Connect with us

HEADLINE

Dua Wajah Pemilu 2019, Antara Air Mata dan Pertaruhan Demokrasi

Diterbitkan

pada

Pelaksanaan pemilu 2019 memunculkan banyak evaluasi terkait banyaknya korban meninggal akibat kelelahan. Foto: kompas
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Sejumlah catatan kelam mewarnai proses pelaksanaan Pemilu 2019 kali ini. Jatuhnya ratusan korban—baik dari KPPS, pegawas, hingga polisi, menjadi goresan luka mendalam bagi proses demokrasi dengan sistem baru yang menggabungkan lima pemilihan secara serentak ini. Belum lagi ditimpali aksi elite politik yang berebut mempertontonkan ‘drama’ kemenangan ditengah suasana duka yang mestinya dirasakan seluruh anak bangsa.

Ibarat dua sisi koin, terselenggaranya pemilu secara lancar dan aman oleh KPU patut diapresiasi. Meski ada catatan terkait teknis pelaksanaan di sejumlah daerah, namun secara umum tetap terselenggara dengan baik. Ini tentunya tak lepas dari peran Bawaslu, serta pengamanan yang dilakukan Polri dan TNI yang memastikan pesta demokrasi berjalan aman.

Namun di sisi lain, harapan bahwa pemilu akan menjadi pesta bagi masyarakat masih jauh panggang dari api. Ribetnya mekanisme pelaksanaan, lamanya waktu, hingga kurangnya persiapan penyelenggara yang meskipun disokong anggaran Rp 24,8 triliun lebih, masih nampak belepotan di sana-sini.

Padahal sejak awal, hal ini sudah dibaca oleh KPU pada pelaksanaan simulasi pemilihan yang digelar beberapa waktu sebelum hari H pencoblosan. Di Kalsel, simulasi pemilu sempat dilaksanakan oleh KPU Kalsel di Jalan Gunung Paikat, Banjarbaru, Kamis (4/4). Dari 205 pemilih yang diundang saat itu, hanya 129 orang yang datang.



Divisi Teknis KPU Kalsel Hatmiati Mas’ud saat itu menyampaikan, simulasi tersebut pembukaan TPS seolah-olah dimulai pada pukul 07.00 Wita dan berakhir pada pukul 13.00 Wita. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses penghitungan suara. Usai diumumkan, KPPS pun meminta waktu istirahat untuk makan dan shalat. Setelah itu, dilanjutkan pada pukul 14.00 Wita dilakukan perhitungan suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. “Begitupula selanjutnya hingga selesai tadi. Ini baru saja selesai pukul 20.30 Wita untuk penyalinan dari formulir C1 plano besar menjadi C1 salinan yang berhologram,” katanya.

Dalam catatan Hatmiati, petugas KPPS dinilai masih gugup dalam melakukan tugasnya. Ini mengingat, mereka tidak semuanya berpengalaman. Ambil contoh, ketika ada pemilih datang, yang sudah diatur olehnya untuk membawa undangan berupa formulir C6, tetapi tidak membawa KTP elektronik.

Maka benar saja, jika dalam pelaksanaannya pada tanggal 17 April 2019, terdapat berbagai persoalan di lapangan. Hingga akhirnya, beberapa TPS harus melakukan pemilihan suara ulang seperti halnya yang terjadi di dua TPS di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) hari ini. (Baca: 2 TPS di HSU Lakukan Pemungutan Suara Ulang, Red).

Dan hal ini, juga terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia. Termasuk, jatuhnya korban KPPS yang meninggal karena kecapekaan mengawal proses pemilihan. Salah satunya adalah Abdul Hadi, anggota KPPS di TPS 03 Kelurahan Basirih, Banjarmasin Barat, yang menghembuskan nafas terakhir setelah sebelumnya sempat dirawat di RSUD Ulin Banjarmasin, Kamis (25/4) pukul 01.40 Wita.

Wafatnya Hadi, menambah deretan petugas KPPS yang meninggal dunia di Kalsel. Pada waktu yang sama, ada juga Ahmad anggota KPPS TPS 03 Desa Muning Tengah, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) yang meninggal dunia diduga akibat kelelahan saat proses penghitungan suara.

