Connect with us

HEADLINE

Fasilitasi Materi Kampanye, KPU Cetak 65 Baliho dan 2.008 Spanduk untuk Paslon di Pilgub Kalsel

Diterbitkan

pada

KPU akan menyediakan materi kampanye bagi pasangan calon di Pilgub Kalsel Foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – KPU Provinsi Kalsel akan memfasilitasi alat peraga kampanye (APK) untuk dua pasangan calon (paslon) yang bertarung di Pilgub Kalsel. Hal ini sesuai ketentuan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2020, bahwa materi kampanye yang terdiri dari alat peraga kampanye dan bahan kampanye difasilitasi oleh KPU.

Usai Rapat Koordinasi Sosialisasi APK di Aula KPU Provinsi Kalsel pada Senin (21/9/2020) pagi, Komisioner KPU Provinsi Kalsel Divisi Sosialisasi, Edy Ariansyah mengatakan, ada dua jenis APK yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Kalsel. Yaitu baliho dan spanduk, yang nantinya akan disebar di 13 kabupaten dan kota di Kalsel.

Sedangkan untuk bahan kampanye, KPU Provinsi Kalsel memfasilitasi berupa poster dan pamflet.

“Baliho ini kita fasilitasi untuk paslon masing-masing lima baliho untuk setiap kabupaten/kota. Total untuk satu paslon ada 65 buah baliho,” kata Edy.



 

Di samping itu, untuk spanduk nantinya akan ditempatkan satu buah spanduk paslon untuk satu desa maupun kelurahan. Dengan jumlah desa dan kelurahan di Kalsel yang berjumlah 2.008 desa dan kelurahan, maka masing-masing paslon harus menyiapkan 2.008 spanduk dengan ukuran 1 x 5 meter.

“Begitu pula dengan poster, untuk fasilitasinya kita hitung berdasarkan jumlah kepala keluarga. Kita ambil 7 persen dari jumlah kepala keluarga.

Begitu pula dengan pamflet, kita ambil 10 persen dari jumlah kepala keluarga,” papar Edy.

Desain APK sendiri, nantinya akan dibuat oleh tim pemenangan paslon dan akam dicetak oleh KPU Provinsi Kalsel.

Usai dicetak, materi kampanye akan dikirimkan ke masing-masing tim pemenangan paslon.

Namun demikian, tim paslon tak bisa sembarangan membuat desain APK dan bahan kampanye. KPU Provinsi Kalsel mengingatkan, agar tidak menyertakan gambar kepala negara, baik presiden maupun wakil presiden, dalam desain APK maupun bahan kampanye yang akan dibuat.

Selain sebagai pemersatu bangsa, tidak dibolehkannya simbol kepala negara dimasukkan ke APK maupun bahan kampanye, juga dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

“Kita melarang materi desain yang dikirimkan ke KPU untuk dicetak, agar tidak memuat nama, foto maupun presiden dan wakil presiden. (Karena) presiden dan wakil presiden itu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan tidak tepat dimasukkan ke dalam konten ataupun APK,” sebut mantan Ketua KPU Provinsi Kalsel ini.

Ditanya soal lokasi pemasangan APK dan bahan kampanye paslon Pilgub Kalsel, Edy menyebut nantinya KPU akan mengeluarkan keputusan titik-titik yang diperbolehkan untuk dipasang APK.

Nantinya, KPU kabupaten dan kota se Kalsel akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menentukan titik-titik yang memungkinkan untuk dipasang APK.

“Nantinya akan kami himpun se Kalsel dan kami akan mengeluarkan keputusan lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan APK. Terkait pemasangannya bukan KPU yang memasang, tapi dipasang oleh tim paslon masing-masing, (karena) kita hanya memfasilitasi pencetakannya dan keputusan terkait lokasi-lokasi yang dilakukan pemasangan APK,” pungkas Edy. (Kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang, 3 Paslon Pilkada Banjarbaru Dipanggil Bawaslu

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru AR Iwansyah (kiri) bersama Calon Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin (kanan) memenuhi panggilan Bawaslu Banjarbaru, Sabtu (24/10/2020). Foto : Rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Suhu politik Pilkada di Kota Banjarbaru kembali menghangat. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarbaru melakukan pemanggilan terhadap tiga pasangan calon (Paslon) yang berkontestasi di Pilkada 2020, Sabtu (24/10/2020) siang.

