Kabupaten Kapuas
Dukung Pengembangan Hortikultura di Basarang, Ini Kata Wakil Ketua DPRD Kapuas
KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas, Yohanes ST mendukung program pengembangan hortikultura di Kecamatan Basarang mendukung ketahanan pangan.
Legislator dari PDI Perjuangan ini mengatakan ketahanan pangan sangat penting untuk terus diperkuat, terutama dalam rangka antisipasi inflasi di Kabupaten Kapuas.
Dirinya menyebutkan, potensi yang dimiliki di daerah tersebut pengembangan hortikultura tidak hanya nanas, salak, durian, dan cempedak.
Tapi juga sayur mayur baik kangkung, sawi, lombok, tomat dan terong juga salah satu penyumbang bagi pasar besar di Kuala Kapuas datangnya dari Basarang.
Baca juga: Kebakaran di Pekauman Banjarmasin, Hanguskan 5 Rumah, 3 Sepeda Motor Tak Terselamatkan
“Tentunya kita mendukung program ketahanan pangan ini, terlebih kebutuhan sayur mayur untuk pasar Kapuas pasokannya juga dari Kecamatan Basarang,” kata Yohanes, Jumat (28/10/2022).
Perlu perhatian dari Pemkab Kapuas melalui dinas teknis untuk mendukung Gapoktan baik dari bantuan pupuk, kapur dan bibit, sehingga pengembangan sentra sayur-mayur di Kecamatan Basarang bisa memenuhi kebutuhan lokal.
“Saya minta kepada Dinas Pertanian untuk menjadikan Kecamatan Basarang menjadi sentra pengembangan hortikultura sayur-mayur dan buah, karena di sana memiliki potensi besar,” pungkasnya. (Kanalkalimantan.com/ags)
Reporter : ags
Editor : kk
-
HEADLINE3 hari yang lalu
Koordinator Posko Tim Banjarbaru Hanyar Diancam Dihabisi, Dikirimi Dua Surat Kaleng
-
HEADLINE3 hari yang lalu
KPU Banjarbaru Siap Hadapi Gugatan MK
-
Kota Banjarbaru2 hari yang lalu
Serahkan Eco Office Eco School Award 2024, Ini Kata Wali Kota Aditya
-
Kota Banjarbaru2 hari yang lalu
Dialog Akhir Tahun 2024, Pemko Banjarbaru Terima Masukan dan Kritik
-
Kabupaten Banjar3 hari yang lalu
Launching Calendar of Event 2025, Ini Harapan Bupati Banjar
-
Kabupaten Banjar2 hari yang lalu
Serap Masukan Rencana Detail Tata Ruang Kertakhanyar-Gambut, PUPRP Banjar Gelar Konsultasi Publik Kedua