Tak hanya itu, sederet ‘korban pemilu’ saat ini masih banyak yang dirawat di rumah sakit. Berdasarkan catatan KPU Kalsel, mereka adalah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banjarmasin Utara Siswanto, Ketua PPS Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kameliah Areda, Ketua KPPS Kelayan Barat, Banjarmasin Selatan saat ini juga masih dirawat di RSUD Ulin Banjarmasin.

Di Kabupaten Tanah Laut, ada Ahmad Yani, anggota KPPS TPS 06 Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang. Lalu ada Arbani petugas KPPS 1 Kampung Baru, Rusmlinawati yang bertugas di TPS 8 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari, dan Ketua PPS Liang Anggang, Basuki Rahmat, yang juga  dirawat di rumah sakit.

Di Kotabaru, ada Ansari Maulana, anggota PPK Pulau Laut Utara, Kotabaru dan PPK Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, I Wayan Sarna.

Di Kabupaten Banjar, terdapat Pasrah Ridhoni, anggota PPK Sungai Pinang dan Syamsul Supian, KPPS TPS 01 Kelurahan Tambak Baru Ilir yang dirawat di RS.

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), ada anggota PPS Desa Limbar Kecamatan Batang Alai Selatan, Raudatul Jannah dan Lisda Safitri yang merupakan anggota PPS Desa Kalibaru, Kecamatan Batu Benawa.

Di HSS, Ketua KPPS TPS 7 Desa Danau Panggang, Ahmad Mujahit pun dirujuk ke rumah sakit bersama anggota KPPS TPS 5 Desa Teluk Labak, Sayyidul Aslamiah yang melahirkan pas hari H pencoblosan.

Di Tapin, ada Ahyar  anggota PPS Desa Pantai Cabe, Kecamatan Salam Babaris dan Ahmad Efendy anggota KPPS TPS 03 Desa Baramban Kecamatan Piani, yang juga harus dirawat di RS karena kelelahan.

Komisioner KPU Kalsel Edy Ariansyah menyatakan duka cita atas meninggalnya anggota KPPS. Ia menganggap almarhum merupakan salah satu pejuang demokrasi yang ingin berpartisipasi menyukseskan pemilu. “Semoga beliau diterima oleh Allah SWT,” katanya.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Laman: 1 2

HEADLINE

Ini Peta Kekuatan Kandidat di Pilgub Kalsel, Jelang ‘Head to Head’ Sahbirin-Muhidin VS Denny-Difri

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Dua pasangan calon yang akan bertarung di Pilgub Kalsel 2020 Foto: ilustrasi Yuda
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pilgub Kalsel memasuki babak baru seiring mulai mengerucutnya dua pasangan bakal calon yang akan berlaga, yakni incumbent Sahbirin Noor-Muhidin, melawan penantang Denny Indrayana-Difriadi Darjat.

Dua pasangan ini dipastikan melenggang ke pertarungan politik akbar tahta Kalsel 1, dengan mengantongi tiket rekomendasi parpol yang telah memenuhi ambang batas persyaratan yang ditetapkan KPU Kalsel.

Pasangan incumbent Sahbirin-Muhidin, yang sebelumnya menggebrak dengan dukungan rekomendasi Partai Golkar dan PAN. Gabungan dua parpol ini total memiliki 18 kursi parlemen yang berasal dari Golkar 12 kursi dan PAN 6 kursi.

Dengan total perolehan suara yang dikumpulkan dua parpol tersebut saat pemilu 2019 sebanyak 516.087 suara.



Sedangkan kubu penantang Denny-Difri, Senin (3/8/2020), memastikan langkah di Pilgub setelah mendapat rekomendasi resmi dari Gerindra dan Demokrat.

Gabungan 8 kursi Gerindra dan 3 kursi Demokrat sudah pas untuk menjadikan Haji Denny sebagai Cagub Pilgub Kalsel 2020. Dengan total 55 kursi DPRD Provinsi Kalsel, maka 11 kursi Gerindra-Demokrat sudah memenuhi syarat minimal 20% kursi pencalonan.

Saat ini, memang baru empat partai tersebut yang menyatakan sikap dukungan terhadap kandidat. Yakni Golkar-PAN yang mendukung incumbent Sahbirin-Muhidin, dan Gerindra-Demokrat yang mendukung Denny-Difri.

Selebihnya, masih banyak partai ‘gemuk’ pemilik kursi di DPRD Kalsel yang belum menentukan sikap politiknya di Pilgub Kalsel. Hal ini karena masih menunggu arahan dan rekomendasi DPP masing-masing.