Kepada Kanalkalimantan, Ketua Bawaslu Banjarbaru Dahtiar mengungkapkan bahwa pemanggilan ketiga paslon tersebut menyusul adanya kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pelanggaran pasal 188 jo pasal 71 ayat 3 dan ayat 5 UU No 10 tahun 2016, tentang Pilkada.

“Tanggal 22 Oktober kemarin, kami menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana pemilihan. Laporan itu sudah memenuhi syarat baik secara formil dan materil. Dan hari ini kita tindak lanjuti dengan melakukan klarifikasi dan meminta keterangan, dari terlapor, saksi dan penyenggara pemilu,” katanya.

Ditanya ihwal siapa paslon yang dilaporkan dalam kasus ini, Dahtiar memilih irit bicara. Ia hanya menegaskan bahwa pemanggilan ketiga paslon sekadar melakukan proses klarifikasi saja.



Calon Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin. Foto : rico

“Untuk sekarang kita belum bisa membukanya. Intinya, kasus ini sedang ditangani Sentra Gakkumdu Banjarbaru, yang beranggotakan Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan,” sebut Dahtiar.

Jika menilik pasal dan ayat yang disangkakan oleh Bawaslu Banjarbaru, maka pelanggaran dalam kasus ini diduga menyangkut penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan oleh salah satu paslon saat aktif menjabat sebagai Wali Kota atau Wakil Wali Kota Banjarbaru.

Seperti dimuat dalam Pasal 188 jo pasal 71 ayat 3, yakni Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pantauan di kantor Bawaslu Banjarbaru, pemanggilan ketiga paslon dilakukan pada jam yang berbeda. Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru nomor urut 3, Darmawan Jaya Setiawan, menjadi orang pertama yang hadir. Lalu disusul oleh Calon Wali Kota Banjarbaru nomor urut 2, Aditya Mufti Ariffin dan Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru nomor urut 3, AR Iwansyah.

Calon Wakil Wali Kota nomor urut 3, Darmawan Jaya Setiawan saat dikonfirmasi terkait pemanggilannya, memilih menutup diri. “Konfirmasi langsung ke Bawaslu lah,” tulisnya melalui via WhatsApp.

Dikonfirmasi terpisah, Calon Wali Kota Banjarbaru nomor urut 2, Aditya Mufti Ariffin, mengungkapkan bahwa dirinya hanya diminta klarifikasi dalam kasus ini. Ia turut membenarkan bahwa memang ada salah satu paslon yang diduga telah melakukan pelanggaran tersebut.

“Memang benar jika di antara kami ada yang diduga telah menyalahgunakan wewenang program pemerintahan untuk menyukseskan kemenangan di Pilkada. Itu berdasarkan laporan dari masyarakat. Kami sama sekali tidak terlibat dalam hal ini,” terangnya.

Menurut Aditya, penyalahgunaan wewenang tentu sangat merugikan, baik pihaknya maupun paslon lain. Apalagi, memanfaatkan sistem pemerintahan yang notabene berasal dari uang rakyat.

“Kita sebagai paslon, menjunjung tinggi asas pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Tentu kami menuntut keadilan, jika memang ada program dan kewenangan di pemerintahan kota Banjarbaru yang disalahgunakan. Tapi kita lihat dulu dari pemeriksaan Bawaslu apakah benar ada unsurnya atau tidak,” tegas Aditya.

Senada, Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru nomor urut 1, AR Iwansyah menyayangkan apabila dugaan penyalahgunaan tersebut memang terbukti. Ia menuturkan bahwa setiap paslon seharusnya sudah mengetahui aspek apa saja yang tidak boleh dilanggar dalam mengikuti ajang pesta demokrasi.

