Gaji Telat Honorer Damkar Diakui BPKPAD Banjar, Imbas Perubahan UPT ke Dinas

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Keterlambatan pembayaran gaji bulanan tenaga honorer di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Banjar direspon Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar.

Kepala BPKPAD Banjar, Achmad Zulyadaini mengklaim gaji PNS dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup Pemkab Banjar tidak mungkin tidak dibayarkan.

Saat ditemui Kanalkalimantan.com, Rabu (5/10/2022) siang, Achmad Zulyadain mengatakan, semua gaji sudah dicairkan setiap awal bulan, namun tersisa empat SKPD termasuk kecamatan yang masih terkendala. Termasuk gaji Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Banjar.

Berdasarkan penelurusan yang didapat sebelumnya, pencarian gaji PTT maupun PNS di DPKP Banjar tertunda sejak bulan September lalu.

 

Baca juga  : Gaji Belum Dibayar Lewat 8 Hari, Honorer DPKP Banjar Minta Kejelasan

Penundaan tersebut dijelaskan Zulyadain terjadi karena pengalokasian anggaran dari dinas terkait sebelumnya kurang untuk gaji PNS dan PTT dalam APBD tahun 2022.

“Untuk Dinas Damkar anggaran tahun ini mengusulkannya pada 2021, waktu itu memang ada perubahan dari pembentukan Dinas Damkar yang sebelumnya UPT, dari situ mungkin agak kurang mereka menyusun anggarannya,” ujar Kepala BPKPAD Banjar, Achmad Zulyadain saat ditemui di kantornya.

Untuk memenuhi alokasi anggaran PNS dan PTT itu lanjutnya, saat ini pihak BPKPAD telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Perubahan. Dimana gaji PNS akan dibayarkan pada bulan Oktober ini melalui dana BTT atau Belanja Tidak Terduga.

“Damkar ini anggarannya sudah kita tambahkan pada anggaran perubahan, nantinya Oktober ini akan dibayarkan dari BTT (Belanja Tidak Terdunga) dan memang boleh dibayarkan dengan BTT untuk PNS,” sambungnya.

 

Baca juga  : Evaluasi Smart City Kabupaten Banjar, Ini Penjelasan Sekda

Diketahui seluruh instansi di lingkup Pemkab Banjar telah menyusun rapat perencanaan kerja anggaran untuk tahun 2023, yang mana di dalamnya masuk kompenen gaji beserta anggaran perubahan.

Sementara itu, untuk perubahan anggaran pada PTT, dikatakan Zulyadain, dinas terkait juga sudah ada mengajukan, tapi belum bisa.

“Nah, rencana anggaran tadi sudah disusun, sekarang masih proses menunggu penetapan dewan, kemudian yang kita ajukan itu perubahan anggaran untuk PNS, sedangkan PTT mereka ada pengajuan juga, namun belum bisa, karenakan untuk tanggung jawab penambahan PTT itu ada di kepala, jadi kita diarahkan untuk mengajukan dan dalam perubahan juga ada,” jelasnya.

Zulyadain mengatakan, dalam penyusunan rapat kerja anggaran tentu melalui berbagai tahapan sesuai dengan regulasinya. Pihaknya meminta agar seluruh SKPD dapat cermat dan benar dalam setiap penyusunan dana anggaran bagi PNS maupun PTTnya.

 

Baca juga : 9.838 Warga HSU Mulai Terima BLT Kenaikan BBM

“Diharapkan semua SKPD cermat dan benar-benar menyusunnya jangan sampai kurang lagi, jadi memang ada tahapannya, kita melakukan sudah sesuai regulasi Ranca kerja sampai ke rencana kerja anggaran,” katanya.

Di akhir, Zulyadain kembali memastikan gaji Dinas Damkar untuk sisa tahun 2022 sudah dianggarkan pada anggaran perubahan dan pada bulan Oktober gaji akan dicaikan melalui BTT.

“Jadi 3 bulan ke depan sudah dianggarkan, nanti akan dibayarkan dalam perubahan, perubahan tinggal menghitung hari dan akan dijadwalkan secepatnya, bisa jadi besok,” pungkasnya.

Gaji Belum Dibayar, Honorer DPKP Banjar Minta Kejelasan

Sebelumnya diberitakan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Banjar disebutkan belum mencairkan gaji pegawai honorernya.

Pencairan gaji tersebut seharusnya diberikan pada setiap tanggal 25 setiap akhir bulan. Namun, hingga Selasa (4/10/2022), sekitar 60-an pegawai honorer di DPKP Banjar mengaku belum menerima gaji sepeserpun.

 

Baca juga  : Rekontruksi 13 Adegan Kasus Maut di Cempaka Kala Hari Kemerdekaan

Kabar ini pun diungkap salah satu honorer yang wanti-wanti namanya tak disebut mengaku baru kali ini anggota mengalami keterlambatan pembayaran gaji selama selama 8 hari.

“Meski sudah sejak bulan Juli lalu sudah terlambat juga, tapi tidak pernah sampai 8 hari, dan sampai saat ini tidak ada kejelasan dari atasan,” ujarnya, Selasa (4/10/2022) pagi kepada Kanalkalimantan.com.

Padahal ujarnya, semua tenaga honerer di sana merupakan anggota-anggota yang bertugas di lapangan dan juga merupakan staf administrasi. Mereka pun diketahui tetap memilih bekerja meski gaji terlambat atau bahkan belum dibayarkan.

“Untuk honorer tetap bekerja karena ingin tetap menjaga situasi Kabupaten Banjar agar tetap aman,” ujarnya.

Terpisah, seorang lain mengatakan, keterlambatan pembayaran gaji tenaga honorer ini pun sangat memprihatinkan lantaran tidak adanya kejelasan sama sekali dari pihak atasan instansi.

 

Baca juga  : Lantik DPD AGPAII HSU 2022-2027, Plt Bupati Taruh Harapan Besar Peranan Guru PAI

Sudah hampir setiap hari, akunya, para anggota telah meminta kejelasan dan meminta pembayaran gaji dilakukan secepatnya.

“Setiap hari setelah lewat tanggalnya kita minta kejelasan dan jawannya tetap sama, diusahakan, tapi belum juga ada kejelasan,” kata honorer yang turut membeberkan keresahannya.

Para tenaga honorer ini pun berharap nantinya bisa mendapatkan kepastian atas pembayaran gaji kerjanya selama ini.

“Kami hanya ingin pimpinan kami memperjuangkan apa yang menjadi harapan para tenaga honorer, berilah kami kepastian dan kejelasan,” katanya.

Tak hanya itu, keduanya meminta Pemerintah dalam hal ini Bupati lebih memperhatikan keadaan tenaga honorer.

 

Baca juga  : Bunyi Bom hingga Simulasi Penyelamatan Sandera di HUT 77 TNI di Lapangan Murdjani 

Terlebih kepada Saidi Mansyur, selaku Bupati Banjar, dirinya meminta menindak cepat apa yang menajdi keluhan tenaga honorer lapangan.

“Tuntutan kita ingin secepatnya digaji atau paling tidak diberikan kepastian, dan keinginan kami pimpinan bisa menindak lebih cepat,” tandasnya.(Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter : wanda
Editor : bie