Misalnya saja PDIP. Parpol dengan perolehan 8 kursi di dewan ini belum menentukan sikap. Kegagalan kadernya menjadi pasangan incumbent, diperkirakan menjadi salah satu alotnya sikap banteng. Meskipun sebelumnya pihak inncumbent sebelumnya mengklaim, PDIP ada dalam barisan penyokongnya.

Hal ini sebagaimana disampaikan petinggi Golkar Kalsel Supian HK, beberapa waktu sebelumnya saat merilis surat No A-054/GOLKAR-KS/V1/2020 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Tahapan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah Partai Golkar di Pilkada 2020 yang disetor ke DPP Golkar untuk dimintakan rekomendasi pusat.

Infografis : kanalkalimantan/yuda

Dimana koalisi parti pengusung Sahbirin-Muhidin di Pilgub Kalsel, disebutkan beranggotakan Partai Golkar, PDIP, PAN, PKS, dan Nasdem, dengan total kekuatan 35 kursi penyokong. Tapi klaim dalam surat usulan rekomendasi partai Golkar tersebut nampaknya masih belum sepenuhnya diamini oleh PDIP.

Sebab, pasca putusan tersebut Rosehan NB, elite PDIP yang sebelumnya dijagokan berduet dengan Sahbirin, getol melakukan sejumlah safari politik.

Bahkan dalam wawancara dengan Kanalkalimantan.com, anggota DPRD Kalsel tersebut mengatakan tidak menutup kemungkinan bakal mengusung poros ketiga Pilgub.

Hal ini melalui sejumlah pertemuan politik yang sebelumnya diupload di akun pribadinya, dengan Ketua PPP Kalsel Aditya Mufti Ariffin, Ketua Gerindra H Abidin, hingga Denny Indrayana.

“Kini yang menjadi tantangan adalah bagaimana ke depannya PDIP itu bisa berkoalisi dengan partai lain. Karena baru 8 kursi yang kita punya,” kata Rosehan.

Rosehan mengakui, pada Pilgub nantinya, partainya akan memprioritaskan kader sendiri untuk maju meramaikan kontestasi politik. Karena memang, secara nasional PDIP merupakan partai pemenang dan di Kalsel sendiri merupakan runner up atau pemenang kedua. “Jadi, sangat naif jika PDIP cuma menjadi penonton,” tegas Rosehan.

Walau akhirnya, tandukan liar Rosehan dijinakkan oleh Sekretaris DPD PDIP Kalsel M. Syaripuddin yang mengatakan sebagai langkah individual saja. “Kalau toh memang Pak Rosehan ada hiruk pikuk di media sosial, saya rasa pak Rosehan sendiri yang melakukan,” kata Syaripuddin.

Tak dipungkiri, PDIP memang saat ini masih memegang kunci strategis. Partai ini, bermodal 8 kursi yang dimiliki bisa merangkul partai lain seperti PPP yang memiliki 3 kursi dan PKB yang mengantongi 5 kursi. Mengingat, saat ini arah dukungan dua parpol tersebut masih belum mengerucut.

Berbeda dengan PKS dan Nasdem, yang dianggap memiliki dorongan angin lebih kencang untuk bergabung dengan kubu incumbent.

Lalu bagaimana dengan peluang penantang Denny-Difri. Kepada Kanalkalimantan.com, Denny menegaskan tidak berhenti pada dukungan dua parpol yang saat ini diraih. “Tentunya kita terus aktif melakukan pendekatan untuk memperbesar koalisi di Pilgub nanti,” katanya.

Data yang diolah Kanalkalimantan.com dari hasil pemilu 2019 lalu, saat ini masih ada sebanyak 993.490 suara milik Parpol yang belum menentukan sikap resmi. Partai-partai ini adalah PDIP sebanyak 334.396 suara, PKS 203.223 suara, PKB 182.458 suara, PPP 157.246 suara, Nasdem 99.837 suara, dan Hanura 16.328 suara. (Selengkapnya lihat data grafis, Red).

Walau harus diakui, parpol bukan satu-satunya gambaran dan tolak ukur utama kemenangan. Banyak faktor lain, seperti ketokohan, visi misi kandidat, dan lainnya akan menjadi penentu suara bagi kandidat yang bertarung.

Dari sisi ketokohan, duet Sahbirin-Muhidin ini menarik sebab sebelumnya, kedua pasangan ini merupakan mantan rival pada Pemilihan Gubernur tahun 2015 silam. Pada tarung ketika itu, keduanya memang memiliki kekuatan yang nyaris seimbang.

