Connect with us

Politik

FPI, GNPF Ulama, dan PA 212 Kompak Boikot Pilkada Serentak!

Diterbitkan

pada

Maklumat sejumlah ormas yang memboikot Pilkada 2020 Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Sejumlah ormas Islam terdiri Front Pembela Islam (FPI), GNPF Ulama dan PA 212 mengeluarkan maklumat hentikan Pilkada Serentak 2020. Pernyataan itu respon atas keputusan pemerintah yang menolak penundaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Maklumat itu turut ditandatangani oleh Ketua PA 212 Slamet Maarif, Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak dan Ketua Umum FPI Ahmad Shobri Lubis.

Ada tiga hal yang menjadi poin maklumat mereka. Pertama yang mereka tuntut ialah penundaan Pilkada yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

“Menyerukan untuk dilakukan penundaan dan menghentikan seluruh rangkaian/tahapan proses Pilkada Maut 2020 yang telah terbukti menjadi sebab mobilisasi massa dan menjadi klaster penyebaran Covid-19,” bunyi maklumat tertulis yang diterima Suara.com, mitra media Kanalkalimantan.com, Selasa (22/9/2020).



Selanjutnya dalam poin kedua, mereka menuntut tanggung jawab negara dalam melindungi bangsa Indonesia dari ancaman Covid-19 melalui kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat jelata.

Terkahir, mereka menyerukan umat muslim agar memboikot seluruh tahapan Pilkada serentak Desember mendatang.

“Menyerukan kepada segenap pengurus, simpatisan pada khususnya dan seluruh ummat Islam Indonesia pada umumnya untuk tidak terlibat dalam seluruh rangkaian/pentahapan proses Pilkada maut 2020,” tulis maklumat.

Keputusan pemerintah yang menolak penundaan Pilkada Serentak 2020 juga mendapat sorotan pemimpin Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizieq Shihab yang saat ini masih berada di Arab Saudi. Rizieq menyerukan penolakan atas pelaksanaan Pilkada akhir tahun nanti.

Dikutip dari Terkini.id, Selasa (22/9), alasan Rizieq menyerukan penolakan Pilkada 2020 karena kasus Covid-19 di Indonesia semakin tinggi.

“Tidak logis pemerintah yang berdasar konstitusi wajib bertanggung jawab terhadap kesehatan setiap warga negaranya, sampai-sampai menerbitkan regulasi khusus Corona melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan saat ini menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020,” kata Rizieq.

Rizieq menambahkan, mestinya pemerintah terus melakukan sosialisasi dan mengimbau kepada masyarakat agar bisa mencegah dan antisipasi corona.

“Untuk itu, sebaiknya penyelenggaraan Pilkada 2020 saat pandemi diboikot oleh masyarakat karena membahayakan kesehatan bahkan nyawa,” katanya.

Seperti diketahui, Pilkada 2020 dilaksanakan serentak di 224 kabupaten dan 37 kota di Indonesia. Total 270 kota/kabupaten ini tersebar di sembilan provinsi.(Kanalkalimantan.com/suara)

 

Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Politik

Ini Janji Wakil Rakyat Kalsel Terkait Penolakan UU Ciptaker

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ketua DPRD Kalsel H Supian HK. Foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.OM, BANJARMASIN – Wakil rakyat di DPRD Provinsi Kalsel berjanji penolakan Undang-Undang Cipta Kerja tuntutan pendemo mahasiswa gabungan akan disampaikan ke Jakarta.

Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, setelah bertemu dengan para pengunjuk rasa di depan gedung DPRD mengaku akan bertolak segera ke Jakarta menyampaikan langsung aspirasi para pengunjuk rasa kepada Sekretariat Kepresidenan. DPRD Kalsel sangat mendukung aspirasi yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa.

“Bulan Januari kemarin sudah kami sampaikan. Fungsi kami kan terbatas, ini kan ranahnya DPR RI dan Presiden. Tapi karena kami adalah wakil rakyat Kalimantan Selatan, maka kami menjembatani. Sudah 6 kali pertemuan bersama BEM kami laksanakan membahas penolakan ini,” kata kader Partai Golkar ini kepada awak media, Kamis (8/10/2020) siang.

Supian HK menambahkan, DPRD Kalsel telah menyerahkan nota penolakan kepada Fraksi PKS yang juga menolak pengesahan UU Cipta Kerja ini.  Ditambahkannya, hari ini sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalsel akan ke Jakarta untuk kembali menyampaikan nota penolakan UU Omnibus Law tersebut.



Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H Lutfi Saifuddin. Foto: fikri

“Hari ini juga perwakilan kami akan berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan nota penolakan ini kepada Sekretariat Presiden. Karena ini ranahnya bukan lagi DPR RI, tapi sudah ke ranah Presiden,” tambah Supian.

Masih menurut pria asli Danau Panggang, Hulu Sungai Utara ini, pihaknya akan memfasilitasi 3 orang perwakilan mahasiswa untuk ikut berangkat ke Jakarta. “Jadi nanti disampaikan saja item-item mana yang dianggap merugikan para pekerja, dibawa saja nanti ke judicial review di Mahkamah Konstitusi,” lugas Supian

Senada dengan Supian HK, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel H Lutfi Saifuddin juga mengatakan, pihaknya akan bertolak langsung ke Jakarta untuk menyampaikan nota penolakan UU Cipta Kerja ini kepada Sekretariat Kepresidenan.

Pada intinya, pihaknya menegaskan bahwa kami di DPRD Provinsi Kalsel, menolak dengan tegas Omnibus Law karena dinilai merugikan masyarakat khususnya kaum pekerja.  “Dan kami siap memfasilitasi tuntutan dari adik-adik mahasiswa,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Senada dengan Supian HK, Lutfi juga menambahkan, pihaknya akan berangkat ke Jakarta sekitar jam 15.00 Wita dan akan meminta pemerintah pusat untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Omnibus Law.

“Sore ini jam 15:00 Wita rencananya kami akan berangkat ke Jakarta, sesuai dengan tuntutan mereka kan hari ini. Tadi kami menawarkan agar perwakilan mahasiswa sebanyak 3 orang untuk ikut kami, tapi terserah mereka saja mau ikut atau tidak. Yang jelas nanti kami akan sampaikan bukti-bukti bahwa kami telah memenuhi tuntutan mereka,” pungkas Lutfi. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter: Fikri
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Partai Dukung Ciptaker Bisa Ditinggalkan Pemilih di Pilkada!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

penolakan tas UU Cipta Kerja terus bergaung di tanah air Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Gejolak buruh, mahasiswa, pelajar, dan berbagai elemen masyarakat yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, menurut analis politik dari lembaga Political Public Policy Studies Jerry Massie akibat UU Cipta Kerja yang dikebut di tengah pandemi Covid-19.
“Ada hukum akibat yakni berbuat sesuatu ada efek dan akibatnya,” kata alumnus American Global University kepada Suara.com, Rabu (7/10/2020).
Jerry menyoroti kejanggalan dalam insiden mikrofon dimatikan ketika anggota Fraksi Demokrat Irfwan Fecho interupsi sebelum pengesahan UU Cipta Kerja, kemudian aksi debat yang membuat anggota Fraksi Demokrat Benny K. Harman akan diusir dari ruang sidang. “Ini sungguh memalukan,” kata Jerry.
Tetapi Jerry dukung langkah anggota Fraksi Demokrat yang menolak UU Cipta Kerja dan walk out dalam sidang pengesahan UU Cipta Kerja.
Sebanyak 18 anggota dewan dan 40 tenaga ahli DPR terpapar Covid-19 juga menjadi sorotan Jerry. Menurut prediksi Jerry, demonstrasi menentang UU Cipta Kerja akan terus berlanjut. “Mulai dari serikat guru menolak lantaran bagi mereka UU ini bertentangan dengan UUD 45 terkait pendidikan dijadikan komoditas perdagangan,” kata dia.
Jerry mempertanyakan siapa sesungguhnya pengusung UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja didukung oleh tujuh fraksi. Hanya Demokrat dan PKS yang menolak. “Saya lihat ini berdampak di Pilkada partai pengusung UU ini akan ditinggalkan pemilih, terutama Golkar,” kata dia.
“Bayangkan STM pun ikut melawan, bukan hanya mahasiswa. Saya nilai pemimpin kita bukan menyembuhkan penyakit, malahan menambah penyakit,” Jerry menambahkan.
Dalam kondisi bangsa diterjang pandemi corona, muncul demonstrasi dimana-mana. Jerry memprediksi akan berdampak pada munculnya klaster-klaster baru Covid-19: klaster omnibus law. “Kasihan juga paling relawan Covid-19 dan gugus tugas yang bekerja keras lagi,” kata dia.(Kanalkalimantan.com/suara)
Reporter : Suara
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->