“Saya tadi malam diberi perintah oleh pak Gusti Iskandar, untuk memenuhi panggilan Bawaslu. Memang ada salah satu paslon yang diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang. Hari ini saya memberikan keterangan sebenar-benarnya terhadap Bawaslu bahwa kami memang dirugikan,” tegasnya.

Adapun sanksi yang ditegakkan apabila kasus ini terbukti, maka paslon yang dilaporkan terancam dibatalkan sebagai peserta Pilkada 2020 oleh KPU Banjarbaru. Hal itu sebagaimana tertera dalam pasal 188 jo pasal 71 ayat 5, yakni dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : Rico
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Buntut Camat SE Hadiri Kampanye, Cabup Banjar Diperiksa Bawaslu

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

H Saidi Mansyur : Beliau Tidak Diundang, Beliau Secara Spontan Ikut Dalam Kegiatan Tersebut


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Cabup Banjar H Saidi Mansyur memenuhi panggilan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Banjar, Sabtu (24/10/2020). foto: tim
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Calon Bupati Banjar H Saidi Mansyur dipanggil Bawaslu Kabupaten Banjar, Sabtu (24/10/2020) siang, klarifikasi kehadiran Camat Aluh-aluh SE yang nongol di kampanye tatap muka terbatas.

Calon Bupati (Cabup) Banjar H Saidi Mansyur memenuhi panggilan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Banjar, buntut pelaporan dugaan pelanggaran netralitas ASN.

H Saidi Mansyur mengakui dirinya dicecar sekitar 30 pertanyaan dari penyidik di Sentra Gakkumdu Bawaslu Banjar. Ia pun menjelaskan kronologi kehadiran Camat Aluh-aluh SE saat kampanye Paslon H Saidi Mansyur-Said Idrus Alhabsyi di Desa Pemurus Dalam pada Kamis (15/10/2020) lalu.

Setelah memberikan keterangan kepada penyidik di Sentra Gakkumdu Banjar, Cabup Banjar H Saidi Mansyur mengatakan, pihaknya tidak mengundang Camat Aluh-aluh SE pada kampanye, Kamis tanggal 15 Oktober 2020 itu.



Menurut H Saidi Mansyur, Camat Aluh-aluh SE hadir secara spontan di wilayah yang dipimpinnya itu. “Beliau (SE) tidak diundang, beliau secara spontan ikut  dalam kegiatan tersebut,” jelasnya, Sabtu (24/10/2020).

Kampanye tatap muka terbatas yang diduga melibatkan ASN Pemkab Banjar di Kecamatan Aluh-aluh. Foto : ist

Camat Aluh-aluh, kata H Saidi Mansyur hadir untuk menyampaikan tentang adanya Pilkada di Kabupaten Banjar yang diikuti 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati.

“Beliau mengajak masyarakat untuk turut aktif dalam menyemarakan pesta demokrasi dan pada hari H tidak golput,” pungkas Cabup Banjar nomor urut 1 H Saidi Mansyur.

Kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN dan pidana pemilu bermula dari laporan warga Kecamatan Aluh-aluh Kasmayuda. Camat SE dilaporkan melanggar netralitas sebagai seorang ASN yang hadir di kampanye Paslon Bupati Banjar Nomor Urut 1 H Saidi Mansyur-Habu Idrus Alhabsyi. Pelapor menyerahkan sejumlah berkas dan bukti dukung berupa foto hingga video kegiatan kampanye yang diduga melibatkan kehadiran Camat SE.

Sekadar diketahui Pemerintah Kabupaten Banjar sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor : 800/458PPK.2/BKDPSDM tentang netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) yang langsung diturunkan dan diteken oleh Bupati Kabupaten Banjar H Khalilurrahman kepada seluruh SKPD di Pemkab Banjar.

*Klik disini untuk baca atau download SE Pemkab Banjar tentang netralitas ASN dalam Pilkada (red)

Jika terbukti melanggar netralitas, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Banjar, Camat Aluh-aluh SE bakal kena sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). (kanalkalimantan.com/tim)

Reporter : tim
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->