Connect with us

Bisnis

Dua Kali Harga Pertamax Turun di Awal 2020, Kenapa Pertalite Tidak?

Diterbitkan

pada

Pertamina kembali menurunkan harga BBM jenis Pertamax dan Pertamax Turbo. foto: suara.com
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) kembali menurunkan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis bensin untuk produk Pertamax dan Pertamax Turbo pada hari ini, Sabtu, 1 Februari 2020. Penurunan harga berlaku pukul 00.00 waktu setempat.

“Ini merupakan komitmen Pertamina untuk mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan produk-produk BBM Pertamina yang lebih berkualitas dan ramah lingkungan,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman dalam keterangan tertulis, 1 Februari 2020.

Ia menjelaskan, penurunan harga BBM Pertamax dan Pertamax Turbo berbeda tiap daerah. Sebab, harga tersebut dipengaruhi perbedaan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di masing-masing daerah.

Fajriyah mencontohkan, harga Pertamax untuk wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat akan turun Rp 200 dari semula Rp 9.200 menjadi Rp 9.000 per liter. Sedangkan harga Pertamax Turbo turun Rp 50 dari sebelumnya Rp 9.900 menjadi Rp 9.850 per liter.



Penurunan harga Pertamax dan Pertamax Turbo itu mengacu pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM 187K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan. Dalam beleid itu, penyesuaian harga BBM dapat dilakukan secara berkala, tergantung faktor-faktor penentu harga. “Salah satu faktornya adalah harga minyak dunia,” tuturnya.

Di sisi lain, ia memastikan harga BBM jenis lainnya tidak mengalami perubahan.
Ia memaparkan, detail harga BBM dapat diakses melalui laman resmi Pertamina.

Sebelumnya, pada 5 Januari 2020, Pertamina juga telah menurunkan harga BBM umum untuk jenis Pertamax series dan Dex series.  Adapun salah satu jenis produk bahan bakar yang tidak mengalami penurunan dalam dua kali penyesuaian harga tersebut adalah Pertalite.

Kenapa harga Pertalite tidak ikut turun? 

Fajriyah mengungkapkan bahwa penyesuaian yang dilakukan tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen).

Keputusan Menteri yang dimaksud adalah Kepmen ESDM 187K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.

“Semua sesuai dengan ketentuan Kepmen. Yang tidak berubah, berarti masih sesuai (ketentuan Kepmen),” jawab Fajriyah.

Formula harga BBM 

Kepmen tersebut mengatur formula pembentukan harga BBM termasuk Pertalite yang memiliki angka oktan 90 atau RON 90.

Di Indonesia, ada beberapa jenis pilihan bensin berdasarkan angka oktan (RON), di antaranya adalah RON 88 (Premium), RON 90 (Pertalite), RON 92 ( Pertamax) dan RON 98 (Pertamax Turbo).

Jika mengacu dalam aturan tersebut, maka formula harga Pertalite menggunakan hitungan untuk jenis bensin di bawah RON (Research Octane Number) 95 dan jenis minyak solar CN 48 dengan rumus sebagai berikut:

1.Batas bawah: Means of Platts Singapore (MOPS) + Rp1.000/liter + Margin (5 persen dari harga dasar).

2.Batas atas: MOPS + Rp1.000/liter + Margin (10 persen dari harga dasar).

Untuk itu, formula di atas dapat diaplikasikan untuk menghitung batas bawah dan batas atas Premium, Pertalite, dan Pertamax.

MOPS sendiri merupakan bagian biaya perolehan atas penyediaan BBM jenis bensin dan minyak solar dari produksi kilang dalam negeri dan atau impor sampai dengan terminal BBM, yang mencerminkan harga produk, dengan ketentuan tertentu.

Ketentuan pertama adalah bahwa MOPS dihitung dengan formula menggunakan rata-rata harga publikasi MOPS dengan satuan dollar AS per barel periode tanggal 25 pada dua bulan sebelumnya hingga tanggal 24 pada satu bulan sebelumnya untuk penetapan bulan berjalan.

Untuk Pertalite atau bensin RON 90, MOPS didasarkan pada harga publikasi MOPS jenis Mogas 92 dengan formula 99,21 persen kali MOPS Mogas 92.

Sementara, untuk Pertamax atau bensin RON 92, MOPS didasarkan pada harga publikasi MOPS jenis Mogas 92 dengan formula 100 persen kali MOPS Mogas 92. (suara.com)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bisnis

Ekonom Unpad: UMKM Bakal Jadi Lead Project RUU Cipta Kerja

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Diskusi  virtual bertajuk "Akankah RUU Cipta Kerja Disahkan?", Rabu (12/8/2020).
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANDUNG  – Ahli ekonomi bisnis dari Universitas Padjadjaran, R Anang Muftiadi berpandangan bahwa RUU Cipta Kerja akan sangat fokus untuk memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) jika nanti disahkan.

