberikan 70% untuk para relawan dari TNI/Polri dan hanya sedikit warga di dilapangan tersebut.

“Sehingga pengungsi lain di seluruh Lombok mendapatkan droping makanan dan bantuan didapat dari para relawan. Padahal secara SOP pada saat bencana dapur umum adalah hal pertama yang didirikan,” katanya.

Pariwisata Lombok pun nampaknya masih akan tidur panjang. Laut masih enggan memberikan ragam ikannya, hingga nelayan masih menyandarkan perahunya di tepian pantai. Tak ada bahan bakar, tak ada ikan, tapi hidup perlu makan dan minum. Beruntung Lombok masih memiliki relawan hebat yang silih berganti mendampingi hingga mereka semua mampu berdiri sekokoh Gunung Rinjani, se-elok Pantai Senggigi.

Tak lupa dengan bencana di Sulawesi Tengah mari salurkan donasi bagi Sulteng dan Lombok melalui kanalkalimantan peduli bersama ACT BNI Syariah 8660 2910 1806 0001 atau kontak di nomor telephone dan wa 0821 5697 5597. (Desy)