Dari tiga pasangan yang berlaga ketika itu, Sahbirin yang berduet dengan Rudy Resnawan unggul sebanyak 731.643 (41,07%). Diikuti Muhidin yang berpasangan dengan Gusti Farid Hasan Aman yang meraup 719.938 suara (40,41%). Sementara Zairullah Azhar yang berpasangan dengan M Syafi’i meraih 330.070 (18,53%) suara.

Salah satu lumbung suara bagi Muhidin saat itu adalah kota Banjarmasin. Di kota berjuluk seribu sungai ini, Muhidin yang maju melalui kursi independen, unggul 77.820 suara dari Sahbirin. Ketika Sahbirin hanya mendapatkan 73.143 suara, sedangkan Muhidin meraih 150.963 suara.

Di sisi lain, Denny mengakui, incumbent Sahbirin Noor dan H Muhidin merupakan sosok populer di Kalsel. Keduanya merupakan tokoh politik (Sahbirin merupakan Ketua DPD I Golkar Kalsel, dan Muhidin Ketua DPW PAN Kalsel) dan dikenal publik.

Namun demikian, terlepas dari popularitas figur yang paling dibutuhkan saat ini adalah bagaimana Kalsel memiliki pemimpin yang mampu membawa masyarakatnya lebih sejahtera, maju, agamis, serta memiliki daya saing di tengah berbagai tantangan yang kompleks.

“Pada taraf inilah kami siap bertarung untuk saling beradu gagasan untuk Kalimantan Selatan ke depan. Sehingga Pilgub Kalsel menjadi Pilkada di Indonesia yang sukses, bersih, jujur, dan bebas dari politik uang,” tegasnya.(Kanalkalimantan.com/cel)

 

Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

10 ASN Pemko Banjarmasin Positif Covid-19, Wali Kota Tak Mau Disebut Klaster Perkantoran

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Foto : Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Kasus Covid-19 yang merebak di perkantoran rupanya tak hanya dialami di Pemko Banjarbaru dan Pemkab Banjar saja. Belakangan diketahui, beberapa aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Banjarmasin juga terpapar Covid-19.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kanalkalimantan.com, ada 10 ASN Pemko Banjarmasin yang positif terpapar Covid-19, berasal dari beberapa SKPD. Seperti dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan salah satu bagian di Setdako Banjarmasin.

Sayangnya, Wali Kota Banjarmasin H. Ibnu Sina belum mau membeberkan kondisi terbaru 10 orang ASN tersebut. Apakah sudah dinyatakan sembuh ataupun masih menjalani perawatan dalam karantina mandiri.

“Ada 10 orang ASN. (kondisi) yang terakhir belum disampaikan,” kata Ibnu di Balaikota Banjarmasin, Selasa (4/8/2020) sore.



Dia malah menyebut, kondisi 10 ASN yang salah satunya merupakan pejabat eselon III itu, terakhir kali disampaikan kepadanya sekitar dua hari lalu.

“(Terakhir) dua hari yang lalu. (Tetapi) tadi pagi masih menyampaikan via WA. Tapi saya tidak menanyakan detail kondisi mereka, apakah sudah sembuh atau masih dalam karantina,” bebernya.

Ia menyebutkan, pejabat eselon III yang berkantor di Balai Kota Banjarmasin ini tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar daerah. Namun, saat menjalani rapid test dan hasilnya reaktif.

“Kemudian saat di-swab hasilnya positif Covid-19. Yang bersangkutan langsung isolasi. Sedangkan dua orang di Bakeuda sudah 2 bulan lalu. Bukan kontak di kantor, tidak ada riwayat perjalanan ke luar,” imbuhnya.

Sehingga Ibnu menggarisbawahi, dengan hanya ada 10 orang ASN Pemko Banjarmasin yang terpapar Covid-19, belum dikatakan sebagai klaster perkantoran di Pemko Banjarmasin. Bahkan, Pemko sendiri tidak ada rencana melakukan penutupan kantor seperti yang dilakukan oleh Pemko Banjarbaru.

“Karena yang positif di sini hanya satu orang. Sementara yang dua lainnya itu kantornya terpisah dari Balai Kota. Seperti Bakeuda di Jalan Pramuka,” pungkasnya. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Bie



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->