Connect with us

HEADLINE

Dugaan Korupsi di Balittra, Kejari Banjarbaru Endus ‘Aroma Busuk’ di Proyek Jalan

Diterbitkan

pada

. Ilustrasi : gatra.com
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Dugaan kasus tindak pidana korupsi di Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra) di kota Banjarbaru, belum ada kejelasan. Peliknya kasus yang menyeret lembaga penelitian di bawah Kementrian Pertanian RI ini, lantaran minimnya informasi penyelidikan sejak tahun 2018 silam.

Pertama kali terbongkarnya kasus ini ke publik, berawal dari pernyataan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru Mahardika pada Kamis (9/1/2020). Secara mengejutkan, Dika -sapaan akrabnya- membeberkan bahwa berkas kasus tersebut telah dinyatakan sudah lengkap atau biasa disebut P21.

Penyidik Tipikor Polres Banjarbaru bersama Kejari Banjarbaru melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan jalan area kawasan kantor Balittra, yang berada di Jalan Kebun Karet, Kelurahan Loktabat Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Kerugian negara atas korupsi pembangunan jalan ini, diperkirakan mencapai Rp 300 juta.

“Untuk terduga pelaku, sampai saat ini kita tetapkan ada 3 orang,” kata Dika saat itu.



Menelusuri lebih dalam kasus ini, Kanalkalimantan.com mencoba meminta keterangan para penyidik Tipikor Polres Banjarbaru. Namun, informasi tersebut tidak bisa diberikan. Alasannya, dikhawatikan terduka pelaku akan kabur.

Sedangkan, dari pihak Kejari Banjarbaru belum dapat ditemui pada Senin (13/1/2020) siang. Kasi Pidus Banjarbaru mengatakan dirinya sedang mengikuti rapat internal, sehingga tidak dapat melayani permintaan wawancara.

“Kita cari waktu,” tulisnya, usai dihubungi melalui via Whatsapp.

Pun demikian, kantor Balittra akhirnya menjadi alamat terakhir yang dituju. Sayangnya, setibanya di Kantor, ternyata Kepala Balittra baru saja berangkat ke Jejangkit, Kabupaten Batola, dalam rangka peninjauan lapangan.

Hampir satu jam menunggu di lobi kantor, Kepala Jasa Penelitian Balittra Muhammad melayani permintaan wawancara. Ia mengaku informasi kasus dugaan korupsi tersebut telah menyebar ke seluruh pegawai kantor Balittra.

Muhammad menceritakan bahwa pengerjaan jalan yang tengah dipermasalahkan ini, merupakan proyek pelaksanaan antara tahun 2015 dan 2016. Lokasinya berada di belakang kantor Balittra di kota Banjarbaru, namun tidak diketahui spesifik panjang maupun lebar jalannya.

“Jika memang jalan itu yang dipermasalahkan, maka tupoksinya ada pada Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ini bukan ranah saya, mereka yang lebih tau terkait pengadaan, dokumen, lelang dan sebagainya,” akunya.

Muhammad membeberkan bahwa pihak kepolisian memang telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pegawai pokja Balittra. Namun, untuk pegawai PPK saat proyek pembangunan jalan tahun itu, saat ini telah pensiun.

“Janggal bagi saya, karena setau saya jalan itu bagus. Saya sering menemani anak-anak yang magang melewati jalan itu dan tidak ada kerusakan dengan jalannya. Jadi, apa yang dipermasalahkan dengan jalan itu,” ujarnya yang juga nampak kebingungan.

Terlebih lagi, ujar Muhammad, Kepala Balittra yang menjabat kala proyek pembangunan jalan saat itu telah dipindahtugaskan.

Inilah rumitnya menelusuri perjalanan kasus korupsi yang diduga dilakukan Balittra di Kota Banjarbaru. Belum adanya spesifik anggaran pembangunan jalan hingga tidak adanya lagi orang-orang yang berkepentingan atas proyek ini, membuat penelusuran kasus ini terus menemukan jalan buntu.

Lalu, bagaimana bisa Polres dan Kejaksaan Negeri Banjarbaru menguak kasus dugaan korupsi ini hingga menetapkan 3 nama tersangka dalam kasus ini?

Sampai saat ini, Kanalkalimantan.com masih mencoba berkomunikasi dengan pihak Kejari Banjarbaru maupun tim Pokja Balittra Banjarbaru. (kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Terbujuk Rayu ‘Lolos’ Masuk Akpol, Polisi Aktif Tertipu Rp1,3 Miliar

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel Kombes Pol Sugeng Riyadi. foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Polda Kalimantan Selatan mengungkap aksi penipuan senilai Rp1,35 miliar. Kedoknya yaitu calo seleksi untuk bisa masuk Akademi Kepolisian (Akpol). Tercatat, ada dua pelaku yang diamankan di Jakarta.

“Ada dua tersangka kami tangkap di Jakarta yang telah menipu korban dengan janji meluluskan seleksi Taruna Akpol,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel Kombes Pol Sugeng Riyadi, Rabu (12/8/2020).

