Dua Usulan Raperda Didukung Fraksi-Fraksi di DPRD HSU

AMUNTAI, Dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) HSU tahun 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) didukung baik Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Raperda itu yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah HSU Nomor 43 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Hal tersebut disampaikan masing-masing perwakilan Fraksi DPRD HSU, saat rapat paripurna, Senin (15/1).

Ahmadar Rifa’i dari Fraksi Golongan Karya, Lisnawati dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Erika Yuni dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, H Hamdani dari Fraksi Lambung Mangkurat, dan H Ahmad Zanroni dari Fraksi Bertaqwa.

Mengenai Raperda tentang Pedoman Pembentukan Perda, Fraksi-Fraksi di DPRD HSU menilai sangat diperlukan agar kedepan pembentukan Perda dapat berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Sementara mengenai Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah HSU Nomor 43 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, Fraksi-Fraksi di DPRD HSU juga menyambut baik karena merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 yang berisi Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Usai pemandangan umum Fraksi-Fraksi di DPRD, Ketua DPRD HSU H Sahrujani, berharap agar semua penyampaian pandangan umum fraksi dapat ditanggapi dengan baik oleh eksekutif.

“Penyampaian pandangan Fraksi-Fraksi di DPRD HSU diharapkan dapat ditanggapi secara positif oleh pihak eksekutif sebagai bahan penyampaian dalam rapat paripurna selanjutnya,” pungkas Sahrujani. (dewahyudi)