Formak Banjarmasin Tolak Rencana Penutupan U-Turn RSUD Ulin

BANJARMASIN, Wacana kebijakan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin menututp jalur putar balik (U Turn) depan RSUD Ulin Banjarmasin menuai beragam komentar di masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan kemacetan di Jalan Ahmad Yani tersebut.

Tanggapan ketidak setujuan terhadap pengambilan kebijakan tersebut ditanggapi Ketua Formak Kota Banjarmasin Hatim. Formak Kota Banjarmasin menolak kebijakan rekayasa lalu lintas di U Turn RSUD Ulin Banjarmasin yang dilempar H Ichwan Noor Khaliq, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.

Ia menentang kebijakan Kadishub Ichwan Noor Chalik, karena kebijakan rekayasa lalu lintas tersebut sudah melalui kajian mendalam dan disetujui semua pihak terkait.

Hal ini lantang dibantah Ketua Formak Banjarmasin. Hatim mengaku keberatan jika dianggap mengamini hasil rapat tersebut. “Kami tidak tahu hasil rapatnya seperti apa, tidak ada menyetujui,” katanya.

Selain tidak berhadir dalam rapat tersebut, ia menyadari banyak protes keras terutama di media sosial jika putar balik depan Rumah Sakit Ulin Banjarmasin ditutup. Bahkan penutupan U Turn di depan RSUD Ulin itu akan  mempersulit untuk keperluan gawat darurat. Meskipun di pertigaan Jalan Kolonel Soegiono-A Yani, bagi mobil ambulance dan mobil pribadi yang mengangkut orang sakit, bisa berputar balik.

“Saya kurang sependapat. Apalagi, dalam UU boleh, asalkan menyalakan lampu hazard, ini jelas bukan sebuah solusi yang benar dan pembelajaran warga yang kurang baik. Karena itulah hendaknya penutupan ini dipertimbangan kembali,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dishub Banjarmasin Drs H Ichwan Noor Chalik tetap pada argument semula untuk rekayasa lalu lintas memecah arus lalu lintas sepanjang A Yani. Hal ini karena sering terjadi penumpukan kendaraan bermotor dan memicu kemacetan terutama di area masuk Kawasan Duta Mall.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut berdasarkan kajian dan keputusan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Banjarmasin serta melibatkan instansi terkait. Diantaranya Polda Kalsel, Balai Transportasi Darat Wilayah 15 Kalsel, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Banjarmasin, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banjarmasin.

“Saya menanggapi keresahan sebelumnya yang disampaikan oleh Kapolda Kalsel tentang kemacetan di area Duta Mall, makanya dirancang rekayasa jalan untuk meminimalisir kemacetan,” katanya.

Ia juga membantah kebijakan tersebut justru akan lebih menguntungkan Duta Mall serta merugikan kepentingan publik. Anehnya, pusat perbelanjaan modern di Banjarmasin itu tak mengantongi dokumen Amdal lalin.

“Dishub tidak bisa berdiam diri, benar jalan A Yani merupakan jalan Nasional, namun Kemenhub tak memiliki aparatur di sini, jadinya kami turun tangan,” ucapnya.

Meski begitu, Ichwan mengatakan pihaknya menekan Duta Mall untuk mengubah arus masuk dan keluar dari areal parkir. Jika sebelumnya menumpuk di jalan Simpang Ulin, kini arus keluar diarahkan ke Jalan Achmad Yani.

Bukankah hal itu justru menguntungkan Duta Mall? “Patut dicatat, Duta Mall itu berinvestasi di Banjarmasin, makanya kita mengamankan investasinya. Tidak ada kepentingan pribadi di dalamnya. Justru, kami mengamankan kepentingan masyarakat yang tidak ke Duta Mall, agar tak terganggu arus lalu lintasnya,” ucap Ichwan.

Menurut Ichwan, tidak semua pelintas Jalan Achmad Yani itu menuju ke Duta Mall, sehingga kebijakan rekayasa lalu lintas itu juga bertujuan untuk kepentingan publik. Dia malah menantang bagi publik yang memprotes, dipersilakan untuk mencarikan solusi jitu.

“Mengapa tidak perlu hearing, karena hearing itu adanya di DPRD. Kalau soal rekayasa, eksekusi ya lewat Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) yang di dalamnya termasuk LSM. Bahkan, kami juga telah meminta masukan dari MUI, dalam forum rapat pada 28 Juni 2018 lalu, dan mereka juga setuju,” pungkasnya. (ammar)