Sugeng memaparkan, kasus penipuan bermula dari laporan korban ke Polda Kalsel pada 20 Juli 2020. Tak lama, laporan itu ditindaklanjuti oleh Kasubdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel Kompol Riza Muttaqien yang memimpin penyelidikan, hingga akhirnya menangkap terlapor berinisial IR dan IL.

Aksi penipuan ini memanfaatkan seleksi masuk calon Taruna Akpol itu, dengan korban PS. Saat itu, korban yang berdinas di Polres Banjarbaru bertemu tersangka IR yang menawarkan jika anak korban bisa lulus masuk polisi.



“Awalnya anak korban ini daftar Akpol 2019 dan gugur di tes akademik. Namun oleh pelaku dijanjikan bisa lulus dengan bayaran Rp1 miliar karena pelaku punya kenalan di Mabes Polri yaitu tersangka IL,” ungkap Sugeng.

Terbujuk rayu pelaku, uang Rp1 miliar pun diberikan oleh korban. Namun, ada tambahan uang operasional Rp200 juta ikut diminta pelaku IR.

Bahkan terakhir, pelaku meminta uang Rp150 juta. Sehingga total kerugian korban Rp1,35 miliar dari hasil penipuan yang dilakukan oleh tersangka.

“Jadi korban, anaknya mau masuk Akpol ini sempat beberapa kali berangkat ke Semarang karena kata pelaku sudah diterima tinggal masuk pendidikan. Bahkan dijanjikan pula pada pendaftaran tahun 2020 ini bisa lulus. Namun itu semua hanya modus pelaku untuk meyakinkan korban,” imbuh Sugeng.

Tersangka IR sendiri diamankan di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Sementara IL di daerah Tebet Timur Dalam Raya, Jakarta Selatan oleh tim gabungan Subdit 3 Jatanras dan Subbid Paminal Bidang Propam Polda Kalsel.

Namun begitu, untuk tersangka IL ternyata terungkap berstatus tersangka Polda Banten dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang kasusnya memasuki tahap II di Kejari Serang. Dimana, IL selaku Direktur PT Satria Lautan Biru terjerat kasus pinjaman modal kerja BUMD PT BGD pada Oktober 2015 senilai Rp5,9 miliar untuk proyek tambang di perairan Bayah bagian selatan Banten.

Tersangka IL sendiri kini ditahan di Mapolda Banten dalam perkara lain. Sedangkan IR langsung dibawa dan ditahan di Mapolda Kalsel.

“Keduanya dijerat Pasal 378 sub 372 jo 55, 56 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara,” tandas Sugeng.

Hasil pemeriksaan polisi, tersangka IR mengaku anggota Polri berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) yang berdinas di Mabes Polri. Kemudian dia mengaku kepada korban yang merupakan teman semasa sekolah memiliki kenalan yaitu tersangka IL dekat dengan Karo Dalpers SSDM Brigjen Sudarsono yang punya dua slot untuk taruna Akpol. Bahkan tersangka IL pernah mengirimkan foto-fotonya bersama pejabat tinggi Polri termasuk Irwasum. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : fikri
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

SK Mendagri Terbit, Wawali Banjarbaru Jaya Pegang Kendali Pemerintahan

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sekda Banjarbaru: Posisi Wali Kota Masih Kosong


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Konfernsi pers, Rabu (12/8/2020) siang, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru Said Abdullah. foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU –  Memastikan roda pemerintahan tetap berjalan pasca wafat Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani, mandat penuh kini diberikan kepada Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan kendali di Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru.

Dalam konfernsi pers, Rabu (12/8/2020) siang, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Said Abdullah mengatakan, kebijakan tersebut tertuang dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor T. 131. 63/4035/OTDA yang terbit pada 10 Agustuts.

“Jadi, untuk sementara waktu roda pemerintahan Kota Banjarbaru dikendalikan Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan. Namun, tetap saja jabatan Wali Kota sementara ini masih kosong,” ujarnya.

Saat ini, Pemko Banjarbaru akan memproses pemberhentian Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani karena meninggal dunia melalui sidang paripurna di DPRD Banjarbaru. Kemudian nantinya akan diteruskan ke Gubenur Kalimantan Selatan hingga Mendagri.



Jika sudah selesai, maka proses akan dilanjutkan dengan penetapan Wakil Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan sebagai Wali Kota Banjarbaru definitif. Dalam proses ini, Mendagri akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan dan akan digelar kembali sidang paripurna.

Sekda Banjarbaru menambahkan, pihaknya berusaha menyelesaikan seluruh proses ini sebelum dimulainya pendaftaran kandidat Pilkada 2020, pada 4-6 September mendatang. Pasalnya, Darmawan Jaya Setiawan sendiri rencananya tetap berencana maju kembali dalam pencalonan.

“Kita usahakan di Agustus ini, pak Jaya sudah ditetapkan sebagai Wali Kota Banjarbaru secara definitif. Nah, jika beliau September ini mendaftar sebagau kandidat Pilkada, maka secara otomatis beliau harus mengambil cuti sebagai Wali Kota Banjarbaru,” lanjut Said. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->