Hal tersebut seperti dikemukakan Dosen Unpad ini dalam diskusi  virtual bertajuk “Akankah RUU Cipta Kerja Disahkan?”, Rabu (12/8/2020).

“Undang-Undang ini akan menyentuh ke UMKM untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak. UMKM ini akan jadi lead project dari RUU Cipta Kerja karena ini area yang perlu diperhatikan. Karakteristik bisnisnya macam-macam, aspek tenaga kerjanya juga berbeda-beda,” kata Anang Muftadi

Semangat RUU Cipta Kerja untuk kemudahan berusaha dan peningkatan investasi, juga harus dilihat secara luas terutama untuk sektor UMKM.



“Investasi itu harus dilihat konteksnya secara luas, tidak selalu investasi itu dari asing loh. Ketika kelas menengah dan kecil memulai usaha, ini juga bisa disebut investasi dalam negeri yang juga mendorong terciptanya lapangan pekerjaan,” ujar Anang.

Menurut Anang, Indonesia adalah salah satu negara dengan sistem pengupahan paling kompleks di dunia jika merujuk pada banyaknya versi Upah Minimum. Penerapan aturan yang lebih sedikit mengenai pengupahan seperti yang dicanangkan di RUU Cipta Kerja, sangat mungkin mendorong pengusaha-pengusaha kecil dan menengah untuk terus bermunculan.

“Kita ini (Indonesia) paling sulit untuk memulai usaha. Ketika ada UMKM yang mau membuka usaha dan melihat aturan UMK dan UMP yang versinya bisa sangat berbeda-beda di tiap wilayah, mereka pasti akan pikir-pikir lagi,” jelas Anang.

Lebih jauh, Anang beranggapan perlu adanya fokus dari pemerintah untuk memastikan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) di bawah RUU Cipta Kerja bisa terinstitusionalisasi dengan baik.

“Ini supaya operasional dari Undang-Undang ini bisa tepat sasaran dan efektif. Jangan sampai nanti di daerah-daerah masih bingung soal aturan turunan untuk penerapan kebijakan besarnya,” imbuhnya. (kanalkalimantan.com/rls)

Reporter : rls
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Bisnis

Ketua Dekranasda HSU Optimis Kerajinan Purun Bisa Bangkit

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ketua Dekranasda HSU Hj Anisah Rasyidah Wahid. foto: dew
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Hj Anisah Rasyidah Wahid meyakini kerajinan purun asal HSU bisa bangkit di masa adaptasi kebiasaan baru.

Purun merupakan tumbuhan rawa yang banyak yang dijumpai di Kabupaten HSU karena hampir 80% di seluruh wilayah HSU dikelilingi rawa, sehingga tumbuhan purun mampu di manfaatkan oleh sebagian masyarakat HSU.

Anisa menjelaskan, kerajinan purun merupakan salah satu produk Industri Kecil Menengah (IKM) dari Kabupaten HSU yang telah banyak dikenal baik di dalam daerah hingga nasional.

Purun sampai kini menjadi sumber ekonomi selain bertani bagi sebagian masyarakat desa di HSU karena sudah membudaya dikalangan masyarakat HSU.



“Tanpa harus dipaksa, banyak tangan yang terampil membuat kerajinan khas alam ini,” kata Anisah.

Anisah menambahkan dari purun berbagai kerajinan dapat dihasilkan oleh para pengrajin diantara seperti tas, tikar, topi, bakul, hiasan dinding, aksesoris lainnya bahkan sedotan yang kini diekspor sampai ke luar negeri.

Selain itu, kata Anisah tak jarang kerajinan purun asal kabupaten HSU ini mengikuti ajang di pameran-pameran nasional untuk dipromosikan.

Anisah mengakui, meski pada masa pandemi covid 19 ini pemasaran kerajinan menurun hampir 30% yang disebabkan oleh menurunnya daya beli konsumen, kenaikan harga bahan baku, kenaikan biaya produksi. Serta terhambatnya distribusi produk, namun hal itu tidak serta merta membuat para pengrajin berhenti sama sekali.

Karena segala permasalahan tersebutlah Dekranasda HSU semakin berupaya kembali untuk meningkatkan kembali produksi kerajinan, antaralain melalui pelatihan digital marketing kepada pelaku IKM. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga untuk pemasaran produk di antaranya dengan Bank Indonesia (BI) dan Badan Restorasi Gambut (BRG).

“Di era saat ini pemasaran produksi kerajinan meningkat  20%, Alhamdulilah kenaikan sudah terlihat signifikan untuk pemasaran produksi dan pemasaran produk kerajinan,” kata Ketua Dekranasda HSU.

Lebih jauh, Anisa menghimbau kepada masyarakat HSU untuk bersama-sama menggunakan produk buatan kabupaten HSU sembari berharap agar produk kerajinan asal HSU dapat kembali normal dipasarkan seperti biasanya baik di dalam negeri maupun keluar negeri. (kanalkalimantan.com/dew)

Reporter: dew
Editor: bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->